Sabtu, 21 Juli 2018 | 03:02 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Pemerintah Myanmar merepatriasi satu keluarga Rohingya

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2qxTu7I
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2qxTu7I
<p>Pemerintah Myanmar merepatriasi keluarga Rohingya pertama dari sekitar 700.000 pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari operasi militer, meski PBB mengeluarkan peringatan pemulangan yang aman saat ini belum memungkinkan.</p><p>Bangladesh dan Myanmar sedianya memulai repatriasi pada Januari, namun, ditunda karena masing-masing pihak saling menyalahkan karena kekurangan persiapan.</p><p>Pemerintah Myanmar pada Sabtu (14/4) malam mengeluarkan pernyataan bahwa satu keluarga Rohingya telah pulang. "Kelima anggota sebuah keluarga…kembali ke kamp repatriasi di Kota Taungpyoletwei di negara bagian Rakhine pagi ini," demikian bunyi pengumuman di akun Facebook resmi Komisi Informasi Pemerintah Myanmar, dilansir dari AFP.</p><p>Otoritas memberikan mereka Kartu Verifikasi Nasional, menyerupai kartu identitas, namun, bukan kewarganegaraan. Kartu ini ditolak oleh pemimpin Rohingya yang menginginkan hak penuh. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, mereka juga mengunggah foto-foto seorang pria, dua perempuan, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki menerima kartu identitas dan pemeriksaan kesehatan.</p><p>Pernyataan tersebut menyebutkan keluarga dikirim untuk tinggal sementara dengan kerabat di Kota Maungdauw. Tidak disebutkan kapan rencana pemulangan pengungsi lainnya dalam waktu dekat. Repatriasi berlangsung meski ada peringatan dari PBB dan beberapa kelompok hak asasi lainnya bahwa pemulangan massal Rohingya masih terlalu dini, karena Myanmar belum mengatasi diskriminasi hukum sistematis dan penganiayaan yang dihadapi minoritas tersebut selama puluhan tahun.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pileg 2019 | 20 Juli 2018 - 21:30 WIB

PKB: Menteri jadi caleg tidak ganggu kinerja kementerian

Sosbud | 20 Juli 2018 - 21:19 WIB

KPPPA: Anak cermin keberhasilan-kegagalan orang tua

Aktual Dalam Negeri | 20 Juli 2018 - 21:07 WIB

Kemenhub targetkan aturan angkutan online berlaku September

Pembangunan | 20 Juli 2018 - 20:44 WIB

Angkasa Pura tegaskan Terminal 4 Soetta bukan untuk LCC

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com