Sabtu, 15 Desember 2018 | 08:24 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Pemerintah Myanmar merepatriasi satu keluarga Rohingya

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2qxTu7I
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2qxTu7I
<p>Pemerintah Myanmar merepatriasi keluarga Rohingya pertama dari sekitar 700.000 pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari operasi militer, meski PBB mengeluarkan peringatan pemulangan yang aman saat ini belum memungkinkan.</p><p>Bangladesh dan Myanmar sedianya memulai repatriasi pada Januari, namun, ditunda karena masing-masing pihak saling menyalahkan karena kekurangan persiapan.</p><p>Pemerintah Myanmar pada Sabtu (14/4) malam mengeluarkan pernyataan bahwa satu keluarga Rohingya telah pulang. "Kelima anggota sebuah keluarga…kembali ke kamp repatriasi di Kota Taungpyoletwei di negara bagian Rakhine pagi ini," demikian bunyi pengumuman di akun Facebook resmi Komisi Informasi Pemerintah Myanmar, dilansir dari AFP.</p><p>Otoritas memberikan mereka Kartu Verifikasi Nasional, menyerupai kartu identitas, namun, bukan kewarganegaraan. Kartu ini ditolak oleh pemimpin Rohingya yang menginginkan hak penuh. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, mereka juga mengunggah foto-foto seorang pria, dua perempuan, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki menerima kartu identitas dan pemeriksaan kesehatan.</p><p>Pernyataan tersebut menyebutkan keluarga dikirim untuk tinggal sementara dengan kerabat di Kota Maungdauw. Tidak disebutkan kapan rencana pemulangan pengungsi lainnya dalam waktu dekat. Repatriasi berlangsung meski ada peringatan dari PBB dan beberapa kelompok hak asasi lainnya bahwa pemulangan massal Rohingya masih terlalu dini, karena Myanmar belum mengatasi diskriminasi hukum sistematis dan penganiayaan yang dihadapi minoritas tersebut selama puluhan tahun.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Musibah | 15 Desember 2018 - 08:24 WIB

Sejumlah tanggul jebol, banjir kepung Aceh Tenggara

Megapolitan | 15 Desember 2018 - 08:12 WIB

Polda Metro Jaya perkirakan 150 ribu Jakmania ikut perayaan Persija

Arestasi | 15 Desember 2018 - 07:49 WIB

Siber Polri ungkap jaringan pemalsu kartu kredit

Megapolitan | 15 Desember 2018 - 07:37 WIB

Ini pengaturan lalu lintas saat pawai Persija

Megapolitan | 15 Desember 2018 - 07:25 WIB

Pemprov DKI siapkan acara selebrasi Persija

<p>Pemerintah Myanmar merepatriasi keluarga Rohingya pertama dari sekitar 700.000 pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari operasi militer, meski PBB mengeluarkan peringatan pemulangan yang aman saat ini belum memungkinkan.</p><p>Bangladesh dan Myanmar sedianya memulai repatriasi pada Januari, namun, ditunda karena masing-masing pihak saling menyalahkan karena kekurangan persiapan.</p><p>Pemerintah Myanmar pada Sabtu (14/4) malam mengeluarkan pernyataan bahwa satu keluarga Rohingya telah pulang. "Kelima anggota sebuah keluarga…kembali ke kamp repatriasi di Kota Taungpyoletwei di negara bagian Rakhine pagi ini," demikian bunyi pengumuman di akun Facebook resmi Komisi Informasi Pemerintah Myanmar, dilansir dari AFP.</p><p>Otoritas memberikan mereka Kartu Verifikasi Nasional, menyerupai kartu identitas, namun, bukan kewarganegaraan. Kartu ini ditolak oleh pemimpin Rohingya yang menginginkan hak penuh. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, mereka juga mengunggah foto-foto seorang pria, dua perempuan, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki menerima kartu identitas dan pemeriksaan kesehatan.</p><p>Pernyataan tersebut menyebutkan keluarga dikirim untuk tinggal sementara dengan kerabat di Kota Maungdauw. Tidak disebutkan kapan rencana pemulangan pengungsi lainnya dalam waktu dekat. Repatriasi berlangsung meski ada peringatan dari PBB dan beberapa kelompok hak asasi lainnya bahwa pemulangan massal Rohingya masih terlalu dini, karena Myanmar belum mengatasi diskriminasi hukum sistematis dan penganiayaan yang dihadapi minoritas tersebut selama puluhan tahun.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com