Penetapan harga BBM mesti transparan
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB | Penulis : Devi Novitasari | Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2IYoW5M
<p>Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi meminta penetapan harga bahan bakar minyak dilakukan secara transparasi dan akuntabel berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.</p><p>"Dengan demikian, penetapan harga BBM tersebut dapat diterima oleh pelaku usaha yakni PT Pertamina (Persero) dan SPBU milik asing, sekaligus juga diterima oleh rakyat sebagai konsumen," katanya di Jakarta, Senin (16/4).</p><p>Fahmy mendukung kebijakan penetapan harga BBM melalui persetujuan pemerintah itu, karena akan menjaga keamanan pasokan BBM, sekaligus mengendalikan inflasi. Namun, lanjutnya, tanpa penerapan tata kelola pemerintahan, yang baik (<i>good governance</i>), maka kebijakan penetapan harga BBM itu dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru.</p><p>Menurut dia, penerapan kebijakan penetapan harga BBM itu di antaranya perlu mengantisipasi dampaknya terhadap iklim investasi SPBU. Pasalnya, pertimbangan utama SPBU asing masuk ke Indonesia karena adanya kewenangan menetapkan harga jual sesuai mekanisme pasar.</p><p>"Kebijakan baru itu seharusnya dapat mengatasi masalah, tanpa menimbulkan masalah baru," kata mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas itu.</p><p>Fahmy juga mengatakan penetapan harga BBM itu sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan Pasal 28 (2) UU Migas No 22 Tahun 2001, yang berbunyi "Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p><p>Selanjutnya, sebagai pengganti Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU 22/2001 mengenai harga BBM yang dibatalkan MK itu, pemerintah menerbitkan PP Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur bahwa harga bahan bakar migas ditetapkan pemerintah. (Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati se...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keenam uji materi ketentuan pasal 14 ayat (3) hur...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan Wali Kota Casablanca Abdeelaziz Omari...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengharapkan rencana p...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Polisi Syafruddin mengaku bahwa Polri sud...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tin...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan agar para bandar narkoba dimiskinkan dari harta ...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Evaluasi pada hari kedua uji coba pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil dan ge...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Jakarta Timur menduga pembunuhan Ali Rahman (34), y...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Peta informasi lahan pertanian dalam bentuk peta skala 1:50.000 kini telah tersedia online ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)