Kamis, 13 Desember 2018 | 12:06 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

BNN sarankan calon kepala daerah ikut tes narkoba

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Heru Winarko. Sumber foto: https://bit.ly/2HB5Fb6
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Heru Winarko. Sumber foto: https://bit.ly/2HB5Fb6
<p>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Heru Winarko mengatakan institusinya sudah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk mengawasi para calon kepala daerah, dan mengimbau para peserta pemilihan kepala daerah mengikuti pemeriksaan narkoba.</p><p>"Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU terkait pilkada dan pilpres terutama persiapan untuk calon-calon anggota DPR maupun calon kepala daerah di pilkada," kata Heru dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4).</p><p>Nota kesepahaman kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut, menurut dia, mencakup penyebarluasan informasi mengenai program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan pemeriksaan narkoba.</p><p>BNN, ia menjelaskan, tidak bisa serta merta memeriksa urine peserta kepala daerah karena pemeriksaan urine secapa paksa hanya bisa dilakukan kalau dibutuhkan untuk mendukung upaya penegakan hukum ketika ada orang yang terjaring operasi. "Jadi untuk tes narkoba ini harus ada kerelaan, misalnya ada paksaan dari kita, itu dalam upaya penegak hukum," katanya.</p><p>Karenanya, dia menyarankan para calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan umum untuk melakukan tes urine. Dalam rapat dengar pendapat, beberapa anggota Komisi III DPR minta BNN memastikan calon kepala daerah bebas narkoba dengan melakukan pemeriksaan urine terhadap para peserta pemilihan kepala daerah.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 13 Desember 2018 - 12:04 WIB

BNN gagalkan penyelundupan 15 ribu pil ekstasi dari pasutri

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:53 WIB

Presiden berikan pengarahan pada Jambore Sumber Daya PKH

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:43 WIB

KSAU resmikan Sathar 65 di Lanud Iswahjudi

Manajemen | 13 Desember 2018 - 11:35 WIB

Waspadai investasi bodong dengan melihat ciri-cirinya

Aktual Dalam Negeri | 13 Desember 2018 - 11:26 WIB

Sandiaga tanggapi soal isu HAM dalam visi misi

Hukum | 13 Desember 2018 - 11:15 WIB

KPK tuntut maksimal Bupati Cianjur agar jera

<p>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Heru Winarko mengatakan institusinya sudah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk mengawasi para calon kepala daerah, dan mengimbau para peserta pemilihan kepala daerah mengikuti pemeriksaan narkoba.</p><p>"Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan KPU terkait pilkada dan pilpres terutama persiapan untuk calon-calon anggota DPR maupun calon kepala daerah di pilkada," kata Heru dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/4).</p><p>Nota kesepahaman kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut, menurut dia, mencakup penyebarluasan informasi mengenai program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan pemeriksaan narkoba.</p><p>BNN, ia menjelaskan, tidak bisa serta merta memeriksa urine peserta kepala daerah karena pemeriksaan urine secapa paksa hanya bisa dilakukan kalau dibutuhkan untuk mendukung upaya penegakan hukum ketika ada orang yang terjaring operasi. "Jadi untuk tes narkoba ini harus ada kerelaan, misalnya ada paksaan dari kita, itu dalam upaya penegak hukum," katanya.</p><p>Karenanya, dia menyarankan para calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan umum untuk melakukan tes urine. Dalam rapat dengar pendapat, beberapa anggota Komisi III DPR minta BNN memastikan calon kepala daerah bebas narkoba dengan melakukan pemeriksaan urine terhadap para peserta pemilihan kepala daerah.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

Senin, 10 Desember 2018 - 10:28 WIB

IHSG alami tekanan searah bursa Asia

Minggu, 09 Desember 2018 - 21:53 WIB

Kapolri: Separuh polisi belum punya rumah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com