Kamis, 19 Juli 2018 | 20:44 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

KPK bekali calon kepala daerah dengan siasat cegah korupsi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2H78wYv
Sumber foto: https://bit.ly/2H78wYv
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/4) membekali peserta pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan tahun ini dengan siasat mencegah dan menghindari korupsi.</p><p>"Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Aula Barat Gedung Sate Bandung dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu.</p><p>Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023 duduk di barisan paling depan, dan pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota duduk di belakang mereka dalam acara pembekalan itu.</p><p>Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat juga hadir dalam acara yang mencakup Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat 2018-2023 oleh KPU Provinsi Jawa Barat itu.</p><p>Sementara di Makassar, para calon kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menerima penjelasan mengenai strategi pencegahan korupsi dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.&nbsp;"Kita perlu mencegah dari awal, kalau dulu zaman kemerdekaan banyak yang pernah dipenjara kemudian menjadi pejabat negara, kalau sekarang banyak yang jadi pejabat negara dan berakhir di penjara," katanya dalam acara yang juga mencakup Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan itu.</p><p>Ia mengatakan bahwa para pejabat di 22 dari 34 provinsi di Indonesia, baik gubernur, bupati, maupun wali kotanya, pernah berhubungan dengan KPK.&nbsp;"Total tercatat 75 kasus yang melibatkan bupati/wali kota, dan 13 gubernur," imbuhnya.</p><p>Laode lantas memaparkan berbagai bidang-bidang yang rawan korupsi dalam kegiatan pemerintahan, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.</p><p>"Saya berharap jika terpilih di Pilkada nanti terapkanlah sistem e-planning dan e-budgeting, karena banyak kepala daerah yang tergelincir di sini," pesan Laode. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 20:39 WIB

Menteri PPN/Bappenas soroti rokok pembentuk garis kemiskinan

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 20:28 WIB

Menlu verifikasi WNI terduga teroris di Malaysia

Bencana Alam | 19 Juli 2018 - 20:18 WIB

Malang diguncang gempa 5,8 SR

Asia Pasific | 19 Juli 2018 - 20:09 WIB

Polisi Malaysia tangkap tujuh teroris berisi tiga WNI

Pembangunan | 19 Juli 2018 - 19:57 WIB

INKA siap tingkatkan produksi LRT

Sosbud | 19 Juli 2018 - 19:49 WIB

Kejatisu-IAD lakukan baksos bersama anak panti asuhan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com