Kamis, 19 Juli 2018 | 20:42 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

MK gelar sidang lanjutan uji UU BUMN

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2zCjIMv
Sumber foto: https://bit.ly/2zCjIMv
<p>Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keenam uji materi ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) Undang Undang BUMN yang dimohonkan oleh pegawai BUMN PT PLN (Persero).</p><p>"Sidang pada Selasa ini adalah pleno mendengarkan keterangan DPR, keterangan ahli pemohon, dan ahli atau saksi dari pemerintah," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (17/4).</p><p>Pada sidang sebelumnya yang digelar Senin (9/4) pihak DPR yang diagendakan memberikan keterangan dalam sidang uji materi, tidak hadir dalam persidangan, dengan alasan bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan.</p><p>Sebelumnya dalam sidang pendahuluan para ppemohon yang merupakan pegawai BUMN PT PLN (Persero) mendalilkan bila PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN tanpa terkecuali.</p><p>Menurut pemohon, BUMN yang produksinya menyangkut orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang "daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal".&nbsp;Pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham hingga 95-100 persen yang akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara menyangkut hidup orang banyak.&nbsp;</p><p>Pemohon beranggapan, adanya pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar (AD) perseroan, meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan dan pemisahan tanpa pengawasan dari DPR. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 20:39 WIB

Menteri PPN/Bappenas soroti rokok pembentuk garis kemiskinan

Aktual Dalam Negeri | 19 Juli 2018 - 20:28 WIB

Menlu verifikasi WNI terduga teroris di Malaysia

Bencana Alam | 19 Juli 2018 - 20:18 WIB

Malang diguncang gempa 5,8 SR

Asia Pasific | 19 Juli 2018 - 20:09 WIB

Polisi Malaysia tangkap tujuh teroris berisi tiga WNI

Pembangunan | 19 Juli 2018 - 19:57 WIB

INKA siap tingkatkan produksi LRT

Sosbud | 19 Juli 2018 - 19:49 WIB

Kejatisu-IAD lakukan baksos bersama anak panti asuhan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com