MK gelar sidang lanjutan uji UU BUMN
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB | Penulis : Devi Novitasari | Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2zCjIMv
<p>Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keenam uji materi ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) Undang Undang BUMN yang dimohonkan oleh pegawai BUMN PT PLN (Persero).</p><p>"Sidang pada Selasa ini adalah pleno mendengarkan keterangan DPR, keterangan ahli pemohon, dan ahli atau saksi dari pemerintah," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (17/4).</p><p>Pada sidang sebelumnya yang digelar Senin (9/4) pihak DPR yang diagendakan memberikan keterangan dalam sidang uji materi, tidak hadir dalam persidangan, dengan alasan bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan.</p><p>Sebelumnya dalam sidang pendahuluan para ppemohon yang merupakan pegawai BUMN PT PLN (Persero) mendalilkan bila PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN tanpa terkecuali.</p><p>Menurut pemohon, BUMN yang produksinya menyangkut orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang "daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal".&nbsp;Pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham hingga 95-100 persen yang akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara menyangkut hidup orang banyak.&nbsp;</p><p>Pemohon beranggapan, adanya pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar (AD) perseroan, meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan dan pemisahan tanpa pengawasan dari DPR. (Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati se...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keenam uji materi ketentuan pasal 14 ayat (3) hur...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan Wali Kota Casablanca Abdeelaziz Omari...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengharapkan rencana p...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Polisi Syafruddin mengaku bahwa Polri sud...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tin...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan agar para bandar narkoba dimiskinkan dari harta ...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Evaluasi pada hari kedua uji coba pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil dan ge...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Jakarta Timur menduga pembunuhan Ali Rahman (34), y...
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
<p>Peta informasi lahan pertanian dalam bentuk peta skala 1:50.000 kini telah tersedia online ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)