Minggu, 23 September 2018 | 04:50 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

MK gelar sidang lanjutan uji UU BUMN

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2zCjIMv
Sumber foto: https://bit.ly/2zCjIMv
<p>Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keenam uji materi ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) Undang Undang BUMN yang dimohonkan oleh pegawai BUMN PT PLN (Persero).</p><p>"Sidang pada Selasa ini adalah pleno mendengarkan keterangan DPR, keterangan ahli pemohon, dan ahli atau saksi dari pemerintah," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (17/4).</p><p>Pada sidang sebelumnya yang digelar Senin (9/4) pihak DPR yang diagendakan memberikan keterangan dalam sidang uji materi, tidak hadir dalam persidangan, dengan alasan bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan.</p><p>Sebelumnya dalam sidang pendahuluan para ppemohon yang merupakan pegawai BUMN PT PLN (Persero) mendalilkan bila PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN tanpa terkecuali.</p><p>Menurut pemohon, BUMN yang produksinya menyangkut orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang "daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal".&nbsp;Pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham hingga 95-100 persen yang akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara menyangkut hidup orang banyak.&nbsp;</p><p>Pemohon beranggapan, adanya pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar (AD) perseroan, meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan dan pemisahan tanpa pengawasan dari DPR. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Timnas Indonesia | 22 September 2018 - 19:39 WIB

Pelatih: Timnas U-16 Indonesia sudah kenal permainan Vietnam

Liga Indonesia | 22 September 2018 - 19:26 WIB

3.900 personel Polisi amankan laga panas Persib-Persija besok

Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 19:13 WIB

Ma`ruf Amin resmi mundur sebagai Rais Aam PBNU

Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 18:50 WIB

Prabowo: Indonesia merdeka bukan untuk jadi antek asing

Aktual Dalam Negeri | 22 September 2018 - 18:37 WIB

Jokowi akan terima Din Syamsuddin terkait pengunduran diri

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com