Minggu, 16 Desember 2018 | 16:34 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Pemerintah kaji penurunan batas maksimal transaksi tunai

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2JRpXy3
Sumber foto: https://bit.ly/2JRpXy3
<p>Pemerintah dan Bank Indonesia mempertimbangkan untuk menurunkan batas transaksi uang kartal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang saat ini masih diusulkan maksimal sebesar Rp100 juta.</p><p>Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/4), mengatakan batas maksimal Rp100 juta bagi sejumlah lembaga penegak hukum masih terlalu tinggi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan batas maksimal transaksi tunai sebesar Rp25 juta.</p><p>"Angka Rp100 juta memang relatif tinggi. Tapi setelah berkembang dan masyarakat lebih banyak pakai nontunai. Bisa kita diskusikan untuk diubah," ujar dia dalam diskusi Optimalisasi Penelusuran Aset Tindak Pidana Melalui Pembatasan Uang Kartal.</p><p>Dalam naskah RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) batas maksimal penggunaan transaksi tunai masih dibatasi maksimal Rp100 juta untuk setiap transaksi. Namun besaran batas maksimum itu masih didiskusikan antara pemerintah, BI, dan lembaga penegak hukum. Besaran maksimum itu juga masih bisa berubah saat pembahasan di DPR.</p><p>Nantinya, jika ada masyarakat yang ingin bertransaksi di atas besaran maksimum yang ditetapkan wajib menggunakan sistem keuangan perbankan seperti transfer. Selain transaksi yang lebih cepat dan efisien, hal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.</p><p>Kepala KPK Agus Rahardjo menjelaskan usulan penurunan batasan maksimal untuk transaksi tunai sebesar Rp25 juta itu agar dapat mempersempit ruang bagi pelaku tindak kejahatan pencucian uang maupun korupsi.&nbsp;"Kalau bisa diturunkan menjadi Rp25 juta, ini supaya ruang mereka semakin sempit," jelasnya.</p><p>Ketua Tim Penyusun RUU PTUK Yunus Husein menyatakan ada sejumlah alasan mengapa batasan maksimal transaksi tunai Rp100 juta. Salah satunya karena banyak negara menetapkan Rp100 juta sebagai batasan maksimal untuk transaksi uang kartal. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 16 Desember 2018 - 16:26 WIB

Jokowi harap Babinsa ingatkan kades maksimalkan dana desa

Musibah | 16 Desember 2018 - 15:51 WIB

Empat wisatawan hilang terseret gelombang di Kebumen

Hukum | 16 Desember 2018 - 15:39 WIB

Politisi PDIP batal laporkan SBY ke Polisi

Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 15:27 WIB

Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian korban longsor Toba Samosir

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 15:14 WIB

Presiden minta Babinsa cegah konflik di desa

<p>Pemerintah dan Bank Indonesia mempertimbangkan untuk menurunkan batas transaksi uang kartal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang saat ini masih diusulkan maksimal sebesar Rp100 juta.</p><p>Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/4), mengatakan batas maksimal Rp100 juta bagi sejumlah lembaga penegak hukum masih terlalu tinggi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan batas maksimal transaksi tunai sebesar Rp25 juta.</p><p>"Angka Rp100 juta memang relatif tinggi. Tapi setelah berkembang dan masyarakat lebih banyak pakai nontunai. Bisa kita diskusikan untuk diubah," ujar dia dalam diskusi Optimalisasi Penelusuran Aset Tindak Pidana Melalui Pembatasan Uang Kartal.</p><p>Dalam naskah RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) batas maksimal penggunaan transaksi tunai masih dibatasi maksimal Rp100 juta untuk setiap transaksi. Namun besaran batas maksimum itu masih didiskusikan antara pemerintah, BI, dan lembaga penegak hukum. Besaran maksimum itu juga masih bisa berubah saat pembahasan di DPR.</p><p>Nantinya, jika ada masyarakat yang ingin bertransaksi di atas besaran maksimum yang ditetapkan wajib menggunakan sistem keuangan perbankan seperti transfer. Selain transaksi yang lebih cepat dan efisien, hal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.</p><p>Kepala KPK Agus Rahardjo menjelaskan usulan penurunan batasan maksimal untuk transaksi tunai sebesar Rp25 juta itu agar dapat mempersempit ruang bagi pelaku tindak kejahatan pencucian uang maupun korupsi.&nbsp;"Kalau bisa diturunkan menjadi Rp25 juta, ini supaya ruang mereka semakin sempit," jelasnya.</p><p>Ketua Tim Penyusun RUU PTUK Yunus Husein menyatakan ada sejumlah alasan mengapa batasan maksimal transaksi tunai Rp100 juta. Salah satunya karena banyak negara menetapkan Rp100 juta sebagai batasan maksimal untuk transaksi uang kartal. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com