4 Presidium Pemekaran di Jabar Selatan dukung Hasanah
Elshinta
Sabtu, 28 April 2018 - 17:56 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
4 Presidium Pemekaran di Jabar Selatan dukung Hasanah
Istimewa. Foto: Redaksi

Elshinta.com - Empat Presidium Pemekaran di Jawa Barat Selatan yakni Cianjur Selatan, Garut Selatan, Sukabumi Selatan (Jampang) dan Tasikmalaya Selatan telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin (Kang Hasan) dan Anton Charlyan (Kang Anton).

Bahkan Kang Hasan menandatangani kesepakatan dengan para Presidium, pada forum diskusi bersama Kang Hasan, bertemakan Kang Hasan Mendengar, yang diselenggarakan di Pantai Rancabuaya, Kecamatan Rancabuaya, Kabupaten Garut, Rabu (25/4). Turut hadir Ketua Forum Jabar Selatan, Gunawan Undang.

Menindaklanjuti pertemuan pada Rabu malam itu, Kang Hasan akan melanjutkan kampanye yang disebut Wisata Gurilap Jabar Selatan. Gurilap singkatan dari Gunung, Rimba Laut dan Pantai. "Senin kami akan melanjutkan perjalanan ke Jabar Selatan Bagian barat untuk mendengar aspirasi masyarakat Sukabumi Selatan. Di daerah Jampang," jelas Kang Hasan, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.

Kang Hasan menambahkan, presidium dan tokoh masyarakat di Sukabumi Selatan ingin memekarkan diri menjadi Kabupaten Jampang. "Mereka ingin agar ada pemekaran Kabupaten Jampang untuk memudahkan administrasi pemerintahan dan pemerataan pembangunan," jelas Kang Hasan.

Menurut purnawirawan TNI AD itu, Masyarakat Jabar Selatan harus merasakan pembangunan yang seimbang dengan daerah Jawa Barat Utara. Selain itu, pusat pereokonomian di Jawa Barat Selatan juga harus segera direalisasikan. Sehingga, angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan dan mengangkat harkat martabat ekonomi masyarakat Jabar Selatan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Johan Budi: ASN tak netral sulit dijaga walau payung hukum sudah ada
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:38 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP mengatakan sangat sulit menjaga Aparatur Sipil Negara (ASN) t...
Presiden pastikan kesiapan anggaran Pilkada Serentak 2020
Rabu, 05 Agustus 2020 - 13:05 WIB
Presiden Joko Widodo memastikan kesiapan anggaran Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 9 ...
Presiden Jokowi minta pelaksanaan Pilkada Serentak aman COVID-19
Rabu, 05 Agustus 2020 - 11:47 WIB
Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Dese...
Presiden Jokowi: Pilkada 2020 di tengah pandemi jadi momentum
Rabu, 05 Agustus 2020 - 11:22 WIB
Presiden Joko Widodo mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di tengah pand...
Pilkada Watch sepakat kampanye Pilkada jadi kampanye akbar lawan COVID-19
Senin, 03 Agustus 2020 - 12:05 WIB
Pilkada Watch sepakat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 harus dijadikan kampa...
Muhammadiyah apresiasi putusan MK larang mantan pecandu maju Pilkada
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:59 WIB
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan peca...
Kaukus pemuka agama dan masyarakat: Kota Depok butuh pemimpin berpengalaman birokrasi
Sabtu, 25 Juli 2020 - 16:29 WIB
Menjelang Pilkada Kota Depok 9 Desember 2020 nanti, diskursus dan aspirasi politik semakin mengemuka...
Mendagri: Pilkada sebagai agenda strategis nasional harus sukses
Jumat, 10 Juli 2020 - 07:58 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemilihan kepala daerah adalah agenda stra...
Mendagri: Redam konflik Pilkada melalui isu penanganan COVID-19
Jumat, 10 Juli 2020 - 07:12 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan dengan menaikkan isu penanganan COVID-19...
Pengamat: Sebaiknya pilkada serentak ditunda
Minggu, 31 Mei 2020 - 15:10 WIB
Pengamat politik, Robby Patria, berpendapat sebaiknya pilkada serentak yang ditetapkan 9 Desember 20...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV