Senin, 22 Oktober 2018 | 11:41 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Peristiwa / Kriminalitas

Ribuan ton pupuk ilegal disita petugas

Senin, 07 Mei 2018 - 20:08 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Foto: Syahri Ruslan.
Foto: Syahri Ruslan.

Elshinta.com Proses pemeriksaan kasus 6.500 ton pupuk diduga ilegal yang disita dari Kapal Kargo MV Toyo Maru memakan waktu sepekan, setelah kapal yang membawa 16 awak itu diamankan pihak Korem 101/Antasari dan Ditkrimsus Polda Kalsel, di Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin, Jumat (4/5).

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI Muhrizal Sarwani memastikan ribuan ton pupuk tersebut ilegal, karena tidak dilengkapi label merk. "Karena tidak terdaftar di Kementerian Pertanian. Bahkan di karungnya tanpa merek, tanpa nomor pendaftaran, dan belum uji mutu dan uji efektivitasnya,” kata Muhrizal didampingi Danrem 101/Antasari Kolonel Inf Yudianto Putrajaya bersama pihak Kejaksaan Tinggi  Kalsel diwakili Kasi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Bidang Intel Kejati Kalsel, Acmad Jusriadi, dan Perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Pertanian Kalsel, Senin (7/5).

Sebab, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dalam Pasal 37 menyatakan pupuk yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Jadi pupuk tersebut diduga menyalahi aturan. Temuan pupuk dari kapal asal Tiongkok, China itu tidak ada label dan tak terdaftar.

“Jadi ada prosedur yang tak dilewatinya, sebab pupuk harus terdaftar meskipun itu untuk permintaan industri atau order khusus. Jadi tinggal pihak berwenanglah yang bisa melakukan eksekusi aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Syahri Ruslan, Senin (7/5). 

Acmad Jusriadi mengatakan, apabila pupuk yang ditemukan pihak TNI dan Polri itu ilegal. Maka pelaku terbukti melanggar UU terancam pidana 5 tahun masa kurungan dan denda Rp250 juta.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 22 Oktober 2018 - 11:37 WIB

Hidayat Nur Wahid minta Presiden berikan contoh politik kebohongan

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 11:28 WIB

Polisi ringkus penganiaya bocah perempuan

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 11:19 WIB

BNN konsisten edukasi bahaya narkoba pada pelajar

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 11:10 WIB

Ribuan siswa peringati Hari Santri di Alun-alun Kebumen

Hukum | 22 Oktober 2018 - 11:01 WIB

KPK panggil lagi Sjamsul Nursalim

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 10:52 WIB

Polisi ringkus juru parkir karena edarkan narkoba

Elshinta.com Proses pemeriksaan kasus 6.500 ton pupuk diduga ilegal yang disita dari Kapal Kargo MV Toyo Maru memakan waktu sepekan, setelah kapal yang membawa 16 awak itu diamankan pihak Korem 101/Antasari dan Ditkrimsus Polda Kalsel, di Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin, Jumat (4/5).

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI Muhrizal Sarwani memastikan ribuan ton pupuk tersebut ilegal, karena tidak dilengkapi label merk. "Karena tidak terdaftar di Kementerian Pertanian. Bahkan di karungnya tanpa merek, tanpa nomor pendaftaran, dan belum uji mutu dan uji efektivitasnya,” kata Muhrizal didampingi Danrem 101/Antasari Kolonel Inf Yudianto Putrajaya bersama pihak Kejaksaan Tinggi  Kalsel diwakili Kasi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Bidang Intel Kejati Kalsel, Acmad Jusriadi, dan Perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Pertanian Kalsel, Senin (7/5).

Sebab, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dalam Pasal 37 menyatakan pupuk yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Jadi pupuk tersebut diduga menyalahi aturan. Temuan pupuk dari kapal asal Tiongkok, China itu tidak ada label dan tak terdaftar.

“Jadi ada prosedur yang tak dilewatinya, sebab pupuk harus terdaftar meskipun itu untuk permintaan industri atau order khusus. Jadi tinggal pihak berwenanglah yang bisa melakukan eksekusi aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Syahri Ruslan, Senin (7/5). 

Acmad Jusriadi mengatakan, apabila pupuk yang ditemukan pihak TNI dan Polri itu ilegal. Maka pelaku terbukti melanggar UU terancam pidana 5 tahun masa kurungan dan denda Rp250 juta.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 22 Oktober 2018 - 09:47 WIB

KA terguling di Taiwan, belum ada laporan korban WNI

Senin, 22 Oktober 2018 - 08:34 WIB

Wakil Bupati Pasaman Barat tinjau lokasi banjir

Senin, 22 Oktober 2018 - 07:50 WIB

Korban penyanderaan KKB di rawat di RS Bhayangkara

Minggu, 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com