Senin, 22 Oktober 2018 | 00:48 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Pendidikan

Anang tuding Mendikbud gegabah UN jadi syarat kelulusan

Senin, 07 Mei 2018 - 20:16 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Anang Hermansyah.
Anang Hermansyah.

Elshinta.com Nilai ujian nasional untuk SMA tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya atas dasar tersebut, pemerintah berencana kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. 

Anggota DPR RI Komisi X Anang Hermansyah mengatakan rencana pemerintah menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa SMA merupakan rencana yang gegabah dan terkesan buru-buru. "Cara berpikir Mendikbud ini melompat (jumping). Fakta bahwa nilai UN jeblok, tapi langsung menawarkan solusi kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. Ini Mendikbud seperti galau," ujar Anang di sela-sela reses DPR, Senin (7/5)

Lebih lanjut Anang menyebutkan argumentasi yang dibangun pemerintah untuk mengadakan kembali UN sebagai syarat kelulusan sangat lemah dan berpotensi menabrak sejumlah aturan. "Tidak habis pikir dengan argumentasi yang dibangun Mendikbud bahwa dengan UN agar ada semangat kompetisi di antara siswa. Ini alasan konyol," cetus Anang. 

Menurut musisi asal Jember ini, semestinya pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi atas pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk mengetahui apa penyebab nilai akhir UN siswa SMA jeblok. "Semestinya lakukan evaluasi, mengapa nilai UN beberapa tahun ini jeblok. Pemerintah pusat memiliki instrumen melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas pelaksanaan UN. Itu dulu yang diungkap. DPR juga berkewajiban untuk evaluasi pelaksanaan UN," cetus Anang seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Efendi Murdiono. 

Anang menyebutkan jika UN kembali menjadi syarat kelulusan akan memberi dampak politik dan hukum mengingat putusan Mahkamah Agung Nomer Register 2596 K/PDT/2008 yang isinya Pelaksanaan UN agar ditinjau kembali. Secara politik kata Anang, penghapusan UN merupakan salah satu janji politik Presiden Jokowi. Menurut dia, menjadikan UN sebagai syarat kelulusan akan menjadi beban Jokowi. "Jika ide mengembalikan UN sebagai syarat kelulusan, ini akan menjadi beban politik Pak Jokowi," ingat Anang.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

Elshinta.com Nilai ujian nasional untuk SMA tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya atas dasar tersebut, pemerintah berencana kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. 

Anggota DPR RI Komisi X Anang Hermansyah mengatakan rencana pemerintah menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa SMA merupakan rencana yang gegabah dan terkesan buru-buru. "Cara berpikir Mendikbud ini melompat (jumping). Fakta bahwa nilai UN jeblok, tapi langsung menawarkan solusi kembali menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. Ini Mendikbud seperti galau," ujar Anang di sela-sela reses DPR, Senin (7/5)

Lebih lanjut Anang menyebutkan argumentasi yang dibangun pemerintah untuk mengadakan kembali UN sebagai syarat kelulusan sangat lemah dan berpotensi menabrak sejumlah aturan. "Tidak habis pikir dengan argumentasi yang dibangun Mendikbud bahwa dengan UN agar ada semangat kompetisi di antara siswa. Ini alasan konyol," cetus Anang. 

Menurut musisi asal Jember ini, semestinya pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi atas pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk mengetahui apa penyebab nilai akhir UN siswa SMA jeblok. "Semestinya lakukan evaluasi, mengapa nilai UN beberapa tahun ini jeblok. Pemerintah pusat memiliki instrumen melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas pelaksanaan UN. Itu dulu yang diungkap. DPR juga berkewajiban untuk evaluasi pelaksanaan UN," cetus Anang seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Efendi Murdiono. 

Anang menyebutkan jika UN kembali menjadi syarat kelulusan akan memberi dampak politik dan hukum mengingat putusan Mahkamah Agung Nomer Register 2596 K/PDT/2008 yang isinya Pelaksanaan UN agar ditinjau kembali. Secara politik kata Anang, penghapusan UN merupakan salah satu janji politik Presiden Jokowi. Menurut dia, menjadikan UN sebagai syarat kelulusan akan menjadi beban Jokowi. "Jika ide mengembalikan UN sebagai syarat kelulusan, ini akan menjadi beban politik Pak Jokowi," ingat Anang.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com