Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Gaya Hidup / Trend

Saat daftar umrah, jamaah berhak dapat 6 layanan ini

Selasa, 08 Mei 2018 - 18:17 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Redaksi.
Foto: Redaksi.

Elshinta.com - Kementerian Agama telah menerbitkan Regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Dalam PMA ini, terdapat sejumlah hal penting salah satunya adalah terkait pelayanan yang wajib diberikan oleh PPIU kepada jamaah umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyebut ada 6 hal pelayanan yang berhak diterima jamaah umrah saat resmi mendaftar ke PPIU yaitu bimbingan ibadah umrah, transportasi yang memadai, akomodasi dan konsumsi, jaminan kesehatan jamaah, perlindungan jamaah serta administrasi dan dokumentasi umrah yang berhak diterima jamaah.

“Pertama terkait bimbingan manasik, jamaah saat mendaftar harus paling sedikitnya mendapatkan satu kali jatah bimbingan manasik yang sesuai dengan bimbingan manasik yang diterbitkan Kemenag,” kata Nizar di Jakarta mengutip hajiumrohnews.

Kedua, terkait transportasi, jamaah umrah tidak bisa transit ke lebih dari 1 negara, baik saat berangkat maupun pulang ibadah. Setiap jemaah umrah harus mengetahui maskapai apa yang akan digunakan untuk transportasi ke tanah suci.

“Ketiga, untuk akomodasi hotel atau penginapan, PPIU tak boleh menempatkan penginapan jamaah dengan jarak lebih dari 1000 meter dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara untuk konsumsi, PPIU harus memberikan konsumsi yang memenuhi standar higienis dan kesehatan. Kalau bisa malah jamaah dikasih tau menunya apa saja nanti selama di Saudi,” tutur Nizar.

Keempat, dalam hal kesehatan, Dikatakan Nizar setiap PPIU wajib memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada jamaah baik sebelum pemberangkatan maupun saat di tanah suci Selain itu, PPIU juga  wajib memastikan setiap jamaah teah mendapatkan vaksinasi meningitis sebelum berangkat ke tanah suci.

“Yang kelima yaitu perlindungan yang wajib diterima jamaah. Saat melaksanakan umrah nanti PPIU diharuskan untuk memberi perlindungan kepada jamaah berbentuk asuransi kesehatan selama di tanah suci. PPIU juga harus menyediakan petugas yang mendampingi jamaah dan tenaga medis jika ternyata jumlah rombongan jamaah lebih dari 90 orang,” pungkasnya.

Sementara untuk poin keenam yang mencakup administrasi dan dokumentasi yang berhak didapatkan jamaah. Nizar menyatakan bahwa jamaah berhak mendapat layanan administrasi berupa pengurusan paspor dan visa umrah.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 14:55 WIB

Pemerintah negosiasi ulang soal pesawat tempur KFX/IFX

Bencana Alam | 19 Oktober 2018 - 14:44 WIB

Uni Eropa salurkan 22 juta dolar AS untuk korban bencana Sulteng

Megapolitan | 19 Oktober 2018 - 14:33 WIB

Ketua MPR minta lapangan tembak Senayan dibuat tertutup

Aktual Dalam Negeri | 19 Oktober 2018 - 14:22 WIB

ASEAN berkomitmen jaga stabilitas kawasan

Kriminalitas | 19 Oktober 2018 - 14:10 WIB

Terungkap, pencurian modus debt collector di Tangerang

Elshinta.com - Kementerian Agama telah menerbitkan Regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Dalam PMA ini, terdapat sejumlah hal penting salah satunya adalah terkait pelayanan yang wajib diberikan oleh PPIU kepada jamaah umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyebut ada 6 hal pelayanan yang berhak diterima jamaah umrah saat resmi mendaftar ke PPIU yaitu bimbingan ibadah umrah, transportasi yang memadai, akomodasi dan konsumsi, jaminan kesehatan jamaah, perlindungan jamaah serta administrasi dan dokumentasi umrah yang berhak diterima jamaah.

“Pertama terkait bimbingan manasik, jamaah saat mendaftar harus paling sedikitnya mendapatkan satu kali jatah bimbingan manasik yang sesuai dengan bimbingan manasik yang diterbitkan Kemenag,” kata Nizar di Jakarta mengutip hajiumrohnews.

Kedua, terkait transportasi, jamaah umrah tidak bisa transit ke lebih dari 1 negara, baik saat berangkat maupun pulang ibadah. Setiap jemaah umrah harus mengetahui maskapai apa yang akan digunakan untuk transportasi ke tanah suci.

“Ketiga, untuk akomodasi hotel atau penginapan, PPIU tak boleh menempatkan penginapan jamaah dengan jarak lebih dari 1000 meter dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara untuk konsumsi, PPIU harus memberikan konsumsi yang memenuhi standar higienis dan kesehatan. Kalau bisa malah jamaah dikasih tau menunya apa saja nanti selama di Saudi,” tutur Nizar.

Keempat, dalam hal kesehatan, Dikatakan Nizar setiap PPIU wajib memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada jamaah baik sebelum pemberangkatan maupun saat di tanah suci Selain itu, PPIU juga  wajib memastikan setiap jamaah teah mendapatkan vaksinasi meningitis sebelum berangkat ke tanah suci.

“Yang kelima yaitu perlindungan yang wajib diterima jamaah. Saat melaksanakan umrah nanti PPIU diharuskan untuk memberi perlindungan kepada jamaah berbentuk asuransi kesehatan selama di tanah suci. PPIU juga harus menyediakan petugas yang mendampingi jamaah dan tenaga medis jika ternyata jumlah rombongan jamaah lebih dari 90 orang,” pungkasnya.

Sementara untuk poin keenam yang mencakup administrasi dan dokumentasi yang berhak didapatkan jamaah. Nizar menyatakan bahwa jamaah berhak mendapat layanan administrasi berupa pengurusan paspor dan visa umrah.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com