Senin, 22 Oktober 2018 | 00:53 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

IWD: Bawaslu tergesa-gesa laporkan PSI

Sabtu, 02 Juni 2018 - 12:27 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
PSI. Foto: Ilustrasi/Elshinta.
PSI. Foto: Ilustrasi/Elshinta.

Elshinta.com - Polemik pelaporan Bawaslu terhadap Partai Solidaritas Indonesia tidak berlanjut karena dinilai lemah secara hukum. Bareskim menghentikan pelaporan Bawaslu, karena lemahnya aspek pelaporan Bawaslu. 

Indonesia Watch Democracy (IWD) menilai Bawaslu tidak perlu merasa lebih berkuasa dari KPU dan jangan merasa "ditikam" oleh KPU. "Keputusan KPU bukan tanpa dasar hukum dan preseden pemilu," kata peneliti IWD Abi Rekso dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Sabtu (2/6).

Abi mengatakan, Bawaslu jangan berpolitik antar lembaga penyelenggara pemilu. Terlebih ujar Abi, keputusan Bawaslu terlihat tergesa-gesa dalam kasus pelaporan Partai Solidaritas Indonesia.

Lebih lanjut Abi mengutip UU No. 7/thn 2017 Pasal 93c, Ayat 3 dan Pasal 96a, tentang wewenang dan tanggung jawab Bawaslu. Dalam pasal 93c/ayat 3 ada fungsi sosialisasi penyelenggaran pemilu, apakah Bawaslu sudah melakukan sosialisasi sehingga tergesa-gesa melaporkan PSI. 

"Bawaslu juga berpotensi melanggar pasal 96a, dimana Bawaslu dituntut adil dalam menjalankan kewenangannya. Harusnya bawaslu keliling Kabupaten/Kota di Indonesia lagi. Disana bertebar baliho dan surat kabar lokal dari partai-partai lain," tegas Abi Rekso. 

 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

Elshinta.com - Polemik pelaporan Bawaslu terhadap Partai Solidaritas Indonesia tidak berlanjut karena dinilai lemah secara hukum. Bareskim menghentikan pelaporan Bawaslu, karena lemahnya aspek pelaporan Bawaslu. 

Indonesia Watch Democracy (IWD) menilai Bawaslu tidak perlu merasa lebih berkuasa dari KPU dan jangan merasa "ditikam" oleh KPU. "Keputusan KPU bukan tanpa dasar hukum dan preseden pemilu," kata peneliti IWD Abi Rekso dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Sabtu (2/6).

Abi mengatakan, Bawaslu jangan berpolitik antar lembaga penyelenggara pemilu. Terlebih ujar Abi, keputusan Bawaslu terlihat tergesa-gesa dalam kasus pelaporan Partai Solidaritas Indonesia.

Lebih lanjut Abi mengutip UU No. 7/thn 2017 Pasal 93c, Ayat 3 dan Pasal 96a, tentang wewenang dan tanggung jawab Bawaslu. Dalam pasal 93c/ayat 3 ada fungsi sosialisasi penyelenggaran pemilu, apakah Bawaslu sudah melakukan sosialisasi sehingga tergesa-gesa melaporkan PSI. 

"Bawaslu juga berpotensi melanggar pasal 96a, dimana Bawaslu dituntut adil dalam menjalankan kewenangannya. Harusnya bawaslu keliling Kabupaten/Kota di Indonesia lagi. Disana bertebar baliho dan surat kabar lokal dari partai-partai lain," tegas Abi Rekso. 

 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com