Senin, 22 Oktober 2018 | 00:53 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Polemik larangan napi korupsi jadi caleg, DPR minta KPU dan pemerintah duduk bersama

Selasa, 05 Juni 2018 - 14:26 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Sumber foto: https://bit.ly/2Jx7qK8
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Sumber foto: https://bit.ly/2Jx7qK8

Elshinta.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah duduk bersama untuk menemukan terobosan hukum sebagai solusi polemik Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

"KPU duduk bersama pemerintah untuk melakukan terobosan hukum agar apa yang diinginkan KPU ada payung hukumnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).

Dia menilai langkah KPU membuat PKPU merupakan langkah terobosan untuk memberi suatu isyarat bahwa caleg yang maju dalam Pemilu legislatif harus memiliki integritas. Namun, dia menilai semua aturan harus sesuai dengan UU sehingga kalau tidak ditemukan terobosan hukum untuk menemukan payung hukum, maka PKPU tersebut bisa menjadi masalah.

"Saya menilai Menkopolhukam harus menjadi jalan untuk menengahi polemik ini," katanya, dikutip Antara.

Fadli menilai permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kesimpangsiuran karena rekrutmen bakal caleg sudah dimulai di partai politik.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

Elshinta.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah duduk bersama untuk menemukan terobosan hukum sebagai solusi polemik Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

"KPU duduk bersama pemerintah untuk melakukan terobosan hukum agar apa yang diinginkan KPU ada payung hukumnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).

Dia menilai langkah KPU membuat PKPU merupakan langkah terobosan untuk memberi suatu isyarat bahwa caleg yang maju dalam Pemilu legislatif harus memiliki integritas. Namun, dia menilai semua aturan harus sesuai dengan UU sehingga kalau tidak ditemukan terobosan hukum untuk menemukan payung hukum, maka PKPU tersebut bisa menjadi masalah.

"Saya menilai Menkopolhukam harus menjadi jalan untuk menengahi polemik ini," katanya, dikutip Antara.

Fadli menilai permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kesimpangsiuran karena rekrutmen bakal caleg sudah dimulai di partai politik.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com