Senin, 22 Oktober 2018 | 09:34 WIB

Daftar | Login

MacroAd

SDGs / Tentang SDGs

SDGs di Indonesia: 2018 dan setelah itu

Jumat, 30 Maret 2018 - 16:03 WIB    |    Penulis : Administrator    |    Editor : Administrator
Foto oleh: Christophe Bahuet (Country Director) dan Juliaty Ansye Sopacua (SDGs Advisor Indonesia)
Foto oleh: Christophe Bahuet (Country Director) dan Juliaty Ansye Sopacua (SDGs Advisor Indonesia)

Elshinta.com - Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RJPMN), menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda prioritas presiden “Nawa Cita” dan RJPMN.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sementara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memimpin upaya pemerintah untuk membawa agenda baru itu ke tingkat nasional dan daerah, perpres tersebut juga memberi peran yang jelas bagi aktor non-pemerintah. Hal ini sangat penting karena Indonesia adalah salah satu contoh terbaik dunia tentang masyarakat madani, sektor swasta, filantropi dan akademisi yang secara aktif mendukung SDGs.

Dengan adanya struktur nasional, keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu Percepatan, Pembiayaan dan Inklusiyang harus menjadi prioritas untuk tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang.

Percepatan diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada bulan Juli 2018, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk SDGs sebagaimana dimandatkan oleh perpres. Mereka juga harus siap untuk mengintegrasikan sasaran, target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengalaman provinsi yang telah memimpin SDGs, seperti Riau, dimana pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta bekerja sama untuk memprioritaskan dan merencanakan tindakan dengan bantuan perangkat analisa data akan sangat mendukung percepatan di seluruh Indonesia. Juga terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kapasitas pemerintah daerah untuk SDGs, yang dapat dicapai melalui pembentukan Akademi SDGs untuk pejabat daerah.

Percepatan juga diperlukan untuk pengumpulan data. BPS telah mengumpulkan data untuk indikator SDGs, yang sekarang perlu dilengkapi dengan data dari kementerian dan lembaga sesegera mungkin. Hal ini diperlukan untuk menetapkan data acuan dasar yang kuat yang akan mengukur kemajuan pencapaian SDGs secara kredibel.

Pergeseran fundamental diperlukan untuk melihat SDGs sebagai peluang satu triliun dolar, dan bukan kesenjangan pendanaan untuk dijembatani. Di negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, bantuan asing menurun dan anggaran nasional tidak cukup untuk mencapai SDGs.

Kunci pencapaian SDGs terletak pada diversifikasi arus keuangan dan investasi terbuka. Inisiatif telah dilakukan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia. Ini termasuk penerbitan Sukuk Hijau oleh Kementerian Keuangan, upaya yang sedang berjalan untuk membentuk Dana Sumber Daya Alam pertama di Indonesia di tingkat kabupaten serta minat terhadap investasi sosial (impact investment) dan urun dana (crowdfunding).

Indonesia juga mengambil langkah untuk memanfaatkan potensi signifikan pembiayaan Islam untuk SDGs. Baznas dan UNDP bekerja untuk mendukung pengumpulan zakat untuk SDGs. Selain itu, terdapat peluang yang signifikan untuk pengembangan wakaf untuk SDGs. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembiayaan inovatif untuk SDGs dan banyak negara telah menunjukkan minat untuk belajar dari pengalaman Indonesia.

Prinsip utama agenda pembangunan berkelanjutan adalah inklusi dan partisipasi. Selain konsultasi, berbagai platform dibutuhkan di tingkat nasional dan daerah yang akan mempertemukan pemerintah, penanam modal, perusahaan, filantropi, masyarakat madani dan akademisi dan mendorong kemitraan nyata.

Kemitraan tersebut harus diperbaiki untuk memberi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing aktor yang berbeda terhadap SDGs. Pengalaman dari Millennium Development Goals 2000-2015 telah menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor swasta seringkali tidak ditangkap secara memadai oleh statistik pemerintah, yang biasanya berfokus pada program pemerintah.

Pengukuran kontribusi sektor swasta penting untuk melacak upaya nasional secara keseluruhan terhadap SDGs. Sertifikasi SDGs yang diberikan kepada perusahaan swasta akan memberi pengakuan dan insentif untuk mendukung SDGs di Indonesia.

Sementara filantropi dan organisasi masyarakat madani secara aktif terlibat dalam SDGs di Indonesia, semakin banyak yang harus dilakukan untuk melibatkan kaum muda. Dialog antara UNDP dan mahasiswa Universitas Gajah Mada an Universitas Padjadjaran menunjukkan minat kaum muda untuk berperan aktif. Perguruan tinggi berperan penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk bertindak untuk pencapaian SDGs, dan lebih banyak mahasiswa diperlukan untuk memobilisasi kaum muda di seluruh Indonesia.

Masih ada waktu lebih dari dua belas tahun untuk mencapai SDGs. Ini sepertinya waktu yang lama. Tapi sebenarnya tidak. Agenda pembangunan 2030 yang ambisius berarti kita tidak boleh kehilangan waktu. Percepatan harus dilakukan sekarang untuk memberikan hasil pada waktunya, pembiayaan harus ditingkatkan sekarang untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi diperlukan sekarang agar setiap orang dapat membuat SDGs menjadi kisah sukses di Indonesia.

 

***

Tulisan ini pertama kali dibuat untuk dimuat dalam tajuk opini the Jakarta Post 19 Maret 2018:http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/19/sdgs-indonesia-2018-and-beyond.html

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 09:26 WIB

PKS Komitmen kawal moral partai dan kader

Ekonomi | 22 Oktober 2018 - 09:18 WIB

Adobsi teknologi dorong peningkatan DPK Bank Pasar

Badminton | 22 Oktober 2018 - 09:07 WIB

Kevin-Marcus `Minions` akhirnya juarai Denmark Terbuka

Event | 22 Oktober 2018 - 08:55 WIB

Indra Sjafri yakin timnas Indonesia bisa bangkit

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 08:43 WIB

Pakar komunikasi ajak netizen deteksi berita hoax

Musibah | 22 Oktober 2018 - 08:34 WIB

Wakil Bupati Pasaman Barat tinjau lokasi banjir

Elshinta.com - Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RJPMN), menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda prioritas presiden “Nawa Cita” dan RJPMN.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sementara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memimpin upaya pemerintah untuk membawa agenda baru itu ke tingkat nasional dan daerah, perpres tersebut juga memberi peran yang jelas bagi aktor non-pemerintah. Hal ini sangat penting karena Indonesia adalah salah satu contoh terbaik dunia tentang masyarakat madani, sektor swasta, filantropi dan akademisi yang secara aktif mendukung SDGs.

Dengan adanya struktur nasional, keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu Percepatan, Pembiayaan dan Inklusiyang harus menjadi prioritas untuk tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang.

Percepatan diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada bulan Juli 2018, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah untuk SDGs sebagaimana dimandatkan oleh perpres. Mereka juga harus siap untuk mengintegrasikan sasaran, target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pengalaman provinsi yang telah memimpin SDGs, seperti Riau, dimana pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta bekerja sama untuk memprioritaskan dan merencanakan tindakan dengan bantuan perangkat analisa data akan sangat mendukung percepatan di seluruh Indonesia. Juga terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun kapasitas pemerintah daerah untuk SDGs, yang dapat dicapai melalui pembentukan Akademi SDGs untuk pejabat daerah.

Percepatan juga diperlukan untuk pengumpulan data. BPS telah mengumpulkan data untuk indikator SDGs, yang sekarang perlu dilengkapi dengan data dari kementerian dan lembaga sesegera mungkin. Hal ini diperlukan untuk menetapkan data acuan dasar yang kuat yang akan mengukur kemajuan pencapaian SDGs secara kredibel.

Pergeseran fundamental diperlukan untuk melihat SDGs sebagai peluang satu triliun dolar, dan bukan kesenjangan pendanaan untuk dijembatani. Di negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, bantuan asing menurun dan anggaran nasional tidak cukup untuk mencapai SDGs.

Kunci pencapaian SDGs terletak pada diversifikasi arus keuangan dan investasi terbuka. Inisiatif telah dilakukan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia. Ini termasuk penerbitan Sukuk Hijau oleh Kementerian Keuangan, upaya yang sedang berjalan untuk membentuk Dana Sumber Daya Alam pertama di Indonesia di tingkat kabupaten serta minat terhadap investasi sosial (impact investment) dan urun dana (crowdfunding).

Indonesia juga mengambil langkah untuk memanfaatkan potensi signifikan pembiayaan Islam untuk SDGs. Baznas dan UNDP bekerja untuk mendukung pengumpulan zakat untuk SDGs. Selain itu, terdapat peluang yang signifikan untuk pengembangan wakaf untuk SDGs. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembiayaan inovatif untuk SDGs dan banyak negara telah menunjukkan minat untuk belajar dari pengalaman Indonesia.

Prinsip utama agenda pembangunan berkelanjutan adalah inklusi dan partisipasi. Selain konsultasi, berbagai platform dibutuhkan di tingkat nasional dan daerah yang akan mempertemukan pemerintah, penanam modal, perusahaan, filantropi, masyarakat madani dan akademisi dan mendorong kemitraan nyata.

Kemitraan tersebut harus diperbaiki untuk memberi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing aktor yang berbeda terhadap SDGs. Pengalaman dari Millennium Development Goals 2000-2015 telah menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor swasta seringkali tidak ditangkap secara memadai oleh statistik pemerintah, yang biasanya berfokus pada program pemerintah.

Pengukuran kontribusi sektor swasta penting untuk melacak upaya nasional secara keseluruhan terhadap SDGs. Sertifikasi SDGs yang diberikan kepada perusahaan swasta akan memberi pengakuan dan insentif untuk mendukung SDGs di Indonesia.

Sementara filantropi dan organisasi masyarakat madani secara aktif terlibat dalam SDGs di Indonesia, semakin banyak yang harus dilakukan untuk melibatkan kaum muda. Dialog antara UNDP dan mahasiswa Universitas Gajah Mada an Universitas Padjadjaran menunjukkan minat kaum muda untuk berperan aktif. Perguruan tinggi berperan penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa dan mendorong mereka untuk bertindak untuk pencapaian SDGs, dan lebih banyak mahasiswa diperlukan untuk memobilisasi kaum muda di seluruh Indonesia.

Masih ada waktu lebih dari dua belas tahun untuk mencapai SDGs. Ini sepertinya waktu yang lama. Tapi sebenarnya tidak. Agenda pembangunan 2030 yang ambisius berarti kita tidak boleh kehilangan waktu. Percepatan harus dilakukan sekarang untuk memberikan hasil pada waktunya, pembiayaan harus ditingkatkan sekarang untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi diperlukan sekarang agar setiap orang dapat membuat SDGs menjadi kisah sukses di Indonesia.

 

***

Tulisan ini pertama kali dibuat untuk dimuat dalam tajuk opini the Jakarta Post 19 Maret 2018:http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/19/sdgs-indonesia-2018-and-beyond.html

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com