Penyidikan kasus dugaan tindak pidana pornografi Rizieq berpotensi dihentikan
Elshinta
Kamis, 07 Juni 2018 - 06:54 WIB |
Penyidikan kasus dugaan tindak pidana pornografi Rizieq berpotensi dihentikan
Rizieq Shihab. Sumber foto: http://bit.ly/2HyoWtw

Elshinta.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengatakan, kasus dugaan tindak pidana pornografi yang menjerat tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, berpotensi dihentikan penyidikannya.

"Bisa jadi di-SP3," kata Iqbal di Jakarta, Rabu (6/6), seraya menjelaskan bahwa potensi SP3 itu pasalnya pelaku pengunggah percakapan mesum melalui aplikasi WhatsApp hingga kini belum juga diperiksa. 

"Penyidik yang menangani kasus ini harus memeriksa pengunggah chat tersebut. Pengunggahnya belum diperiksa," katanya, dikutip Antara.

Kendati demikian, Iqbal tidak menerangkan penyebab pelaku pengunggah percakapan WhatsApp itu belum diperiksa polisi.

Sementara itu, kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera mengklaim Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan kasus Rizieq sejak Februari 2018. "Kasus chat HRS sudah di-SP3 oleh polisi. Sudah lama, sejak sekitar Februari 2018," kata Kapitra.

Sebelumnya, dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan Rizieq sebagai tersangka. Selain Rizieq, wanita yang diduga mengobrol berkonten porno dengan Rizieq yakni Firza Husein, juga ditetapkan sebagai tersangka.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV