Senin, 22 Oktober 2018 | 00:48 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Kemenko Perekonomian ajukan anggaran 2019 sebesar Rp68,5 miliar

Kamis, 07 Juni 2018 - 15:55 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Sigit Kurniawan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sumber foto: https://bit.ly/2LsKmcx
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sumber foto: https://bit.ly/2LsKmcx

Elshinta.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp68,5 miliar untuk pelaksanaan sistem pelayanan terpadu (OSS) maupun belanja pegawai bagi kegiatan operasional.

"Kami memohon tambahan anggaran tahun 2019 sebanyak Rp68,5 miliar untuk pengembangan sistem OSS," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam menyampaikan rencana kerja dan RKA KL Tahun 2019 Kemenko Perekonomian di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (7/6).

Darmin menjelaskan kebutuhan tambahan ini diperlukan karena Kemenko Perekonomian akan segera memulai untuk mengelola sistem OSS sambil menunggu kesiapan BKPM yang sedang melakukan pembenahan dari sisi struktur organisasi.

"Kemenko telah disetujui Presiden untuk memulai dan melaksanakan OSS. Mudah-mudahan ini terlaksana dalam waktu cepat agar percepatan berusaha dapat lebih cepat dari masa lalu," katanya.

Setelah perubahan struktur organisasi ini dilakukan maka Kemenko Perekonomian akan menyerahkan pengelolaan operasional sistem pelayanan terpadu elektronik, yang dibangun untuk meningkatkan standarisasi dan daya saing Indonesia ini kepada BKPM.

Rincian tambahan Rp68,5 miliar antara lain untuk penugasan terkait percepatan pelaksanaan berusaha yaitu pengembangan sistem OSS dan reformasi regulasi berusaha Rp53,83 miliar serta kenaikan tunjangan kinerja dan tambahan CPNS 2018 sebesar Rp15,17 miliar.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Kemenko Perekonomian tahun 2019 menjadi Rp482,68 miliar yang berasal dari pagu indikatif sebesar Rp414,16 miliar dan usulan tambahan alokasi untuk pelaksanaan sistem OSS sebanyak Rp68,5 miliar, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

Elshinta.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp68,5 miliar untuk pelaksanaan sistem pelayanan terpadu (OSS) maupun belanja pegawai bagi kegiatan operasional.

"Kami memohon tambahan anggaran tahun 2019 sebanyak Rp68,5 miliar untuk pengembangan sistem OSS," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam menyampaikan rencana kerja dan RKA KL Tahun 2019 Kemenko Perekonomian di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (7/6).

Darmin menjelaskan kebutuhan tambahan ini diperlukan karena Kemenko Perekonomian akan segera memulai untuk mengelola sistem OSS sambil menunggu kesiapan BKPM yang sedang melakukan pembenahan dari sisi struktur organisasi.

"Kemenko telah disetujui Presiden untuk memulai dan melaksanakan OSS. Mudah-mudahan ini terlaksana dalam waktu cepat agar percepatan berusaha dapat lebih cepat dari masa lalu," katanya.

Setelah perubahan struktur organisasi ini dilakukan maka Kemenko Perekonomian akan menyerahkan pengelolaan operasional sistem pelayanan terpadu elektronik, yang dibangun untuk meningkatkan standarisasi dan daya saing Indonesia ini kepada BKPM.

Rincian tambahan Rp68,5 miliar antara lain untuk penugasan terkait percepatan pelaksanaan berusaha yaitu pengembangan sistem OSS dan reformasi regulasi berusaha Rp53,83 miliar serta kenaikan tunjangan kinerja dan tambahan CPNS 2018 sebesar Rp15,17 miliar.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Kemenko Perekonomian tahun 2019 menjadi Rp482,68 miliar yang berasal dari pagu indikatif sebesar Rp414,16 miliar dan usulan tambahan alokasi untuk pelaksanaan sistem OSS sebanyak Rp68,5 miliar, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com