Menkum HAM: PKPU yang larang eks napi koruptor jadi caleg sedang dikaji
Kamis, 07 Juni 2018 - 14:40 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
 Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly mengatakan, persoalan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) sedang dikaji.

"Lagi dikaji. Dirjen PP (Kemenkum HAM) sudah mengundang Kemendagri, mengundang Bawaslu. Baik Kemendagri maupun Bawaslu punya preservasilah. Mereka mengatakan ini tidak pas. Jadi Bawaslu juga punya pendapat yang sama," jelasnya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018).

Dikatakannya, larangan eks napi korupsi maju menjadi caleg bertentangan dengan undang-undang dan HAM. "Saya juga melihat itu ada sesuatu yang tidak pas karena bertentangan langsung dengan undang-undang, dengan konstitusi,” ucapnya, seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Ditambahkanya, ”Saya selalu mengatakan, cara yang baik, kepentingan yang baik, tujuan yang baik, jangan dilakukan dengan cara yang salah, masih banyak cara yang lain. Yang barangkali dampaknya sama saja, tapi bukan berarti langsung menabrak".

Ia menguraikan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwa hak politik seseorang merupakan bagian dari HAM. Untuk menghilangkan HAM seseorang itu hanya bisa dilakukan lewat dua cara, yakni melalui UU dan putusan pengadilan. 

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 17 Januari 2019 - 10:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima anggota DPRD Kabupaten Be...
Kamis, 17 Januari 2019 - 07:11 WIB
Elshinta.com - Pihak kepolisian akan memanggil Ivan Gunawan untuk dimintai keterangan terk...
Rabu, 16 Januari 2019 - 21:45 WIB
Elshinta.com - Penyidik dari Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap peran te...
Rabu, 16 Januari 2019 - 21:27 WIB
Elshinta.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara ...
Rabu, 16 Januari 2019 - 20:35 WIB
Elshinta.com - Malang Corruption Watch (MCW) mendesak sekaligus mempertanyakan keseriusan ...
Rabu, 16 Januari 2019 - 20:12 WIB
Elshinta.com - Kapolres Kota Depok Kombes Pol Didik Sugiarto mengungkapkan adanya kemungki...
Rabu, 16 Januari 2019 - 19:33 WIB
Elshinta.com - Majelis Hakim yang diketuai oleh Gosen Butar-Butar dan Jaksa Penuntut Umum ...
Rabu, 16 Januari 2019 - 15:55 WIB
Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Sufari kesal ketika ditanya so...
Rabu, 16 Januari 2019 - 12:26 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kas...
Rabu, 16 Januari 2019 - 11:35 WIB
Elshinta.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mendatangi gedung Komisi Pemberan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)