Menkum HAM: PKPU yang larang eks napi koruptor jadi caleg sedang dikaji
Elshinta
Kamis, 07 Juni 2018 - 14:40 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Menkum HAM: PKPU yang larang eks napi koruptor jadi caleg sedang dikaji
 Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly mengatakan, persoalan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) sedang dikaji.

"Lagi dikaji. Dirjen PP (Kemenkum HAM) sudah mengundang Kemendagri, mengundang Bawaslu. Baik Kemendagri maupun Bawaslu punya preservasilah. Mereka mengatakan ini tidak pas. Jadi Bawaslu juga punya pendapat yang sama," jelasnya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018).

Dikatakannya, larangan eks napi korupsi maju menjadi caleg bertentangan dengan undang-undang dan HAM. "Saya juga melihat itu ada sesuatu yang tidak pas karena bertentangan langsung dengan undang-undang, dengan konstitusi,” ucapnya, seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Ditambahkanya, ”Saya selalu mengatakan, cara yang baik, kepentingan yang baik, tujuan yang baik, jangan dilakukan dengan cara yang salah, masih banyak cara yang lain. Yang barangkali dampaknya sama saja, tapi bukan berarti langsung menabrak".

Ia menguraikan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwa hak politik seseorang merupakan bagian dari HAM. Untuk menghilangkan HAM seseorang itu hanya bisa dilakukan lewat dua cara, yakni melalui UU dan putusan pengadilan. 

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:49 WIB
Sidang perkara kasus suap Walikota Medan non aktif terdakwa Tengku Dzulmi Eldin kembali digelar.
Banyak modus, ini sederet aksi nakal pemudik yang berhasil digagalkan petugas
Rabu, 27 Mei 2020 - 08:23 WIB
Petugas Pospam Penyekatan menemukan para pemudik nakal yang memaksakan mudik dengan berbagai modus, ...
Pelepasan balon udara liar akan dituntut secara hukum
Selasa, 26 Mei 2020 - 17:25 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau kepada seluruh masyarakat ya...
Lapas Narkotika Cipinang bebaskan napi dapat remisi hari raya dan program asimilasi COVID-19
Minggu, 24 Mei 2020 - 15:38 WIB
Sebanyak 12 narapidana di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, dinyatakan bebas pada hari ini setelah ...
Kanwil Kemenkumham Sumsel beri remisi 7.530 narapidana
Minggu, 24 Mei 2020 - 14:28 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memberikan rem...
Rutan Kelas 1 Bandung ganti kunjungan keluarga dengan video call
Sabtu, 23 Mei 2020 - 08:13 WIB
Rumah tahanan (rutan) Kelas 1 Bandung memberikan remisi khusus kepada 451 warga binaan menjelang Har...
Rutan Kelas I Tangerang tiadakan jam kunjungan saat lebaran
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:57 WIB
Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang, Banten meniadakan jam kunjungan saat lebaran.
Kemendikbud tunggu hasil pemeriksaan polisi soal kasus pemberian THR
Jumat, 22 Mei 2020 - 12:58 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan polis...
KPK benarkan OTT di Kemendikbud
Jumat, 22 Mei 2020 - 07:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan melakukan operasi tangkap tangan (OTT...
Polri perpanjang Operasi Ketupat 2020
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:29 WIB
Polri memperpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2020. Operasi kemanusiaan yang semula dilaksanakan s...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV