Senin, 18 Juni 2018 | 05:15 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

Dalam Negeri / Hukum

Menkum HAM: PKPU yang larang eks napi koruptor jadi caleg sedang dikaji

Kamis, 07 Juni 2018 - 14:40 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
 Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
 Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly mengatakan, persoalan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) sedang dikaji.

"Lagi dikaji. Dirjen PP (Kemenkum HAM) sudah mengundang Kemendagri, mengundang Bawaslu. Baik Kemendagri maupun Bawaslu punya preservasilah. Mereka mengatakan ini tidak pas. Jadi Bawaslu juga punya pendapat yang sama," jelasnya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2018).

Dikatakannya, larangan eks napi korupsi maju menjadi caleg bertentangan dengan undang-undang dan HAM. "Saya juga melihat itu ada sesuatu yang tidak pas karena bertentangan langsung dengan undang-undang, dengan konstitusi,” ucapnya, seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Ditambahkanya, ”Saya selalu mengatakan, cara yang baik, kepentingan yang baik, tujuan yang baik, jangan dilakukan dengan cara yang salah, masih banyak cara yang lain. Yang barangkali dampaknya sama saja, tapi bukan berarti langsung menabrak".

Ia menguraikan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan bahwa hak politik seseorang merupakan bagian dari HAM. Untuk menghilangkan HAM seseorang itu hanya bisa dilakukan lewat dua cara, yakni melalui UU dan putusan pengadilan. 

 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 Juni 2018 - 21:58 WIB

ESDM pastikan stok BBM arus balik aman

Aktual Dalam Negeri | 17 Juni 2018 - 21:42 WIB

Puncak arus balik dari Stasiun Cirebon diperkirakan hari ini

Aktual Dalam Negeri | 17 Juni 2018 - 21:24 WIB

Polisi ingatkan warga tidak berwisata dengan mobil pick up

MotoGP | 17 Juni 2018 - 21:07 WIB

Lorenzo juara MotoGP Katalunya, Marquez kedua

Aktual Pemilu | 17 Juni 2018 - 20:55 WIB

2.041.201 warga Surabaya masuk DPS Pemilu 2019

Pemilihan Presiden 2019 | 17 Juni 2018 - 20:47 WIB

PPP ajak PKB resmi gabung koalisi Jokowi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com