Senin, 22 Oktober 2018 | 11:41 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Peristiwa / Arestasi

Seludupkan vanili ilegal, 2 warga Jayapura diamankan

Selasa, 12 Juni 2018 - 16:13 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

Elshinta.com - Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad yang bertugas di perbatasan RI dan Papua New Guenia (PNG) berhasil mengamankan 675 kilogram vanili yang dibawa oleh dua oknum masyarakat berinisial HR (35) dan IW (25) tanpa dilengkapi dokumen resmi dari kantor Badan Karantina dan Bea Cukai.

Saat dimintai keterangan, tersangka HR beralamat di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Jayapura, sedangkan IW beralamat di Jalan Perikanan Hamadi, Jayapura. Kedua tersangka mengaku mendapatkan vanili tersebut dari seorang tengkulak vanili dari negara Papua New Giunea (PNG), namun kedua tersangka tidak melalui pemeriksaan pihak Karantina Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Jumlah muatan vanili milik tersangka HR seberat 367 kilogram, sedangkan muatan vanili milik IW seberat 308 kilogram. Alasan pihak Satgas menahan kedua tersangka dan mengamankan 675 vanili tersebut dikarenakan kedua tersangka tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Pajak yang harus disetorkan ke negara yang dikeluarkan oleh pihak Bea Cukai,” kata Dansatgas YPR 501 Kostrad. Letkol Inf. Eko Antoni Chandra. L kepada Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Chandra menjelaskan, pihaknya memberikan kesempatan kepada kedua tersangka untuk melengkapi dokumen yang dimaksud. Karena berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, apabila media pembawa tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf "a" dan kewajiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari, dan selama dalam proses penahanan, Pemilik harus dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang disyaratkan.

Chadra mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua, sebagai warga negara yang baik agar selalu mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Karena apabila kita telah menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka segala sesuatunya pasti akan menjadi aman. Perlu kita ketahui pula bahwa setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah pasti memiliki sanksi hukum apabila peraturan itu dilanggar,” ujarnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 22 Oktober 2018 - 11:37 WIB

Hidayat Nur Wahid minta Presiden berikan contoh politik kebohongan

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 11:28 WIB

Polisi ringkus penganiaya bocah perempuan

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 11:19 WIB

BNN konsisten edukasi bahaya narkoba pada pelajar

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 11:10 WIB

Ribuan siswa peringati Hari Santri di Alun-alun Kebumen

Hukum | 22 Oktober 2018 - 11:01 WIB

KPK panggil lagi Sjamsul Nursalim

Aktual Dalam Negeri | 22 Oktober 2018 - 10:52 WIB

Polisi ringkus juru parkir karena edarkan narkoba

Elshinta.com - Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad yang bertugas di perbatasan RI dan Papua New Guenia (PNG) berhasil mengamankan 675 kilogram vanili yang dibawa oleh dua oknum masyarakat berinisial HR (35) dan IW (25) tanpa dilengkapi dokumen resmi dari kantor Badan Karantina dan Bea Cukai.

Saat dimintai keterangan, tersangka HR beralamat di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Jayapura, sedangkan IW beralamat di Jalan Perikanan Hamadi, Jayapura. Kedua tersangka mengaku mendapatkan vanili tersebut dari seorang tengkulak vanili dari negara Papua New Giunea (PNG), namun kedua tersangka tidak melalui pemeriksaan pihak Karantina Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Jumlah muatan vanili milik tersangka HR seberat 367 kilogram, sedangkan muatan vanili milik IW seberat 308 kilogram. Alasan pihak Satgas menahan kedua tersangka dan mengamankan 675 vanili tersebut dikarenakan kedua tersangka tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Pajak yang harus disetorkan ke negara yang dikeluarkan oleh pihak Bea Cukai,” kata Dansatgas YPR 501 Kostrad. Letkol Inf. Eko Antoni Chandra. L kepada Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Chandra menjelaskan, pihaknya memberikan kesempatan kepada kedua tersangka untuk melengkapi dokumen yang dimaksud. Karena berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, apabila media pembawa tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf "a" dan kewajiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari, dan selama dalam proses penahanan, Pemilik harus dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang disyaratkan.

Chadra mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua, sebagai warga negara yang baik agar selalu mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Karena apabila kita telah menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka segala sesuatunya pasti akan menjadi aman. Perlu kita ketahui pula bahwa setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah pasti memiliki sanksi hukum apabila peraturan itu dilanggar,” ujarnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 22 Oktober 2018 - 09:47 WIB

KA terguling di Taiwan, belum ada laporan korban WNI

Senin, 22 Oktober 2018 - 08:34 WIB

Wakil Bupati Pasaman Barat tinjau lokasi banjir

Senin, 22 Oktober 2018 - 07:50 WIB

Korban penyanderaan KKB di rawat di RS Bhayangkara

Minggu, 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com