Selasa, 16 Oktober 2018 | 18:09 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Megapolitan

Sejumlah LSM minta proyek reklamasi dihentikan permanen

Kamis, 14 Juni 2018 - 20:24 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2kUAvRq
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/2kUAvRq

Elshinta.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, meminta proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan secara permanen.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam siaran pers yang dihimpun oleh Antara, Kamis (14/6), mendesak kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anies Baswedan untuk segera membongkar bangunan-bangunan di Pulau D dan menghentikan rencana membuat badan khusus reklamasi karena proyeknya harus dihentikan permanen.

LSM yang tergabung dalam Koalisi tersebut antara lain Komunitas Nelayan Tradisonal (KNT), LBH Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Pulau D reklamasi sudah disegel sebanyak dua kali pada masa pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan juga pemerintah pusat melalui Komite Gabungan, namun pembangunan gedung-gedung beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya masih saja berlangsung.

Menurut Koalisi, Gubernur Anies seharusnya memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di atas Pulau D berhenti, yaitu menindaklanjutinya dengan melakukan pembongkaran. Hal tersebut dinilai oleh LSM sebagai hal yang perlu dilakukan untuk memberikan contoh tegas bahwa setiap orang haruslah tunduk pada undang-undang.

Koalisi mendesak Teluk Jakarta haruslah dipulihkan dan dikembalikan kepada seluruh warga Jakarta, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, karena reklamasi dinilai hanya menghilangkan sumber penghidupan nelayan, merusak lingkungan dan memperbesar potensi bencana di utara Jakarta.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 16 Oktober 2018 - 18:08 WIB

Polisi amankan wanita bawa sabu di Bandara

Kesehatan | 16 Oktober 2018 - 17:58 WIB

Jenis kanker pada anak selain leukemia

Kecelakaan | 16 Oktober 2018 - 17:48 WIB

Mobil pick up tabrak truk TNI, satu tewas dan dua orang terluka

Startup | 16 Oktober 2018 - 17:30 WIB

Bareksa, marketplace reksadana dorong penetrasi investasi

Aktual Dalam Negeri | 16 Oktober 2018 - 17:18 WIB

Belasan ribu pohon cabai terendam banjir

Aktual Dalam Negeri | 16 Oktober 2018 - 17:08 WIB

Pemkot Magelang siapkan tenaga administrasi SD-TK

Elshinta.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, meminta proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan secara permanen.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam siaran pers yang dihimpun oleh Antara, Kamis (14/6), mendesak kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anies Baswedan untuk segera membongkar bangunan-bangunan di Pulau D dan menghentikan rencana membuat badan khusus reklamasi karena proyeknya harus dihentikan permanen.

LSM yang tergabung dalam Koalisi tersebut antara lain Komunitas Nelayan Tradisonal (KNT), LBH Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Pulau D reklamasi sudah disegel sebanyak dua kali pada masa pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan juga pemerintah pusat melalui Komite Gabungan, namun pembangunan gedung-gedung beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya masih saja berlangsung.

Menurut Koalisi, Gubernur Anies seharusnya memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di atas Pulau D berhenti, yaitu menindaklanjutinya dengan melakukan pembongkaran. Hal tersebut dinilai oleh LSM sebagai hal yang perlu dilakukan untuk memberikan contoh tegas bahwa setiap orang haruslah tunduk pada undang-undang.

Koalisi mendesak Teluk Jakarta haruslah dipulihkan dan dikembalikan kepada seluruh warga Jakarta, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, karena reklamasi dinilai hanya menghilangkan sumber penghidupan nelayan, merusak lingkungan dan memperbesar potensi bencana di utara Jakarta.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 16 Oktober 2018 - 18:08 WIB

Polisi amankan wanita bawa sabu di Bandara

Selasa, 16 Oktober 2018 - 17:18 WIB

Belasan ribu pohon cabai terendam banjir

Selasa, 16 Oktober 2018 - 17:08 WIB

Pemkot Magelang siapkan tenaga administrasi SD-TK

Selasa, 16 Oktober 2018 - 16:52 WIB

Jusuf Kalla minta tempat latihan PB Perbakin diawasi

Selasa, 16 Oktober 2018 - 16:28 WIB

Pemkot Depok kucurkan dana Rp83,38 miliar di Bansos

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com