Konstelasi Pilpres bisa berubah pasca Pilkada
Jumat, 29 Juni 2018 - 13:02 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Dewi Rusiana
Presiden Indonesia Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sumber foto: https://bit.ly/2KfeRXn

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kontelasi Pemilu Presiden 2019 bisa berubah setelah hasil Pilkada serentak 2018, karena menjadi salah satu tolak ukur kekuatan partai politik dalam mendulang suara.

"Peta politik Pilpres bisa berubah, dan salah satunya karena suara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra banyak yang menurun di basis suara mereka," kata Pangi di Jakarta, Jumat (29/6).

Dia mencontohkan untuk Pilkada Jawa Barat, seharusnya di wilayah tersebut dapat dimaksimalkan Partai Gerindra untuk mendulang suara karena di Pilpres 2014, Prabowo mendulang suara di wilayah tersebut. Namun, menurut dia, di Pilkada Jabar 2018 pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung dan didukung Gerindra kalah dengan perolehan suara Ridwan Kamil-Uu Ruzhalul Ulum berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei.

"Saya menduga Kalau PDI Perjuangan di Pilkada Jabar dengan mengusung pasangan TB Hasanuddin-Anton Charlyan hanya 'cek ombak', untuk melihat dan menguji mesin partai bergerak atau tidak. Lalu di Pilkada Sumatera Utara, kalau Djarot menang, Joko Widodo aman di wilayah tersebut namun kenyataannya kalah," ujarnya, dikutip Antara.

Menurut dia, Jokowi dan Prabowo akan berhitung ulang strategi di Pilpres misalnya kemampuan mereka menguasai elektoral di Pulau Jawa karena siapa yang mampu mendulang suara di wilayah tersebut, kemungkinan memenangkan Pilpres.

"Jokowi dan Prabowo akan hitung ulang kemampuan mereka untuk menguasai suara di Pulau Jawa, karena Jawa adalah kunci. Wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi penentu kemenangan di Pilpres," pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 23 April 2019 - 11:53 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla pada Senin (22/4) malam, menemui sejumlah tokoh...
Selasa, 23 April 2019 - 11:15 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut jika Panwaslu dan Panitia Pemilihan Lu...
Selasa, 23 April 2019 - 10:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku menyatakan keprihatinan dengan Ketua Kel...
Selasa, 23 April 2019 - 10:37 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku menegaskan tidak ada pemungutan suara ulang d...
Selasa, 23 April 2019 - 10:28 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, merekomendasikan un...
Selasa, 23 April 2019 - 09:49 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi A DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering menyarankan kepada pemer...
Selasa, 23 April 2019 - 09:38 WIB
Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo masih menunggu usulan penyel...
Selasa, 23 April 2019 - 09:20 WIB
Elshinta.com - Pengelola Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, s...
Selasa, 23 April 2019 - 08:42 WIB
Elshinta.com - Dukungan masyarakat agar KPU dan Bawaslu tetap bekerja secara profesional s...
Selasa, 23 April 2019 - 08:34 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, bakal membantu peraw...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)