Selasa, 11 Desember 2018 | 10:36 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Luar Negeri / Aktual Luar Negeri

PBB: Rohingya terus hadapi kekerasan-pembunuhan

Kamis, 05 Juli 2018 - 09:35 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Dewi Rusiana
Pengungsi Rohingya. Sumber foto: https://bit.ly/2tTmLvi
Pengungsi Rohingya. Sumber foto: https://bit.ly/2tTmLvi

Elshinta.com - Muslim Rohingya terus mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar, banyak yang bersaksi tentang kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan pembakaran rumah mereka, kata kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (4/7).

Menurut Zeid Ra'ad Al-Hussein, sepanjang tahun ini 11.432 orang telah tiba di Bangladesh, tempat lebih dari 700 ribu orang lari menyelamatkan diri sejak penindasan militer pada Agustus 2017 di negara bagian Rakhine Myanmar Utara.

"Tidak ada retorika yang dapat menutupi fakta-fakta ini. Orang-orang masih berlarian menghindari penganiayaan di Rakhine, dan bahkan bersedia mengambil risiko mati di laut untuk menyelamatkan diri," kata Zeid kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, dikutip Antara.

Zeid menjelaskan, banyak pengungsi Rohingya juga melaporkan bahwa mereka ditekan oleh otoritas Myanmar untuk menerima kartu verifikasi nasional, yang mengatakan mereka perlu mengajukan permohonan kewarganegaraan. Ia menambahkan bahwa kartu-kartu itu menandai Rohingya sebagai non-warga negara, sesuai dengan karakterisasi pemerintah mereka sebagai orang asing di Tanah Air mereka sendiri.

Pihak berwenang di Myanmar, negara yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menyangkal melakukan pelanggaran hak asasi manusia skala besar. Pihak berwenang mengatakan tindakan keras di Rakhine adalah tanggapan yang diperlukan untuk menangani kekerasan oleh kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang menyerang pos keamanan Myanmar.

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar Kyaw Moe Tun mengatakan, prioritas utama bagi pemerintahannya adalah untuk menemukan "penyelesaian berkelanjutan" di Rakhine. Kementerian sepakat dengan Bangladesh pada Januari 2018 bahwa pemulangan kembali pengungsi akan selesai dalam waktu dua tahun, katanya, tanpa menggunakan kata Rohingya.

"Akar penyebab tragedi itu adalah terorisme dan terorisme tidak bisa dimaafkan dalam keadaan apa pun," kata Kyaw.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 11 Desember 2018 - 10:35 WIB

Granat Sumut: Pelajar diselamatkan dari pengaruh narkoba

Asia Pasific | 11 Desember 2018 - 10:26 WIB

Pendatang ilegal Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 10:17 WIB

Jadi prioritas, perbaikan jalan Padang-Pekanbaru yang putus

Musibah | 11 Desember 2018 - 10:08 WIB

Lokasi longsor di Jalan Jati Padang dipasang cerucuk

Musibah | 11 Desember 2018 - 09:59 WIB

Banjir genangi ruas jalan di Padang

Elshinta.com - Muslim Rohingya terus mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar, banyak yang bersaksi tentang kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan pembakaran rumah mereka, kata kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (4/7).

Menurut Zeid Ra'ad Al-Hussein, sepanjang tahun ini 11.432 orang telah tiba di Bangladesh, tempat lebih dari 700 ribu orang lari menyelamatkan diri sejak penindasan militer pada Agustus 2017 di negara bagian Rakhine Myanmar Utara.

"Tidak ada retorika yang dapat menutupi fakta-fakta ini. Orang-orang masih berlarian menghindari penganiayaan di Rakhine, dan bahkan bersedia mengambil risiko mati di laut untuk menyelamatkan diri," kata Zeid kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, dikutip Antara.

Zeid menjelaskan, banyak pengungsi Rohingya juga melaporkan bahwa mereka ditekan oleh otoritas Myanmar untuk menerima kartu verifikasi nasional, yang mengatakan mereka perlu mengajukan permohonan kewarganegaraan. Ia menambahkan bahwa kartu-kartu itu menandai Rohingya sebagai non-warga negara, sesuai dengan karakterisasi pemerintah mereka sebagai orang asing di Tanah Air mereka sendiri.

Pihak berwenang di Myanmar, negara yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menyangkal melakukan pelanggaran hak asasi manusia skala besar. Pihak berwenang mengatakan tindakan keras di Rakhine adalah tanggapan yang diperlukan untuk menangani kekerasan oleh kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang menyerang pos keamanan Myanmar.

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar Kyaw Moe Tun mengatakan, prioritas utama bagi pemerintahannya adalah untuk menemukan "penyelesaian berkelanjutan" di Rakhine. Kementerian sepakat dengan Bangladesh pada Januari 2018 bahwa pemulangan kembali pengungsi akan selesai dalam waktu dua tahun, katanya, tanpa menggunakan kata Rohingya.

"Akar penyebab tragedi itu adalah terorisme dan terorisme tidak bisa dimaafkan dalam keadaan apa pun," kata Kyaw.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 10:26 WIB

Pendatang ilegal Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:57 WIB

Harga minyak kembali jatuh

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:17 WIB

Dolar AS menguat di tengah ketidakpastian Brexit

Senin, 10 Desember 2018 - 16:55 WIB

Pemerintah siapkan strategi baru bela Siti Aisyah

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com