Senin, 10 Desember 2018 | 19:08 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Aktual Pemilu

Mendagri: Pakta integritas PKPU terkait caleg upaya perangi korupsi

Kamis, 05 Juli 2018 - 13:51 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Dewi Rusiana
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2z8IVP6
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2z8IVP6

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pakta integritas yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (e) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota legislatif merupakan bagian dari komitmen semua pihak untuk memerangi korupsi.

"Pakta integritas itu bagian daripada komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Pemerintah dan KPU memberikan kesempatan kalau ada masyarakat yang menganggap PKPU itu menyimpang dari UU, silakan digugat," kata Tjahjo sebelum menghadiri Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/7).

Dia mengatakan pakta integritas tersebut hanya mengingatkan kembali kepada semua pihak termasuk partai politik untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Selain itu Tjahjo mengatakan terkait pro-kontra PKPU, posisi pemerintah adalah menjaga agar tidak ada peraturan yang menyimpang dari UU yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR.

Tjahjo juga berharap tidak menginginkan PKPU menyimpang dari UU karena dapat berpotensi adanya gugatan yang dikhawatirkan mengganggu proses tahapan-tahapan pemilu.

"Ini sudah mepet pendaftaran caleg, lalu sudah dilakukan lobi-lobi partai politik untuk awal September karena sudah pendaftaran capres dan cawapres dan 23 September sudah mulai kampanye. Kampanye partai, kampanye pasangan capres dan cawapres sehingga waktunya sangat mepet," katanya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 10 Desember 2018 - 18:45 WIB

Jonan minta Pertamina temukan teknologi `fast charging` mobil listrik

Aktual IPTEK | 10 Desember 2018 - 18:38 WIB

Menteri ESDM resmikan stasiun pengisian listrik umum pertama

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 18:25 WIB

Puluhan aktivis Kudus unjuk rasa peringati Hari Anti Korupsi

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 18:13 WIB

Wapres sebut Bawaslu harus lebih pintar dari yang diawasi

Megapolitan | 10 Desember 2018 - 17:55 WIB

Anies sesuaikan jadwal untuk konvoi Persija

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pakta integritas yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (e) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota legislatif merupakan bagian dari komitmen semua pihak untuk memerangi korupsi.

"Pakta integritas itu bagian daripada komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Pemerintah dan KPU memberikan kesempatan kalau ada masyarakat yang menganggap PKPU itu menyimpang dari UU, silakan digugat," kata Tjahjo sebelum menghadiri Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/7).

Dia mengatakan pakta integritas tersebut hanya mengingatkan kembali kepada semua pihak termasuk partai politik untuk tidak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Selain itu Tjahjo mengatakan terkait pro-kontra PKPU, posisi pemerintah adalah menjaga agar tidak ada peraturan yang menyimpang dari UU yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR.

Tjahjo juga berharap tidak menginginkan PKPU menyimpang dari UU karena dapat berpotensi adanya gugatan yang dikhawatirkan mengganggu proses tahapan-tahapan pemilu.

"Ini sudah mepet pendaftaran caleg, lalu sudah dilakukan lobi-lobi partai politik untuk awal September karena sudah pendaftaran capres dan cawapres dan 23 September sudah mulai kampanye. Kampanye partai, kampanye pasangan capres dan cawapres sehingga waktunya sangat mepet," katanya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 16:25 WIB

KPU Tangerang temukan daftar pemilih tak sesuai syarat

Senin, 10 Desember 2018 - 14:24 WIB

Ketua DPR usulkan Pemilu gunakan e-Voting

Senin, 10 Desember 2018 - 12:02 WIB

Bawaslu gelar Rakornas perkuat pengawasan Pemilu 2019

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com