Selasa, 11 Desember 2018 | 10:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Politik

Politisi Gerindra sesalkan pemerintah tak konsultasi DPR naikkan harga BBM

Kamis, 05 Juli 2018 - 14:51 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. Foto: Dody Handoko/Elshinta.com
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. Foto: Dody Handoko/Elshinta.com

Elshinta.com - Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, naiknya BBM membuktikan bahwa pemerintah tidak jujur dengan kondisi keuangan pertamina dan kondisi perminyakan Indonesia, sehingga rakyat menjadi korban dan terbebani.

"Akibat dari kenaikan BBM ini, tentu saja rakyat menjadi susah," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7) seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Dody Handoko.

Ia menyesalkan pemerintah yang tidak pernah berkomunikasi dengan DPR soal kenaikan harga BBM non subsidi, padahal kenaikan tersebut  berimbas kepada masyarakat. "Pemerintah juga tidak pernah berkomunikasi dengan DPR perihal kenaikan harga BBM tersebut meskipun adalah hak pemerintah membuat keputusan. Ini tentu disayangkan sekali," ucapnya.

Ia mempertanyakan kenaikan (BBM) non subsidi tanpa adanya penjelasan dari pemerintah. "Tidak pernah ada penjelasan apa yang menyebabkan BBM itu naik, tiba-tiba masyarakat menerima kenyataan bahwa ketika akan bayar BBM yang diperlukan merasa uangnya kurang karena harga satuan per liternya naik. Ini kan sesuatu yang mengagetkan karena disampaikan tengah malam," paparnya.

Pertamina menaikan harga BBM non subsidi jenis pertamax, dan lainnya. BBM tersebut naik Rp600 dari harga awal menjadi Rp9.500. BBM jenis Pertamax Turbo mengalami kenaikan Rp600 menjadi Rp10.700. Harga Pertamina Dex naik Rp500 menjadi Rp10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp900 menjadi Rp9.000 per liter.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 11 Desember 2018 - 10:35 WIB

Granat Sumut: Pelajar diselamatkan dari pengaruh narkoba

Asia Pasific | 11 Desember 2018 - 10:26 WIB

Pendatang ilegal Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 10:17 WIB

Jadi prioritas, perbaikan jalan Padang-Pekanbaru yang putus

Musibah | 11 Desember 2018 - 10:08 WIB

Lokasi longsor di Jalan Jati Padang dipasang cerucuk

Musibah | 11 Desember 2018 - 09:59 WIB

Banjir genangi ruas jalan di Padang

Elshinta.com - Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, naiknya BBM membuktikan bahwa pemerintah tidak jujur dengan kondisi keuangan pertamina dan kondisi perminyakan Indonesia, sehingga rakyat menjadi korban dan terbebani.

"Akibat dari kenaikan BBM ini, tentu saja rakyat menjadi susah," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7) seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Dody Handoko.

Ia menyesalkan pemerintah yang tidak pernah berkomunikasi dengan DPR soal kenaikan harga BBM non subsidi, padahal kenaikan tersebut  berimbas kepada masyarakat. "Pemerintah juga tidak pernah berkomunikasi dengan DPR perihal kenaikan harga BBM tersebut meskipun adalah hak pemerintah membuat keputusan. Ini tentu disayangkan sekali," ucapnya.

Ia mempertanyakan kenaikan (BBM) non subsidi tanpa adanya penjelasan dari pemerintah. "Tidak pernah ada penjelasan apa yang menyebabkan BBM itu naik, tiba-tiba masyarakat menerima kenyataan bahwa ketika akan bayar BBM yang diperlukan merasa uangnya kurang karena harga satuan per liternya naik. Ini kan sesuatu yang mengagetkan karena disampaikan tengah malam," paparnya.

Pertamina menaikan harga BBM non subsidi jenis pertamax, dan lainnya. BBM tersebut naik Rp600 dari harga awal menjadi Rp9.500. BBM jenis Pertamax Turbo mengalami kenaikan Rp600 menjadi Rp10.700. Harga Pertamina Dex naik Rp500 menjadi Rp10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp900 menjadi Rp9.000 per liter.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:56 WIB

ITJI hormati proses hukum oknum wartawan TV

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:38 WIB

Polri bantah adanya operasi militer di Nduga Papua

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:27 WIB

Ada empat kasus terkait KTP-el yang tengah ditangani

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com