Jumat, 20 Juli 2018 | 15:24 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

Dalam Negeri / Ekonomi

Darmin: Dua sektor belum masuk dalam OSS

Senin, 09 Juli 2018 - 17:07 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sumber foto: https://bit.ly/2KJlbmp
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sumber foto: https://bit.ly/2KJlbmp

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sebanyak dua sektor, yaitu pertambangan dan keuangan, belum termasuk dalam industri yang dilayani oleh sistem perizinan berusaha terpadu (OSS).

 "Dua sektor ini tidak masuk, pertambangan di ESDM, dan keuangan di BI dan OJK. Karena logikanya lain, bukan cuma sistemnya," kata Darmin dalam acara peresmian sistem OSS yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Lembaga terkait di Jakarta, Senin (9/7). 

Darmin mengatakan dua sektor ini tidak masuk dalam pembahasan awal Undang-Undang Penanaman Modal pada era 1966-1967, sehingga proses pengajuan perizinan berusahanya tidak melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, model bisnis industri pertambangan yang makin berkembang pesat, bisa menyulitkan pemberian insentif perpajakan yang juga tercantum dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini. "Jadi jangan dianggap 100 persen ada di OSS," kata Darmin.

Darmin menambahkan perlakuan terhadap dua sektor ini di sistem pelayanan terpadu di negara lain seperti Australia juga mengalami hal yang serupa dan tidak masuk dalam pelayanan integrasi secara elektronik. Sebelumnya, pemerintah secara resmi meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mempermudah proses perizinan investasi di Indonesia dan menciptakan model pelayanan perizinan yang terintegrasi cepat dan murah.

Sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, selain pembentukan Satgas Pengawalan Berusaha dan Reformasi Regulasi. Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Sistem berbasis Teknologi Informasi ini merupakan interkoneksi serta integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk sementara, operasional sistem OSS ini diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian yang didukung oleh INSW dan Kementerian Lembaga terkait lainnya. Setelah itu, apabila persiapan pelaksanaan telah usai sepenuhnya, maka operasional diserahkan kepada BKPM, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 20 Juli 2018 - 15:13 WIB

Neymar bantah rumor pindah ke Real Madrid

Musibah | 20 Juli 2018 - 14:55 WIB

Korban KM Joko Berek dua orang belum ditemukan

Kriminalitas | 20 Juli 2018 - 14:48 WIB

Wanita tanpa identitas ditemukan meninggal di Sungai Cigalugur

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com