Mendagri: Pelantikan kepala daerah tunggu sengketa pilkada
Senin, 09 Juli 2018 - 18:45 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Sigit Kurniawan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan pers di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin. Sumber foto: https://bit.ly/2N27Y8X

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 telah ditentukan, namun masih fleksibel guna menunggu proses sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah (ditentukan), tetapi kami belum berani mengatakan karena menunggu apakah ada yang menggugat ke MK atau tidak. Tetap harus menunggu, jangan sampai nanti kami sampaikan daerah A pelantikan hari ini, tetapi ternyata ada gugatan," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (9/7).

Kemendagri menunggu proses sengketa pilkada berakhir di MK sebelum menyusun mekanisme pelantikan dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kami tetap menunggu dulu, kalau sudah clean and clear semua secara undang-undang, secara hukum, baru kami lapor ke Presiden dan Mensesneg untuk mengatur mekanisme pelantikannya," kata Tjahjo.

Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada 27 Juni lalu dilaksanakan setelah masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir. Tjahjo pun menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi masa jabatan pemerintah sebelumnya. "Yang penting, seperti diatur dalam undang-undang, Kemendagri atau pun Pemerintah Pusat tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah, karena masa jabatan kepala daerah (sebelumnya) pun adalah lima tahun," jelasnya, dikutip Antara.

Perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan teregistrasi ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli mendatang. Sementara persidangan perdana untuk sengketa hasil pilkada akan dimulai 26 Juli. MK sendiri harus menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada 2018 pada 26 September.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 25 April 2019 - 09:22 WIB
Elshinta.com - Dua warga negara Indonesia (WNI), Sumartini Bt M Galisung, asal Sumbawa, Nu...
Kamis, 25 April 2019 - 09:03 WIB
Elshinta.com - Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun 2019 akan dipusatkan di Kota Lembang...
Kamis, 25 April 2019 - 07:13 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen-dokumen terkait pembahas...
Rabu, 24 April 2019 - 21:05 WIB
Elshinta.com - Sebanyak 21 TPS dikabupaten Kudus, Jawa Tengah melakukan penghitungan surat suar...
Rabu, 24 April 2019 - 20:46 WIB
Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat tidak terjebak dalam perse...
Rabu, 24 April 2019 - 19:59 WIB
Elshinta.com - Hingga Rabu (24/4) malam, pukul 19:45:04 WIB, data yang masuk di Sistem Informas...
Rabu, 24 April 2019 - 19:45 WIB
Elshinta.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila menyampaikan bahwa tidak...
Rabu, 24 April 2019 - 19:15 WIB
Elshinta.com - Adanya pengakuan sebagai penganut kepercayaan oleh pemerintah pasca putusan...
Rabu, 24 April 2019 - 18:44 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menganggap saat in...
Rabu, 24 April 2019 - 18:06 WIB
Elshinta.com - Pengamat Politik UIN Jakarta A Bakir Ihsan meminta semua pihak untuk memercayai ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)