Senin, 17 Desember 2018 | 15:43 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Mendagri: Pelantikan kepala daerah tunggu sengketa pilkada

Senin, 09 Juli 2018 - 18:45 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan pers di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin. Sumber foto: https://bit.ly/2N27Y8X
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan pers di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin. Sumber foto: https://bit.ly/2N27Y8X

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 telah ditentukan, namun masih fleksibel guna menunggu proses sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah (ditentukan), tetapi kami belum berani mengatakan karena menunggu apakah ada yang menggugat ke MK atau tidak. Tetap harus menunggu, jangan sampai nanti kami sampaikan daerah A pelantikan hari ini, tetapi ternyata ada gugatan," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (9/7).

Kemendagri menunggu proses sengketa pilkada berakhir di MK sebelum menyusun mekanisme pelantikan dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kami tetap menunggu dulu, kalau sudah clean and clear semua secara undang-undang, secara hukum, baru kami lapor ke Presiden dan Mensesneg untuk mengatur mekanisme pelantikannya," kata Tjahjo.

Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada 27 Juni lalu dilaksanakan setelah masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir. Tjahjo pun menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi masa jabatan pemerintah sebelumnya. "Yang penting, seperti diatur dalam undang-undang, Kemendagri atau pun Pemerintah Pusat tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah, karena masa jabatan kepala daerah (sebelumnya) pun adalah lima tahun," jelasnya, dikutip Antara.

Perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan teregistrasi ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli mendatang. Sementara persidangan perdana untuk sengketa hasil pilkada akan dimulai 26 Juli. MK sendiri harus menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada 2018 pada 26 September.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 17 Desember 2018 - 15:24 WIB

Polri lebih aktif pantau pergerakan pengguna internet

Aktual IPTEK | 17 Desember 2018 - 15:14 WIB

Tito: Polri harus beradaptasi dengan perkembangan zaman

Hankam | 17 Desember 2018 - 15:06 WIB

Polri kerahkan 84 ribu personel amankan Natal dan Tahun Baru

Aktual SDGs | 17 Desember 2018 - 14:57 WIB

Wapres: Pengurangan kesenjangan belum tercapai

Bencana Alam | 17 Desember 2018 - 14:45 WIB

Kementerian ESDM laporkan capaian tim siaga bencana Sulteng

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tanggal pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 telah ditentukan, namun masih fleksibel guna menunggu proses sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah (ditentukan), tetapi kami belum berani mengatakan karena menunggu apakah ada yang menggugat ke MK atau tidak. Tetap harus menunggu, jangan sampai nanti kami sampaikan daerah A pelantikan hari ini, tetapi ternyata ada gugatan," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (9/7).

Kemendagri menunggu proses sengketa pilkada berakhir di MK sebelum menyusun mekanisme pelantikan dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kami tetap menunggu dulu, kalau sudah clean and clear semua secara undang-undang, secara hukum, baru kami lapor ke Presiden dan Mensesneg untuk mengatur mekanisme pelantikannya," kata Tjahjo.

Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada 27 Juni lalu dilaksanakan setelah masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir. Tjahjo pun menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi masa jabatan pemerintah sebelumnya. "Yang penting, seperti diatur dalam undang-undang, Kemendagri atau pun Pemerintah Pusat tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah, karena masa jabatan kepala daerah (sebelumnya) pun adalah lima tahun," jelasnya, dikutip Antara.

Perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan teregistrasi ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 23 Juli mendatang. Sementara persidangan perdana untuk sengketa hasil pilkada akan dimulai 26 Juli. MK sendiri harus menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada 2018 pada 26 September.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com