Senin, 23 Juli 2018 | 06:48 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

Dalam Negeri / Hukum

KPK tolak usul percepat proses hukum tersangka pemenang Pilkada

Selasa, 10 Juli 2018 - 11:14 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK menolak usulan mempercepat proses hukum tersangka pemenang Pilkada serentak 2018 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Proses hukum itu mengacu pada KUHP. Ada tahapan-tahapannya dan ada satu hal yang jauh lebih penting dibanding persoalan cepat atau lambat, yaitu aspek kekuatan bukti. Itulah prioritas utama KPK," katanya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Dikatakannya, dalam menangani seorang tersangka, KPK harus berhati-hati, dari pemeriksaan saksi-saksi hingga pengumpulan bukti-bukti.

"Kita harus hati-hati, selain itu juga pertimbangan ketika orang diproses  penegak hukumnya tidak boleh asal-asalan. Merespon usul itu, KPK akan lebih konsen terhadap bukti-bukti dalam penanganan perkara," jelasnya, seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko

Namun, menurut Febri, KPK belum menerima permintaan tersebut secara langsung dari Mendagri. "Belum menerima sampai saat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta KPK mempercepat proses hukum calon kepala daerah tersangka korupsi yang memenangi Pilkada 2018.  

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Juli 2018 - 06:38 WIB

Menkumham lakukan inspeksi Lapas Porong

Aktual Dalam Negeri | 23 Juli 2018 - 06:17 WIB

Jokowi: Pembangunan daerah amanah konstitusi

Sosbud | 23 Juli 2018 - 06:05 WIB

Sepekan di Madinah, 328 jamaah calon haji tersesat

Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 21:50 WIB

388 jamaah kloter 1 Embarkasi Medan diberangkatkan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Senin, 23 Juli 2018 - 06:38 WIB

Menkumham lakukan inspeksi Lapas Porong

Senin, 23 Juli 2018 - 06:17 WIB

Jokowi: Pembangunan daerah amanah konstitusi

Senin, 23 Juli 2018 - 06:05 WIB
Ibadah Haji 2018

Sepekan di Madinah, 328 jamaah calon haji tersesat

Minggu, 22 Juli 2018 - 21:50 WIB

388 jamaah kloter 1 Embarkasi Medan diberangkatkan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com