Kamis, 20 September 2018 | 16:51 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Dalam Negeri / Hukum

KPK tolak usul percepat proses hukum tersangka pemenang Pilkada

Selasa, 10 Juli 2018 - 11:14 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK menolak usulan mempercepat proses hukum tersangka pemenang Pilkada serentak 2018 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Proses hukum itu mengacu pada KUHP. Ada tahapan-tahapannya dan ada satu hal yang jauh lebih penting dibanding persoalan cepat atau lambat, yaitu aspek kekuatan bukti. Itulah prioritas utama KPK," katanya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Dikatakannya, dalam menangani seorang tersangka, KPK harus berhati-hati, dari pemeriksaan saksi-saksi hingga pengumpulan bukti-bukti.

"Kita harus hati-hati, selain itu juga pertimbangan ketika orang diproses  penegak hukumnya tidak boleh asal-asalan. Merespon usul itu, KPK akan lebih konsen terhadap bukti-bukti dalam penanganan perkara," jelasnya, seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko

Namun, menurut Febri, KPK belum menerima permintaan tersebut secara langsung dari Mendagri. "Belum menerima sampai saat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta KPK mempercepat proses hukum calon kepala daerah tersangka korupsi yang memenangi Pilkada 2018.  

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Asia Pasific | 20 September 2018 - 16:44 WIB

Bocah tewas, tujuh orang hilang akibat topan Mangkhut di Thailand

Aktual Dalam Negeri | 20 September 2018 - 16:34 WIB

Swastanisasi penjara masih menjadi wacana

Aktual Dalam Negeri | 20 September 2018 - 16:24 WIB

20 ribu ton beras impor di simpan di Jawa Timur

Manajemen | 20 September 2018 - 16:06 WIB

Tips membangun relasi dan mempertahankan hubungan bisnis

| 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:34 WIB

Swastanisasi penjara masih menjadi wacana

Kamis, 20 September 2018 - 16:24 WIB

20 ribu ton beras impor di simpan di Jawa Timur

Kamis, 20 September 2018 - 15:41 WIB

Anies harap wagub DKI baru bawa perubahan

Kamis, 20 September 2018 - 15:33 WIB

JPO di Jalan Daan Mogot akan diperbaiki

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com