Senin, 19 November 2018 | 11:08 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Pendidikan

Pemerintah pusat diharapkan tidak menyamaratakan anggaran pendidikan

Selasa, 10 Juli 2018 - 16:57 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Kepala Sekolah SMAN 1 Cubatu, Asep Mulyana. Sumber foto: Tita Sopandy/Radio Elshinta
Kepala Sekolah SMAN 1 Cubatu, Asep Mulyana. Sumber foto: Tita Sopandy/Radio Elshinta

Elshinta.com - Pemerintah pusat diharapkan tidak menyamaratakan anggaran pendidikan antara sekolah favorit dengan sekolah di perkampungan menyusul maraknya surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu pada pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB)  2018 agar diterima di sekolah favorit.

PPDB 2018 dengan sistem zonasi, disisi lain ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, sehingga perlu ada pembenahan, selain sosialisasi PPDB harus dimaksimalkan, juga perlu dioptimalkan, serta melibatkan dari aparat pemerintah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan desa, serta kecamatan untuk mengawasi warganya agar tidak mudah memberikan SKTM.

Kepala Sekolah SMAN 1 Cubatu, Asep Mulyana mengatakan, bahwa pemerintah harus mencermati bahwa selama jumlah Sekolah Dasar (SD) lebih banyak dan tidak sebanding dengan sekolah SMP, begitu pula apabila jumlah SMP tidak sebanding dengan jumlah SMA, dan SMK, maka kejadian pada PPDB untuk masuk sekolah favorit dengan segala macam cara dipastikan akan terulang, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandy, Selasa (10/7).

Sementara untuk meningkatkan kualitas sekolah SLTA di perkampungan agar dapat sama dan setara dengan sekolah SLTA favorit yang ada di perkotaan, pemerintah untuk tidak menyamaratakan anggaran pendidikan yang diturunkan, sehingga apabila anggaran sekolah di perkampungan lebih besar dari sekolah di perkotaan tentunya akan dapat memiliki ruang kelas yang banyak, serta memiliki guru dengan kualitas tidak kalah dengan guru-guru yang ada di sekolah favorit, sehingga sekolah-sekolah di perkampungan bisa sama dengan sekolah yang diunggulkan, yang tentunya akan berdampak para orang tua murid tidak akan memaksakan dengan segala cara agar anaknya diterima di sekolah favorit, diantaranya dengan menggunakan SKTM padahal mereka tidak miskin.

Di jelaskan Asep, pihaknya mengimbau kepada para orang tua agar menghentikan kekeliruannya hanya semata-mata ingin diterima, dan masuk di sekolah favorit, namun dengan segala cara, sebaiknya anak bersekolah di sekolah biasa tapi berprestasi. "Sementara untuk di SMAN 1 Cibatu pada pelaksanaan PPDB terutama dengan sistem zonasi dan menggunakan SKTM pihaknya telah melakukan veripikasi langsung ke tempat tinggal para calon siswa, dan semuanya benar adanya, jelas Asep," ungkapnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 19 November 2018 - 11:07 WIB

KPK akan dalami kasus suap bupati Pakpak Bharat

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 10:58 WIB

Presiden Jokowi resmikan pembangunan tower Universitas Muhammadiyah Lamongan

Musibah | 19 November 2018 - 10:45 WIB

Perbaikan longsor di Jalan Kramat Tiu rampung diperbaiki

Kriminalitas | 19 November 2018 - 10:35 WIB

Polisi tangkap dalang bentrok di diskotek Bandara

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 10:24 WIB

PMI DIY siagakan relawan jelang libur panjang

Ekonomi | 19 November 2018 - 10:15 WIB

Senin pagi, kurs rupiah melemah ke posisi Rp14.600

Elshinta.com - Pemerintah pusat diharapkan tidak menyamaratakan anggaran pendidikan antara sekolah favorit dengan sekolah di perkampungan menyusul maraknya surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu pada pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB)  2018 agar diterima di sekolah favorit.

PPDB 2018 dengan sistem zonasi, disisi lain ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, sehingga perlu ada pembenahan, selain sosialisasi PPDB harus dimaksimalkan, juga perlu dioptimalkan, serta melibatkan dari aparat pemerintah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan desa, serta kecamatan untuk mengawasi warganya agar tidak mudah memberikan SKTM.

Kepala Sekolah SMAN 1 Cubatu, Asep Mulyana mengatakan, bahwa pemerintah harus mencermati bahwa selama jumlah Sekolah Dasar (SD) lebih banyak dan tidak sebanding dengan sekolah SMP, begitu pula apabila jumlah SMP tidak sebanding dengan jumlah SMA, dan SMK, maka kejadian pada PPDB untuk masuk sekolah favorit dengan segala macam cara dipastikan akan terulang, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandy, Selasa (10/7).

Sementara untuk meningkatkan kualitas sekolah SLTA di perkampungan agar dapat sama dan setara dengan sekolah SLTA favorit yang ada di perkotaan, pemerintah untuk tidak menyamaratakan anggaran pendidikan yang diturunkan, sehingga apabila anggaran sekolah di perkampungan lebih besar dari sekolah di perkotaan tentunya akan dapat memiliki ruang kelas yang banyak, serta memiliki guru dengan kualitas tidak kalah dengan guru-guru yang ada di sekolah favorit, sehingga sekolah-sekolah di perkampungan bisa sama dengan sekolah yang diunggulkan, yang tentunya akan berdampak para orang tua murid tidak akan memaksakan dengan segala cara agar anaknya diterima di sekolah favorit, diantaranya dengan menggunakan SKTM padahal mereka tidak miskin.

Di jelaskan Asep, pihaknya mengimbau kepada para orang tua agar menghentikan kekeliruannya hanya semata-mata ingin diterima, dan masuk di sekolah favorit, namun dengan segala cara, sebaiknya anak bersekolah di sekolah biasa tapi berprestasi. "Sementara untuk di SMAN 1 Cibatu pada pelaksanaan PPDB terutama dengan sistem zonasi dan menggunakan SKTM pihaknya telah melakukan veripikasi langsung ke tempat tinggal para calon siswa, dan semuanya benar adanya, jelas Asep," ungkapnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com