Rabu, 26 September 2018 | 14:51 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Pemilu / Pilkada Serentak 2018

MK: Sudah 28 perkara sengketa pilkada masuk ke MK

Selasa, 10 Juli 2018 - 17:23 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Advokat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Idham Amur-Ahmad Jayadikarta, mangajukan permohonan atas sengketa Pilkada 2018 Pulang Pisau, di Gedung MK, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2KLhAIs
Advokat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Idham Amur-Ahmad Jayadikarta, mangajukan permohonan atas sengketa Pilkada 2018 Pulang Pisau, di Gedung MK, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2KLhAIs

Elshinta.com - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Rubiyo mengungkapkan bahwa MK sudah menerima 28 permohonan penyelesaian perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2018.

"Sudah ada 28 permohonan yang didaftar dan teregistrasi, baik permohonan yang diajukan secara langsung maupun melalui laman khusus (daring)," kata Rubiyo.

Hingga Selasa (10/7) pukul 13.00 WIB tim khusus penanganan sengketa hasil Pilkada Serentak 2018 di MK menerima 17 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kabupaten, 11 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kota. Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman menyatakan seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (Gugus Tugas PHP Kada 2018) di MK siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. 

Kesiapan terkait penugasan penyelesaian PHP Kada 2018 ini dikatakan Anwar Usman dilakukan tidak hanya oleh hakim konstitusi serta Kepaniteraan, namun juga Sekretariat Jenderal MK. Dikutip Antara, Anwar menjelaskan bahwa sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan.

Anwar juga menjelaskan nantinya perkara sengketa hasil Pikada Serentak 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 14:42 WIB

Penarik bentor siap wujudkan Pemilu damai

Kriminalitas | 26 September 2018 - 14:34 WIB

Tahun 2018, kasus narkoba di Kudus meningkat

Pemilihan Presiden 2019 | 26 September 2018 - 14:25 WIB

Sandiaga tegaskan fokus pada isu ekonomi

Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 14:03 WIB

Presiden ingatkan Pemilu tidak jadi alasan perpecahan

Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 13:54 WIB

Mendagri temui Ombudsman klarifikasi persoalan Ibu Kota Maybrat

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 26 September 2018 - 14:25 WIB

Sandiaga tegaskan fokus pada isu ekonomi

Rabu, 26 September 2018 - 13:35 WIB

Sandiaga: Jangan `baper` soal laman `Skandal Sandiaga`

Rabu, 26 September 2018 - 12:50 WIB

Bawaslu akan awasi iklan kampanye Pemilu 2019

Rabu, 26 September 2018 - 12:06 WIB

Politisi Golkar sebut Yenny Wahid akan dukung Jokowi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com