Selasa, 11 Desember 2018 | 10:42 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pilkada Serentak 2018

MK: Sudah 28 perkara sengketa pilkada masuk ke MK

Selasa, 10 Juli 2018 - 17:23 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Sigit Kurniawan
Advokat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Idham Amur-Ahmad Jayadikarta, mangajukan permohonan atas sengketa Pilkada 2018 Pulang Pisau, di Gedung MK, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2KLhAIs
Advokat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Idham Amur-Ahmad Jayadikarta, mangajukan permohonan atas sengketa Pilkada 2018 Pulang Pisau, di Gedung MK, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2KLhAIs

Elshinta.com - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Rubiyo mengungkapkan bahwa MK sudah menerima 28 permohonan penyelesaian perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2018.

"Sudah ada 28 permohonan yang didaftar dan teregistrasi, baik permohonan yang diajukan secara langsung maupun melalui laman khusus (daring)," kata Rubiyo.

Hingga Selasa (10/7) pukul 13.00 WIB tim khusus penanganan sengketa hasil Pilkada Serentak 2018 di MK menerima 17 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kabupaten, 11 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kota. Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman menyatakan seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (Gugus Tugas PHP Kada 2018) di MK siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. 

Kesiapan terkait penugasan penyelesaian PHP Kada 2018 ini dikatakan Anwar Usman dilakukan tidak hanya oleh hakim konstitusi serta Kepaniteraan, namun juga Sekretariat Jenderal MK. Dikutip Antara, Anwar menjelaskan bahwa sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan.

Anwar juga menjelaskan nantinya perkara sengketa hasil Pikada Serentak 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 11 Desember 2018 - 10:35 WIB

Granat Sumut: Pelajar diselamatkan dari pengaruh narkoba

Asia Pasific | 11 Desember 2018 - 10:26 WIB

Pendatang ilegal Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 10:17 WIB

Jadi prioritas, perbaikan jalan Padang-Pekanbaru yang putus

Musibah | 11 Desember 2018 - 10:08 WIB

Lokasi longsor di Jalan Jati Padang dipasang cerucuk

Musibah | 11 Desember 2018 - 09:59 WIB

Banjir genangi ruas jalan di Padang

Elshinta.com - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Rubiyo mengungkapkan bahwa MK sudah menerima 28 permohonan penyelesaian perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2018.

"Sudah ada 28 permohonan yang didaftar dan teregistrasi, baik permohonan yang diajukan secara langsung maupun melalui laman khusus (daring)," kata Rubiyo.

Hingga Selasa (10/7) pukul 13.00 WIB tim khusus penanganan sengketa hasil Pilkada Serentak 2018 di MK menerima 17 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kabupaten, 11 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kota. Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman menyatakan seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (Gugus Tugas PHP Kada 2018) di MK siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. 

Kesiapan terkait penugasan penyelesaian PHP Kada 2018 ini dikatakan Anwar Usman dilakukan tidak hanya oleh hakim konstitusi serta Kepaniteraan, namun juga Sekretariat Jenderal MK. Dikutip Antara, Anwar menjelaskan bahwa sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan.

Anwar juga menjelaskan nantinya perkara sengketa hasil Pikada Serentak 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Senin, 10 Desember 2018 - 21:15 WIB

JK yakin Pemilu 2019 aman dan ekonomi lebih baik

Senin, 10 Desember 2018 - 20:50 WIB

Penetapan DPTHP 3 KPU Sukoharjo kembali tertunda

Senin, 10 Desember 2018 - 20:28 WIB

Pemilih disabilitas di Langkat sebanyak 1.096 orang

Senin, 10 Desember 2018 - 19:54 WIB

Wapres imbau pengawas Pemilu harus independen

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com