MK: Sudah 28 perkara sengketa pilkada masuk ke MK
Selasa, 10 Juli 2018 - 17:23 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Sigit Kurniawan
Advokat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Idham Amur-Ahmad Jayadikarta, mangajukan permohonan atas sengketa Pilkada 2018 Pulang Pisau, di Gedung MK, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2KLhAIs

Elshinta.com - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Rubiyo mengungkapkan bahwa MK sudah menerima 28 permohonan penyelesaian perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2018.

"Sudah ada 28 permohonan yang didaftar dan teregistrasi, baik permohonan yang diajukan secara langsung maupun melalui laman khusus (daring)," kata Rubiyo.

Hingga Selasa (10/7) pukul 13.00 WIB tim khusus penanganan sengketa hasil Pilkada Serentak 2018 di MK menerima 17 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kabupaten, 11 perkara sengketa hasil pemilihan di tingkat kota. Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman menyatakan seluruh Gugus Tugas Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 (Gugus Tugas PHP Kada 2018) di MK siap menerima permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. 

Kesiapan terkait penugasan penyelesaian PHP Kada 2018 ini dikatakan Anwar Usman dilakukan tidak hanya oleh hakim konstitusi serta Kepaniteraan, namun juga Sekretariat Jenderal MK. Dikutip Antara, Anwar menjelaskan bahwa sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan.

Anwar juga menjelaskan nantinya perkara sengketa hasil Pikada Serentak 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Senin, 17 September 2018 - 08:27 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Jawa Barat, menetapkan pelaksanaa...
Senin, 17 September 2018 - 06:35 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, Jawa Timur, menetapkan Pilkada ulang b...
Rabu, 05 September 2018 - 15:12 WIB
Elshinta.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utar...
Rabu, 05 September 2018 - 12:24 WIB
Elshinta.com - Polres Sampang, Polda Jawa Timur mengantisipasi kemungkinan terjadi kerusuh...
Rabu, 05 September 2018 - 11:42 WIB
Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutuskan perkara sengketa hasil Pemi...
Kamis, 30 Agustus 2018 - 21:33 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Sum...
Senin, 13 Agustus 2018 - 12:25 WIB
Elshinta.com - Jajaran Kepolisian Resor Mimika, Papua meminta warga setempat menghormati a...
Senin, 06 Agustus 2018 - 12:55 WIB
Elshinta.com - Kepolisian Daerah Papua terus mengantisipasi potensi konflik sosial pascapu...
Minggu, 29 Juli 2018 - 11:23 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan dan p...
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:25 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa sebagia...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)