Senin, 17 Desember 2018 | 15:38 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pilkada Serentak 2018

Kemendagri apresiasi penyelenggaraan pilkada lancar

Selasa, 10 Juli 2018 - 19:42 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2NAv3R3
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2NAv3R3

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah berjalan lancar, berkat dukungan dan kerja sama para penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

"Kami apresiasi KPU, Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara pemilu yang independen mulai dari Pilkada 2015 hingga saat ini yang dinamikanya tinggi," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7).

Dia mengatakan, pemerintah mengapresiasi kinerja Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang secara berkelanjutan mengamankan Pilkada dan mendeteksi dini adanya ancaman. Menurut dia, pelaksanaan Pilkada 2018 beraroma Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang berlangsung dinamis namun tetap berjalan lancar meskipun ada dua daerah yang pelaksanaannya ditunda yaitu Nduga dan Paniai. "Kami tidak bisa evaluasi total karena harus duduk bersama dengan KPU, Panwaslu dan DPR yang mengawasi. Dari data kami ada sekitar 60 Pemungutan Suara Ulang dan hingga Senin (9/7) ada 25 pengaduan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya, dikutip dari Antara.

Tjahjo mengatakan Kemendagri juga mencatat beberapa peristiwa di Pilkada 2018 seperti meningkatnya jumlah calon tunggal ada di 16 daerah dan sistem noken di Papua. Dia menjelaskan terkait data kependudukan, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disiapkan Kemendagri sudah valid namun terkadang beda dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena satu suara sangat menentukan. "Di 2015 ketika membuat UU tidak menyangka munculnya calon tunggal, namun saat ini bisa memborong partai. Calon tunggal sah namun tingkat partisipasi politik menurun seperti di Medan dan Pati dibawah 50 persen," katanya.

Tjahjo mengatakan dalam penyelenggaraan Pilkada, pemerintah tidak bisa sendirian yaitu bersama KPU, Panwaslu, dan DPR. Menurut dia pemerintah menyediakan DP4 dan memastikan anggaran Pilkada cukup.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 17 Desember 2018 - 15:24 WIB

Polri lebih aktif pantau pergerakan pengguna internet

Aktual IPTEK | 17 Desember 2018 - 15:14 WIB

Tito: Polri harus beradaptasi dengan perkembangan zaman

Hankam | 17 Desember 2018 - 15:06 WIB

Polri kerahkan 84 ribu personel amankan Natal dan Tahun Baru

Aktual SDGs | 17 Desember 2018 - 14:57 WIB

Wapres: Pengurangan kesenjangan belum tercapai

Bencana Alam | 17 Desember 2018 - 14:45 WIB

Kementerian ESDM laporkan capaian tim siaga bencana Sulteng

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah berjalan lancar, berkat dukungan dan kerja sama para penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

"Kami apresiasi KPU, Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara pemilu yang independen mulai dari Pilkada 2015 hingga saat ini yang dinamikanya tinggi," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7).

Dia mengatakan, pemerintah mengapresiasi kinerja Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang secara berkelanjutan mengamankan Pilkada dan mendeteksi dini adanya ancaman. Menurut dia, pelaksanaan Pilkada 2018 beraroma Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang berlangsung dinamis namun tetap berjalan lancar meskipun ada dua daerah yang pelaksanaannya ditunda yaitu Nduga dan Paniai. "Kami tidak bisa evaluasi total karena harus duduk bersama dengan KPU, Panwaslu dan DPR yang mengawasi. Dari data kami ada sekitar 60 Pemungutan Suara Ulang dan hingga Senin (9/7) ada 25 pengaduan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya, dikutip dari Antara.

Tjahjo mengatakan Kemendagri juga mencatat beberapa peristiwa di Pilkada 2018 seperti meningkatnya jumlah calon tunggal ada di 16 daerah dan sistem noken di Papua. Dia menjelaskan terkait data kependudukan, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disiapkan Kemendagri sudah valid namun terkadang beda dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena satu suara sangat menentukan. "Di 2015 ketika membuat UU tidak menyangka munculnya calon tunggal, namun saat ini bisa memborong partai. Calon tunggal sah namun tingkat partisipasi politik menurun seperti di Medan dan Pati dibawah 50 persen," katanya.

Tjahjo mengatakan dalam penyelenggaraan Pilkada, pemerintah tidak bisa sendirian yaitu bersama KPU, Panwaslu, dan DPR. Menurut dia pemerintah menyediakan DP4 dan memastikan anggaran Pilkada cukup.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Senin, 17 Desember 2018 - 14:13 WIB

DPC Hanura Jember targetkan raih enam kursi

Senin, 17 Desember 2018 - 08:55 WIB

KPU imbau kotak suara Pemilu tidak dipersoalkan

Minggu, 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Minggu, 16 Desember 2018 - 14:49 WIB

Pileg 2019, Hanura Jember target meraih 6 kursi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com