Senin, 10 Desember 2018 | 19:01 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Tujuh komisioner KPU temui Jokowi terkait PKPU

Rabu, 11 Juli 2018 - 13:15 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Sumber foto: https://bit.ly/2L6qn7f
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Sumber foto: https://bit.ly/2L6qn7f

Elshinta.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan sejumlah hal mengenai pilkada di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/7).

Pertemuan itu dilakukan untuk merespon permintaan KPU mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk terkait Peraturan KPU (PKPU) No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

PKPU yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 lalu itu mengatur agar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi (pasal 7 ayat 1 butir g dan h).

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menolak menandatangani PKPU tersebut, namun akhirnya PKPU juga ditandatangani Yasonna pada pekan lalu.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik. 

Tujuh komisioner KPU yang bertemu dengan Presiden yakni, Ketua KPU Arief Budiman yang didampingi para komisioner yaitu Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari dan Virdan, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 10 Desember 2018 - 18:45 WIB

Jonan minta Pertamina temukan teknologi `fast charging` mobil listrik

Aktual IPTEK | 10 Desember 2018 - 18:38 WIB

Menteri ESDM resmikan stasiun pengisian listrik umum pertama

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 18:25 WIB

Puluhan aktivis Kudus unjuk rasa peringati Hari Anti Korupsi

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 18:13 WIB

Wapres sebut Bawaslu harus lebih pintar dari yang diawasi

Megapolitan | 10 Desember 2018 - 17:55 WIB

Anies sesuaikan jadwal untuk konvoi Persija

Elshinta.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan sejumlah hal mengenai pilkada di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/7).

Pertemuan itu dilakukan untuk merespon permintaan KPU mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk terkait Peraturan KPU (PKPU) No 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

PKPU yang dikeluarkan pada 30 Juni 2018 lalu itu mengatur agar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi (pasal 7 ayat 1 butir g dan h).

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menolak menandatangani PKPU tersebut, namun akhirnya PKPU juga ditandatangani Yasonna pada pekan lalu.

KPU membolehkan para mantan narapidana itu untuk mencalonkan diri dengan syarat mengumumkan status pemidanaan mereka kepada publik. 

Tujuh komisioner KPU yang bertemu dengan Presiden yakni, Ketua KPU Arief Budiman yang didampingi para komisioner yaitu Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari dan Virdan, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com