Selasa, 11 Desember 2018 | 10:35 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Pemerintah AS minta Indonesia pastikan hapus hambatan ekspor

Rabu, 11 Juli 2018 - 13:48 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Sigit Kurniawan
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sumber foto: https://bit.ly/2JeMvXN
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sumber foto: https://bit.ly/2JeMvXN

Elshinta.com - Pemerintah AS meminta Indonesia memastikan tidak ada hambatan tarif maupun non-tarif bagi produk ekspor negara adidaya tersebut jika fasilitas tarif preferensial (generalized system of preferences/GSP) bagi Indonesia ingin dilanjutkan.

"Jadi sudah surplus Indonesia besar, lalu masih ada hambatan. AS tidak mau ada hambatan ekspor mereka ke sini," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/7), sebagaimana dikutip Antara.

Saat ini, kata Enggar, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan tawaran bagi AS agar fasilitas GSP atau keringanan bea masuk bagi ekspor Indonesia itu bisa berlanjut. Hal itu dilakukan salah satunya dengan cara bertemu dengan Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) di AS pada akhir Juli 2018 untuk membicarakan keberlanjutan fasilitas GSP.

Jika GSP akhirnya dicabut oleh AS, neraca perdagangan Indonesia akan semakin tertekan. Dalam GSP tersebut, ada 3.546 tarif yang mendapat keringanan bea masuk dari AS. Selama ini, menurut catatan pemerintah AS, GSP itu juga yang membuat Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan hingga 14 miliar dolar AS.

Enggar mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian AS adalah hambatan untuk eskpor produk hortikultura dari AS ke Indonesia dan juga ekspor kacang kedelai.

"Mereka 'concern' hortikultura misalnya, tapi sebenarnya itu kan akan kami cabut karena sejalan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kemudian, jangan dibuat ada hambatan nontarif yang dikenakan seperti untuk kedelai AS," tambah Mendag.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kriminalitas | 11 Desember 2018 - 10:35 WIB

Granat Sumut: Pelajar diselamatkan dari pengaruh narkoba

Asia Pasific | 11 Desember 2018 - 10:26 WIB

Pendatang ilegal Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 10:17 WIB

Jadi prioritas, perbaikan jalan Padang-Pekanbaru yang putus

Musibah | 11 Desember 2018 - 10:08 WIB

Lokasi longsor di Jalan Jati Padang dipasang cerucuk

Musibah | 11 Desember 2018 - 09:59 WIB

Banjir genangi ruas jalan di Padang

Elshinta.com - Pemerintah AS meminta Indonesia memastikan tidak ada hambatan tarif maupun non-tarif bagi produk ekspor negara adidaya tersebut jika fasilitas tarif preferensial (generalized system of preferences/GSP) bagi Indonesia ingin dilanjutkan.

"Jadi sudah surplus Indonesia besar, lalu masih ada hambatan. AS tidak mau ada hambatan ekspor mereka ke sini," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/7), sebagaimana dikutip Antara.

Saat ini, kata Enggar, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan tawaran bagi AS agar fasilitas GSP atau keringanan bea masuk bagi ekspor Indonesia itu bisa berlanjut. Hal itu dilakukan salah satunya dengan cara bertemu dengan Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) di AS pada akhir Juli 2018 untuk membicarakan keberlanjutan fasilitas GSP.

Jika GSP akhirnya dicabut oleh AS, neraca perdagangan Indonesia akan semakin tertekan. Dalam GSP tersebut, ada 3.546 tarif yang mendapat keringanan bea masuk dari AS. Selama ini, menurut catatan pemerintah AS, GSP itu juga yang membuat Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan hingga 14 miliar dolar AS.

Enggar mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian AS adalah hambatan untuk eskpor produk hortikultura dari AS ke Indonesia dan juga ekspor kacang kedelai.

"Mereka 'concern' hortikultura misalnya, tapi sebenarnya itu kan akan kami cabut karena sejalan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kemudian, jangan dibuat ada hambatan nontarif yang dikenakan seperti untuk kedelai AS," tambah Mendag.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:56 WIB

ITJI hormati proses hukum oknum wartawan TV

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:38 WIB

Polri bantah adanya operasi militer di Nduga Papua

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:27 WIB

Ada empat kasus terkait KTP-el yang tengah ditangani

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com