Senin, 19 November 2018 | 11:07 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Perjuangkan hak ulayat, F-PHS minta disertakan dalam negoisasi dengan Freeport

Rabu, 11 Juli 2018 - 16:57 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
F-PHS. Foto: Istimewa/Elshinta.
F-PHS. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingwarop Timika Papua, Senin (9/7) mendatangi Kantor Kementerian ESDM untuk mempertanyakan proses surat rencana audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal aspirasi Masyarakat Adat di sekitar wilayah konsesi Freeport Indonesia. Kedatangan F-PHS diterima Dirjen Minerba dan Humas ESDM.  

Ketua F-PHS, Yafet Manga mengatakan, rencana audiensi dengan Jokowi tersebut sekaligus akan menyerahkan secara langsung berkas hasil pemetaan kepemilikan Hak Sulung tambang raksasa yang dilakukan oleh tim independen dari Universitas Cendrawasih Papua. "Kajian ini sudah mendapat dukungan dari seluruh instansi terkait mulai dari DPRD sampai dengan Gubernur Papua," kata Yafet dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (11/7). 

Yafet menjelaskan, pihaknya sudah memenuhi semua administrasi yang diminta oleh pemerintah dan Freeport dan semua dokumen administrasi tersebut telah serahkan. Namun, Yafet justru mempertanyakan jika dalam proses negosiasi yang dilakukan untuk 10 tahun pertama dan sepuluh tahun kedua tersebut masyarakat adat tidak dilibatkan. "Porsi kami di mana dalam langkah kebijakan yang akan diambil oleh Presiden," tegasnya.

"Apakah dalam proses ini akan menambah catatan buruk setelah 51 tahun pemerintah dan Freeport bersikukuh dan bersama-sama secara terorganisir membiarkan hak-hak dasar kami sebagai manusia yang berdomisili di daerah penambangan `emas raksasa` di dunia terus dikeruk dan diambil tanpa memperhatikan porsi kami masyarakat adat setempat," tegasnya lagi.

Untuk itu, Yafet meminta kepada Kementerian ESDM untuk segera menindaklanjuti berkas yang diajukan F-PHS dan diposisikan pada proses negosisi yang sementara dibahas.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 19 November 2018 - 11:07 WIB

KPK akan dalami kasus suap bupati Pakpak Bharat

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 10:58 WIB

Presiden Jokowi resmikan pembangunan tower Universitas Muhammadiyah Lamongan

Musibah | 19 November 2018 - 10:45 WIB

Perbaikan longsor di Jalan Kramat Tiu rampung diperbaiki

Kriminalitas | 19 November 2018 - 10:35 WIB

Polisi tangkap dalang bentrok di diskotek Bandara

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 10:24 WIB

PMI DIY siagakan relawan jelang libur panjang

Ekonomi | 19 November 2018 - 10:15 WIB

Senin pagi, kurs rupiah melemah ke posisi Rp14.600

Elshinta.com - Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingwarop Timika Papua, Senin (9/7) mendatangi Kantor Kementerian ESDM untuk mempertanyakan proses surat rencana audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal aspirasi Masyarakat Adat di sekitar wilayah konsesi Freeport Indonesia. Kedatangan F-PHS diterima Dirjen Minerba dan Humas ESDM.  

Ketua F-PHS, Yafet Manga mengatakan, rencana audiensi dengan Jokowi tersebut sekaligus akan menyerahkan secara langsung berkas hasil pemetaan kepemilikan Hak Sulung tambang raksasa yang dilakukan oleh tim independen dari Universitas Cendrawasih Papua. "Kajian ini sudah mendapat dukungan dari seluruh instansi terkait mulai dari DPRD sampai dengan Gubernur Papua," kata Yafet dalam rilisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (11/7). 

Yafet menjelaskan, pihaknya sudah memenuhi semua administrasi yang diminta oleh pemerintah dan Freeport dan semua dokumen administrasi tersebut telah serahkan. Namun, Yafet justru mempertanyakan jika dalam proses negosiasi yang dilakukan untuk 10 tahun pertama dan sepuluh tahun kedua tersebut masyarakat adat tidak dilibatkan. "Porsi kami di mana dalam langkah kebijakan yang akan diambil oleh Presiden," tegasnya.

"Apakah dalam proses ini akan menambah catatan buruk setelah 51 tahun pemerintah dan Freeport bersikukuh dan bersama-sama secara terorganisir membiarkan hak-hak dasar kami sebagai manusia yang berdomisili di daerah penambangan `emas raksasa` di dunia terus dikeruk dan diambil tanpa memperhatikan porsi kami masyarakat adat setempat," tegasnya lagi.

Untuk itu, Yafet meminta kepada Kementerian ESDM untuk segera menindaklanjuti berkas yang diajukan F-PHS dan diposisikan pada proses negosisi yang sementara dibahas.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com