Jumat, 20 Juli 2018 | 23:15 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

DPRD ingatkan Satpol PP Medan agar tak arogan dalam laksanakan kebijakan

Kamis, 12 Juli 2018 - 16:26 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Anggota Fraksi DPRD Medan, Wong Chun Sen. Foto: Amsal/Radio Elshinta
Anggota Fraksi DPRD Medan, Wong Chun Sen. Foto: Amsal/Radio Elshinta

Elshinta.com - DPRD Medan mengingatkan agar Satpol PP Medan yang dipimpin M Sofyan dalam melaksanakan tugasnya jangan sampai melukai hati para pedagang pasar. Sikap main gusur tanpa memperhatikan ketentuan ini sangat bertentangan dengan aturan dan fungsi Satpol PP sebagai penegakan peraturan sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Terutama adanya rencana yang akan dilakukan Satpol PP Medan untuk penggosongan Pasar Timah tanpa memperhatikan jika saat ini kasus hukum masih berjalan di tingkat Kasasi peradilan tata usaha. "Mereka seharusnya memperhatikan hal tersebut, karena masih banyak pelanggaran administrasi seperti izin bangunan dan reklame bermasalah yang sampai saat ini belum ditindak," ungkap Anggota Fraksi DPRD Medan, Wong Chun Sen kepada wartawan termasuk Kontributor Elshinta Amsal, Kamis (12/07).

Ditegaskan Wong yang juga Ketua Taruna Merah Putih Kota Medan, berharap agar Satpol PP Medan tidak memaksakan pengosongan pasar timah sebelum adanya keputusan hukum berkekuatan hukum tetap tentang pasar tersebut. "Tentunya upaya hukum yang dilakukan pedagang harus dihormati," ujarnya.

Wong dalam masalah ini juga menagih janji Dzulmi Eldin dan Akhyar saat mencalonkan diri menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan saat itu saat kampanyenya ke Pasar Timah pernah mengatakan tidak akan mengusur dan merelokasi pedagang pasar timah. 

Sementara Asril Siregar, selaku kuasa hukum pedagang pasar Timah menjelaskan, bahwa Pasar Timah tidak termasuk dalam 7 pasar yang wajib di revitalisasi terlebih lagi saat ini sedang proses hukum ditingkat Kasasi. "Sehingga sangat wajar bila para pedagang dilindungi dan bukannya dilakukan upaya paksa penggosongan yang tidak hanya melukai hati para pedagang akan tetapi juga menciderai penegakan hukum itu sendiri," tutupnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pileg 2019 | 20 Juli 2018 - 21:30 WIB

PKB: Menteri jadi caleg tidak ganggu kinerja kementerian

Sosbud | 20 Juli 2018 - 21:19 WIB

KPPPA: Anak cermin keberhasilan-kegagalan orang tua

Aktual Dalam Negeri | 20 Juli 2018 - 21:07 WIB

Kemenhub targetkan aturan angkutan online berlaku September

Pembangunan | 20 Juli 2018 - 20:44 WIB

Angkasa Pura tegaskan Terminal 4 Soetta bukan untuk LCC

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com