Jumat, 20 Juli 2018 | 23:18 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

Dalam Negeri / Politik

Kursi wasekjen Hanura `digoyang` kasus lama

Kamis, 12 Juli 2018 - 12:02 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Sigit Kurniawan
Partai Hanura. Foto: Istimewa/Editor.
Partai Hanura. Foto: Istimewa/Editor.

Elshinta.com - Kuasa Hukum Wakil Sekjen Hanura Sayed Junaedi Rizaldi, Dirzy Zaidan merasa aneh dengan langkah sejumlah pihak yang kembali mengungkit kasus dugaan pemalsuan tanda tangan kliennya, saat masih menjabat Ketua DPD Riau, beberapa tahun lalu.

Padahal Ditreskrimum Polda Riau pada 2016 lalu telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditandatangani Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Rivai Sinambela.

Itu berarti kasus tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh kepolisian.

“Ditreskrimum telah mengeluarkan surat ketetapan No : S.Tap/01/I/2016/Reskrimum tentang penghentian penyidikan. Surat itu keluar pada 6 Januari 2016,” ujar Dirzy dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (12/7).

Menurut Dirzy, dalam SP3 disebutkan,  menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Arisman dan Sayed Junaidi Rizaldi.

Sayed sebelumnya dilaporkan Sekretaris DPD Hanura Riau yang saat itu dijabat M Haris, dengan tuduhan memalsukan tanda tangan.

"Klien saya dilaporkan dengan laporan Polisi Nomor : LP/98/IV/2013/SPKT/RIAU. Saat itu klien saya duduk sebagai ketua DPD Hanura Riau. Tapi kan sudah terbit SP3, sangat aneh jika kemudian  kembali diungkit," ucapnya.

Dirzy menduga, kasus lama diungkit kemungkinan terkait kesuksesan Sayed dan sejumlah aktivis 98 menggelar 'Rembuk Nasional Aktivis 98' yang dihadiri Presiden Joko Widodo pada 7 Juli lalu.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pileg 2019 | 20 Juli 2018 - 21:30 WIB

PKB: Menteri jadi caleg tidak ganggu kinerja kementerian

Sosbud | 20 Juli 2018 - 21:19 WIB

KPPPA: Anak cermin keberhasilan-kegagalan orang tua

Aktual Dalam Negeri | 20 Juli 2018 - 21:07 WIB

Kemenhub targetkan aturan angkutan online berlaku September

Pembangunan | 20 Juli 2018 - 20:44 WIB

Angkasa Pura tegaskan Terminal 4 Soetta bukan untuk LCC

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com