Selasa, 11 Desember 2018 | 17:11 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

KPK lelang 23 barang rampasan terkait korupsi

Kamis, 12 Juli 2018 - 17:48 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2LdUypA
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2LdUypA

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III akan mengadakan lelang 23 barang rampasan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/7).

"Ada 23 barang yang dilelang berupa rumah, tanah, mobil, telepon seluler, kain kiswah hingga batu akik dengan nilai limit atau nilai terendah berkisar antara Rp14 miliar hingga Rp58 ribu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (12/7).

Febri menjelaskan bahwa lelang barang rampasan itu merupakan salah satu proses untuk mengembalikan uang yang dinikmati oleh para pelaku korupsi kembali kepada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara. "Jadi, kami mengajak semua pihak untuk mengikuti lelang tersebut. 23 barang lelang dapat dilihat di website KPK dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu," ucap Febri.

Mengutip dari Antara, adapun satu lembar kain kiswah atau penutup ka'bah berukuran 80 cm X 59 cm yang akan dilelang itu merupakan barang sitaan dalam kasus korupsi mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Kain kiswah tersebut akan dilelang dengan nilai limit atau nilai terendah sebesar Rp22,5 juta.

Febri pun menegaskan bahwa proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Suryadharma Ali saat ini juga tidak bisa menghentikan proses lelang yang akan dilakukan tersebut. "Terkait pertanyaan apakah proses peninjauan kembali ini bisa menghentikan proses lelang yang dilakukan, saya kira itu tegas ya di Undang-Undang MA sangat jelas diatur pelaksanaan PK tidak menghentikan eksekusi atau pelaksanaan sebuah putusan. Jadi kami hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 17:08 WIB

Oknum Rutan Cipinang bantu pelarian napi diminta dihukum berat

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 16:54 WIB

Pemerintah apresiasi pemda siapkan data untuk kebijakan satu peta

Hukum | 11 Desember 2018 - 16:45 WIB

KPK panggil tiga saksi kasus DPRD Kalteng

Pembangunan | 11 Desember 2018 - 16:36 WIB

Presiden sebut proyek infrastruktur antre untuk diresmikan

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 16:25 WIB

Polisi telusuri pemegang KTP-el terakhir

Startup | 11 Desember 2018 - 16:06 WIB

Manfaat kompetisi bagi perkembangan startup

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III akan mengadakan lelang 23 barang rampasan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/7).

"Ada 23 barang yang dilelang berupa rumah, tanah, mobil, telepon seluler, kain kiswah hingga batu akik dengan nilai limit atau nilai terendah berkisar antara Rp14 miliar hingga Rp58 ribu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (12/7).

Febri menjelaskan bahwa lelang barang rampasan itu merupakan salah satu proses untuk mengembalikan uang yang dinikmati oleh para pelaku korupsi kembali kepada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara. "Jadi, kami mengajak semua pihak untuk mengikuti lelang tersebut. 23 barang lelang dapat dilihat di website KPK dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu," ucap Febri.

Mengutip dari Antara, adapun satu lembar kain kiswah atau penutup ka'bah berukuran 80 cm X 59 cm yang akan dilelang itu merupakan barang sitaan dalam kasus korupsi mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Kain kiswah tersebut akan dilelang dengan nilai limit atau nilai terendah sebesar Rp22,5 juta.

Febri pun menegaskan bahwa proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Suryadharma Ali saat ini juga tidak bisa menghentikan proses lelang yang akan dilakukan tersebut. "Terkait pertanyaan apakah proses peninjauan kembali ini bisa menghentikan proses lelang yang dilakukan, saya kira itu tegas ya di Undang-Undang MA sangat jelas diatur pelaksanaan PK tidak menghentikan eksekusi atau pelaksanaan sebuah putusan. Jadi kami hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 16:45 WIB

KPK panggil tiga saksi kasus DPRD Kalteng

Selasa, 11 Desember 2018 - 16:25 WIB

Polisi telusuri pemegang KTP-el terakhir

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com