Jumat, 16 November 2018 | 15:34 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pilkada Serentak 2018

Bawaslu proses 3.133 dugaan pelanggaran Pilkada 2018

Kamis, 12 Juli 2018 - 19:23 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2mbaNZK
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2mbaNZK

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memproses 3.133 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, kata Anggota Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Kamis (12/7).

"Data dugaan pelanggaran Pilkada hingga hari ini, 12 Juli 2018, secara keseluruhan tercatat di kami ada 3.133 laporan masyarakat dan temuan pengawas di lapangan terkait dugaan pelanggaran Pilkada," kata Ratna dalam pernyataan pers Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 di Gedung Bawaslu RI Jakarta, seperti dikutip Antara.

Sebanyak 3.133 dugaan pelanggaran tersebut diperoleh dari hasil temuan pengawas lapangan sebanyak 2.038 dugaan, serta sisanya dari laporan masyarakat, pasangan calon dan pemantau pemilu sebanyak 1.095 laporan.

Ribuan laporan dan temuan tersebut terdiri atas 291 pelanggaran pidana, 853 pelanggaran administrasi, 114 pelanggaran kode etik, dan 712 pelanggaran hukum lainnya yang menyangkut keterlibatan aparatur sipil negara. Sementara itu, 619 lainnya dikategorikan tidak terbukti sebagai pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Ratna menyebutkan dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah 220 laporan masyarakat dan 286 temuan pengawas pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain politik uang dan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepala daerah. "Tahapan penyelenggaraan tertinggi terjadi di tahapan kampanye. Jadi selama tahapan pendaftaran sampai rekapitulasi, setelah kami rekap, kemudian kami dapatkan pelanggaran tertinggi terjadi di tahapan kampanye, yaitu sebanyak 1.333 dugaan pelanggaran," jelas Ratna.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebutkan 41 anggota pengawas di daerah mengalami kerugian selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak pada 27 Juni lalu, yakni meninggal dunia, kecelakaan dan mendapat ancaman. "Kategori meninggal dunia dari tahapan awal ada 19 personel, kecelakaan ada sembilan orang, dan yang mendapat intimidasi dari tim sukses maupun pihak-pihak lain itu ada 13 orang," ujar Abhan.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Musibah | 16 November 2018 - 15:24 WIB

Bulog salurkan beras ke wilayah banjir Riau

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 15:15 WIB

Komnas HAM beri masukan ke Presiden soal KSAD baru

Lingkungan | 16 November 2018 - 15:06 WIB

Banyak program restorasi gambut gagal, ini penyebabnya

Aktual Dalam Negeri | 16 November 2018 - 14:55 WIB

Presiden yakin tujuh mimpi anak bangsa di Kapsul Waktu bisa terwujud, jika...

Aktual Olahraga | 16 November 2018 - 14:47 WIB

Kasdam I/BB berangkatkan 32 atlet Yong Moo Do ke Bali

Musibah | 16 November 2018 - 14:36 WIB

Kemhan masih hitung kerugian akibat kebakaran

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memproses 3.133 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, kata Anggota Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Kamis (12/7).

"Data dugaan pelanggaran Pilkada hingga hari ini, 12 Juli 2018, secara keseluruhan tercatat di kami ada 3.133 laporan masyarakat dan temuan pengawas di lapangan terkait dugaan pelanggaran Pilkada," kata Ratna dalam pernyataan pers Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 di Gedung Bawaslu RI Jakarta, seperti dikutip Antara.

Sebanyak 3.133 dugaan pelanggaran tersebut diperoleh dari hasil temuan pengawas lapangan sebanyak 2.038 dugaan, serta sisanya dari laporan masyarakat, pasangan calon dan pemantau pemilu sebanyak 1.095 laporan.

Ribuan laporan dan temuan tersebut terdiri atas 291 pelanggaran pidana, 853 pelanggaran administrasi, 114 pelanggaran kode etik, dan 712 pelanggaran hukum lainnya yang menyangkut keterlibatan aparatur sipil negara. Sementara itu, 619 lainnya dikategorikan tidak terbukti sebagai pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Ratna menyebutkan dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah 220 laporan masyarakat dan 286 temuan pengawas pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain politik uang dan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepala daerah. "Tahapan penyelenggaraan tertinggi terjadi di tahapan kampanye. Jadi selama tahapan pendaftaran sampai rekapitulasi, setelah kami rekap, kemudian kami dapatkan pelanggaran tertinggi terjadi di tahapan kampanye, yaitu sebanyak 1.333 dugaan pelanggaran," jelas Ratna.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebutkan 41 anggota pengawas di daerah mengalami kerugian selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak pada 27 Juni lalu, yakni meninggal dunia, kecelakaan dan mendapat ancaman. "Kategori meninggal dunia dari tahapan awal ada 19 personel, kecelakaan ada sembilan orang, dan yang mendapat intimidasi dari tim sukses maupun pihak-pihak lain itu ada 13 orang," ujar Abhan.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Jumat, 16 November 2018 - 07:36 WIB

Polda Papua Barat intensifkan koordinasi jelang Pemilu

Jumat, 16 November 2018 - 07:28 WIB

PMII ajak warga jaga kondusivitas daerah

Jumat, 16 November 2018 - 06:25 WIB

KPU Pekalongan masih butuh 4.270 kotak suara

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com