Selasa, 17 Juli 2018 | 13:05 WIB

Daftar | Login

Macro Ad

Pemilu / Pilkada Serentak 2018

Bawaslu proses 3.133 dugaan pelanggaran Pilkada 2018

Kamis, 12 Juli 2018 - 19:23 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2mbaNZK
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2mbaNZK

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memproses 3.133 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, kata Anggota Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Kamis (12/7).

"Data dugaan pelanggaran Pilkada hingga hari ini, 12 Juli 2018, secara keseluruhan tercatat di kami ada 3.133 laporan masyarakat dan temuan pengawas di lapangan terkait dugaan pelanggaran Pilkada," kata Ratna dalam pernyataan pers Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 di Gedung Bawaslu RI Jakarta, seperti dikutip Antara.

Sebanyak 3.133 dugaan pelanggaran tersebut diperoleh dari hasil temuan pengawas lapangan sebanyak 2.038 dugaan, serta sisanya dari laporan masyarakat, pasangan calon dan pemantau pemilu sebanyak 1.095 laporan.

Ribuan laporan dan temuan tersebut terdiri atas 291 pelanggaran pidana, 853 pelanggaran administrasi, 114 pelanggaran kode etik, dan 712 pelanggaran hukum lainnya yang menyangkut keterlibatan aparatur sipil negara. Sementara itu, 619 lainnya dikategorikan tidak terbukti sebagai pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Ratna menyebutkan dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah 220 laporan masyarakat dan 286 temuan pengawas pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain politik uang dan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepala daerah. "Tahapan penyelenggaraan tertinggi terjadi di tahapan kampanye. Jadi selama tahapan pendaftaran sampai rekapitulasi, setelah kami rekap, kemudian kami dapatkan pelanggaran tertinggi terjadi di tahapan kampanye, yaitu sebanyak 1.333 dugaan pelanggaran," jelas Ratna.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebutkan 41 anggota pengawas di daerah mengalami kerugian selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak pada 27 Juni lalu, yakni meninggal dunia, kecelakaan dan mendapat ancaman. "Kategori meninggal dunia dari tahapan awal ada 19 personel, kecelakaan ada sembilan orang, dan yang mendapat intimidasi dari tim sukses maupun pihak-pihak lain itu ada 13 orang," ujar Abhan.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Politik | 17 Juli 2018 - 12:58 WIB

PWNU Jambi dukung Said Aqil jadi cawapres Jokowi

Politik | 17 Juli 2018 - 12:36 WIB

Gerindra-PKS-PAN susun rancangan kabinet sejak dini

Aktual Dalam Negeri | 17 Juli 2018 - 12:12 WIB

Menhub: Kendaraan bermuatan lebih akibatkan ekonomi biaya tinggi

Pemilihan Presiden 2019 | 17 Juli 2018 - 12:01 WIB

Gerindra: Prabowo peroleh `tiket` capres

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:01 WIB

Gerindra: Prabowo peroleh `tiket` capres

Selasa, 17 Juli 2018 - 09:35 WIB

KPU Bantul lakukan verifikasi awal dokumen bacaleg

Selasa, 17 Juli 2018 - 07:15 WIB
Pilpres 2019

Pengamat nilai Muhaimin diprioritaskan Jokowi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com