Bawaslu proses 3.133 dugaan pelanggaran Pilkada 2018
Elshinta
Kamis, 12 Juli 2018 - 19:23 WIB |
Bawaslu proses 3.133 dugaan pelanggaran Pilkada 2018
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2mbaNZK

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memproses 3.133 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, kata Anggota Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Kamis (12/7).

"Data dugaan pelanggaran Pilkada hingga hari ini, 12 Juli 2018, secara keseluruhan tercatat di kami ada 3.133 laporan masyarakat dan temuan pengawas di lapangan terkait dugaan pelanggaran Pilkada," kata Ratna dalam pernyataan pers Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 di Gedung Bawaslu RI Jakarta, seperti dikutip Antara.

Sebanyak 3.133 dugaan pelanggaran tersebut diperoleh dari hasil temuan pengawas lapangan sebanyak 2.038 dugaan, serta sisanya dari laporan masyarakat, pasangan calon dan pemantau pemilu sebanyak 1.095 laporan.

Ribuan laporan dan temuan tersebut terdiri atas 291 pelanggaran pidana, 853 pelanggaran administrasi, 114 pelanggaran kode etik, dan 712 pelanggaran hukum lainnya yang menyangkut keterlibatan aparatur sipil negara. Sementara itu, 619 lainnya dikategorikan tidak terbukti sebagai pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Ratna menyebutkan dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah 220 laporan masyarakat dan 286 temuan pengawas pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain politik uang dan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepala daerah. "Tahapan penyelenggaraan tertinggi terjadi di tahapan kampanye. Jadi selama tahapan pendaftaran sampai rekapitulasi, setelah kami rekap, kemudian kami dapatkan pelanggaran tertinggi terjadi di tahapan kampanye, yaitu sebanyak 1.333 dugaan pelanggaran," jelas Ratna.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyebutkan 41 anggota pengawas di daerah mengalami kerugian selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak pada 27 Juni lalu, yakni meninggal dunia, kecelakaan dan mendapat ancaman. "Kategori meninggal dunia dari tahapan awal ada 19 personel, kecelakaan ada sembilan orang, dan yang mendapat intimidasi dari tim sukses maupun pihak-pihak lain itu ada 13 orang," ujar Abhan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemungutan suara ulang di Kota Cirebon 22 September
Senin, 17 September 2018 - 08:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Jawa Barat, menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang ...
Sampang gelar Pilkada ulang 27 Oktober
Senin, 17 September 2018 - 06:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, Jawa Timur, menetapkan Pilkada ulang bupati dan wakil bupati wi...
ASN Pemprov Sumut `nobar` pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
Rabu, 05 September 2018 - 15:12 WIB
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan nont...
Polres Sampang antisipasi kerusuhan atas putusan MK
Rabu, 05 September 2018 - 12:24 WIB
Polres Sampang, Polda Jawa Timur mengantisipasi kemungkinan terjadi kerusuhan di daerah ini dengan m...
MK segera putuskan perkara sengketa pilkada Sampang
Rabu, 05 September 2018 - 11:42 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutuskan perkara sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bu...
KPID Sumut evaluasi persoalan Pilkada 2018
Kamis, 30 Agustus 2018 - 21:33 WIB
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Parulian Tampubolon m...
Polisi minta warga Mimika hormati putusan MK
Senin, 13 Agustus 2018 - 12:25 WIB
Jajaran Kepolisian Resor Mimika, Papua meminta warga setempat menghormati apapun keputusan Mahkamah ...
Polisi Papua antisipasi konflik Pilkada pasca putusan MK
Senin, 06 Agustus 2018 - 12:55 WIB
Kepolisian Daerah Papua terus mengantisipasi potensi konflik sosial pascaputusan Mahkamah Konstitusi...
Presiden ajak masyarakat jaga persatuan pasca Pilkada
Minggu, 29 Juli 2018 - 11:23 WIB
Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia...
Politik uang warnai sengketa Pilkada Serentak 2018
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:25 WIB
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa sebagian besar pemohon perkara s...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once