Senin, 10 Desember 2018 | 19:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad berikan penyuluhan larangan memiliki senjata api

Kamis, 12 Juli 2018 - 20:42 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Istimewa. Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta
Istimewa. Foto: Aman Hasibuan/Radio Elshinta

Elshinta.com - Guna meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Papua serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan memiliki senjata api ilegal, Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad gencar melaksanakan patroli dari kampung ke kampung untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan kepemilikan senjata api ilegal.

Dansatgas Yonif Para Raider 501 Kostrad Letkol Inf. Eko Antoni Chandra pada saat melaksanakan penyuluhan tentang kepemilikan senjata api di Kampung Arso 8, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua, menegaskan, kegiatan yang dilakukan oleh jajarannya merupakan salah satu langkah persuasif yang harus dilakukan guna memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat Papua bahwa memiliki senjata api ilegal merupakan satu tindakan yang melanggar Hukum. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan anjangsana dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh jajarannya. 

“Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 20 tahung 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api,” kata Dansatgas kepada Kontributor Elshinta Aman Hasibuan.

Dijelaskan Dansatgas, ketentuan perijinan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan Perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

“Ancaman hukumannya pun tidak main main. Seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara,”tuturnya.

Menurut Chandra Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad akan terus berupaya meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah Perbatasan Papua dengan melakukan pendekatan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat perbatasan. Diharapkan setelah menerima penyuluhan, masyarakat bisa menyadari dan memahami bahwa memiliki senjata api ilegal adalah perbuatan melanggar hukum. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mencoba memiliki atau menyimpan senjata api di rumahnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 10 Desember 2018 - 18:45 WIB

Jonan minta Pertamina temukan teknologi `fast charging` mobil listrik

Aktual IPTEK | 10 Desember 2018 - 18:38 WIB

Menteri ESDM resmikan stasiun pengisian listrik umum pertama

Aktual Dalam Negeri | 10 Desember 2018 - 18:25 WIB

Puluhan aktivis Kudus unjuk rasa peringati Hari Anti Korupsi

Aktual Pemilu | 10 Desember 2018 - 18:13 WIB

Wapres sebut Bawaslu harus lebih pintar dari yang diawasi

Megapolitan | 10 Desember 2018 - 17:55 WIB

Anies sesuaikan jadwal untuk konvoi Persija

Elshinta.com - Guna meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Papua serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan memiliki senjata api ilegal, Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad gencar melaksanakan patroli dari kampung ke kampung untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan kepemilikan senjata api ilegal.

Dansatgas Yonif Para Raider 501 Kostrad Letkol Inf. Eko Antoni Chandra pada saat melaksanakan penyuluhan tentang kepemilikan senjata api di Kampung Arso 8, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua, menegaskan, kegiatan yang dilakukan oleh jajarannya merupakan salah satu langkah persuasif yang harus dilakukan guna memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat Papua bahwa memiliki senjata api ilegal merupakan satu tindakan yang melanggar Hukum. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan anjangsana dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh jajarannya. 

“Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 20 tahung 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api,” kata Dansatgas kepada Kontributor Elshinta Aman Hasibuan.

Dijelaskan Dansatgas, ketentuan perijinan mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan Perang sendiri. Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

“Ancaman hukumannya pun tidak main main. Seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara,”tuturnya.

Menurut Chandra Satgas Yonif Para Raider 501 Kostrad akan terus berupaya meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah Perbatasan Papua dengan melakukan pendekatan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat perbatasan. Diharapkan setelah menerima penyuluhan, masyarakat bisa menyadari dan memahami bahwa memiliki senjata api ilegal adalah perbuatan melanggar hukum. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mencoba memiliki atau menyimpan senjata api di rumahnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com