Senin, 16 Juli 2018 | 11:30 WIB

Daftar | Login

Macro Ad

Dalam Negeri / Ekonomi

Ignasius Jonan harapkan IUPK PT Freeport Indonesia segera final

Kamis, 12 Juli 2018 - 21:28 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Sumber Foto:  https://bit.ly/2NaTPX0
Sumber Foto: https://bit.ly/2NaTPX0

Elshinta.com - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengharapkan finalisasi penandatanganan pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-Mcmoran Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dapat segera diselesaikan.

"Mudah-mudahan penandatanganan HoA bisa difinalisasi lebih cepat sehingga akuisisi 51 persen saham PT Freeport indonesia bisa berjalan," kata Jonan, di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7).

Kementerian ESDM sebagai regulator akan memfinalkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) setelah divestasi tuntas dan stabilitas investasinya sudah sepakat. "Kalau smelter dan ketentuan lain dalam UU Minerba sudah tidak ada masalah sejak tahun lalu," ujar Jonan, seperti dihimpun Antara.

Inalum, FCX, dan Rio Tinto telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia ke Inalum. Dalam perjanjian itu, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PT FI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI.

Jonan mengatakan, keseluruhan kesepakatan dengan FCX yang meliputi divestasi 51 persen saham, perubahan dari Kontrak Karya menjadi IUPK OP, dan komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian telah dapat diselesaikan. "Kami harapkan nilai tambah komoditas tembaga dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan pabrik peleburan tembaga berkapasitas 2 hingga 2,6 juta ton per tahun dalam waktu lima tahun," kata dia.

Kesepakatan pada 27 Agustus 2017 memuat pokok-pokok antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan antara RI dan PT FI akan berupa IUPK OP dan bukan dalam bentuk Kontrak Karya.

Kemudian disepakati pula divestasi saham 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. PT FI juga membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri.

Pokok berikutnya yaitu penerimaan negara secara agregat atau total lebih besar dibandingkan penerimaan negara melalui Kontrak Karya selama ini dan perpanjangan masa operasi maksimal dua kali 10 tahun akan diberikan setelah PT FI memenuhi kewajiban yang diatur dalam IUPK OP. "Harus ada rekomendasi tertulis dari Kementerian LHK untuk persyaratan perpanjangan dua kali 10 tahun. Perpanjangan bisa diberikan dengan rekomendasi atau tidak ada masalah serius terkait masalah lingkungan hidup," kata Jonan.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 16 Juli 2018 - 11:19 WIB

BMKG deteksi lonjakan titik panas di Riau

Politik | 16 Juli 2018 - 11:08 WIB

KPK panggil dua tersangka suap DPRD Sumut

Ekonomi | 16 Juli 2018 - 10:53 WIB

IHSG dibuka melemah 2,16 poin

Aktual Dalam Negeri | 16 Juli 2018 - 10:45 WIB

Presiden Jokowi beri kuliah umum di ABN Nasdem

Aktual Dalam Negeri | 16 Juli 2018 - 10:35 WIB

MK sidangkan permohonan uji UU Pemilu

Ekonomi | 16 Juli 2018 - 10:22 WIB

Rupiah Senin pagi melemah menjadi Rp14.399

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Senin, 16 Juli 2018 - 11:19 WIB

BMKG deteksi lonjakan titik panas di Riau

Senin, 16 Juli 2018 - 11:08 WIB

KPK panggil dua tersangka suap DPRD Sumut

Senin, 16 Juli 2018 - 10:53 WIB

IHSG dibuka melemah 2,16 poin

Senin, 16 Juli 2018 - 10:45 WIB

Presiden Jokowi beri kuliah umum di ABN Nasdem

Senin, 16 Juli 2018 - 10:35 WIB

MK sidangkan permohonan uji UU Pemilu

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com