Senin, 19 November 2018 | 04:41 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Menteri: Lingkungan makin terjaga dengan penguasaan Freeport

Jumat, 13 Juli 2018 - 07:45 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Suasana pemandangan Grasberg Mine milik PT. Freeport Indonesia (PTFI ) dari ketinggian 4.285 meter diatas permukaan laut di Tembagapura, Mimika, Timika, Papua. Sumber foto: https://bit.ly/2JnR0j6
Suasana pemandangan Grasberg Mine milik PT. Freeport Indonesia (PTFI ) dari ketinggian 4.285 meter diatas permukaan laut di Tembagapura, Mimika, Timika, Papua. Sumber foto: https://bit.ly/2JnR0j6

Elshinta.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menegaskan, aspek lingkungan sekitar lokasi pertambangan akan makin terjaga dengan penguasaan saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Pernyatasn pers yang diterima di Jakarta, Jumat (13/7) pagi, menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI). Proses pengambilalihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan," kata Siti Nurbaya.

Pihaknya akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan. Siti Nurbaya hadir dalam penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Siti Nurbaya sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport.

Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan. "Selain mengendalikan limbah `tailing` secara ramah lingkungan, PT FI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah `tailing` sebagai bahan baku industri sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PT FI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya," kata Diti Nurbaya.

Meski alot, berbagai upaya pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama. "Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah satu pengelola tambang terbesar di dunia, akan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak area tambang," kata Siti Nurbaya.

HoA yang ditandatangani itu merupakan langkah maju dan strategis mewujudkan kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah RI dan PTFI/FCX pada 27 Agustus 2017. Poin-poin penting dalam kesepakatan tersebut, antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan Pemerintah Indonesia dengan para pihak bukan berupa Kontrak Karya, dan divestasi saham PT FI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia, demikian Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 18 November 2018 - 21:40 WIB

Tiba di Sidoarjo dari Papua, ini agenda kunjungan kerja Jokowi

Aktual Olahraga | 18 November 2018 - 21:14 WIB

Masyarakat Kota Batu antusias ikut Sepeda Nusantara

Pemilihan Presiden 2019 | 18 November 2018 - 20:48 WIB

Demokrat klaim punya cara khusus kampanyekan Prabowo-Sandi

Kriminalitas | 18 November 2018 - 20:39 WIB

Kejiwaan HS pembunuh satu keluarga di Bekasi akan diperiksa

Elshinta.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menegaskan, aspek lingkungan sekitar lokasi pertambangan akan makin terjaga dengan penguasaan saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Pernyatasn pers yang diterima di Jakarta, Jumat (13/7) pagi, menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI). Proses pengambilalihan mayoritas saham Freeport merupakan amanat Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Melalui penguasaan saham mayoritas PTFI oleh Inalum, pemerintah mengharapkan kualitas pengelolaan lingkungan PTFI dapat terus ditingkatkan," kata Siti Nurbaya.

Pihaknya akan terus mengawal dan menjaga dari aspek lingkungan. Siti Nurbaya hadir dalam penandatanganan Pokok-pokok Kesepakatan Divestasi Saham atau Heads of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Freeport McMoran (FCX), PT Freeport Indonesia (PTFI), Rio Tinto Indonesian Holdings Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited, Kamis (12/7) di Jakarta.

Aspek lingkungan memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan divestasi saham. Siti Nurbaya sejak awal telah menurunkan tim khusus mengawal kesepakatan bidang lingkungan dengan Freeport.

Kepatuhan lingkungan menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi pihak perusahaan. "Selain mengendalikan limbah `tailing` secara ramah lingkungan, PT FI agar dapat mencari terobosan untuk pemanfaatan limbah `tailing` sebagai bahan baku industri sehingga tidak hanya bermanfaat bagi PT FI, tetapi juga bermanfaat bagi industri lainnya," kata Diti Nurbaya.

Meski alot, berbagai upaya pemerintah melalui KLHK dan Freeport akhirnya telah menemukan titik kesepakatan bersama. "Kami meyakini bahwa PTFI sebagai salah satu pengelola tambang terbesar di dunia, akan mampu menjaga keberlanjutan penanganan lingkungan terdampak area tambang," kata Siti Nurbaya.

HoA yang ditandatangani itu merupakan langkah maju dan strategis mewujudkan kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah RI dan PTFI/FCX pada 27 Agustus 2017. Poin-poin penting dalam kesepakatan tersebut, antara lain landasan hukum yang mengatur hubungan Pemerintah Indonesia dengan para pihak bukan berupa Kontrak Karya, dan divestasi saham PT FI sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia, demikian Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com