Selasa, 11 Desember 2018 | 17:17 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Ekonomi

Menkeu: Izin IUPK Freeport lebih untungkan negara daripada skema kontrak karya

Jumat, 13 Juli 2018 - 08:03 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Dewi Rusiana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber foto: https://bit.ly/2MhZNov
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber foto: https://bit.ly/2MhZNov

Elshinta.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) akan memberikan penerimaan negara lebih besar dibandingkan skema kontrak karya (KK).

"Penerimaan negara secara total harus lebih besar daripada penerimaan melalui KK," kata Sri Mulyani dalam acara penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Jakarta.

Sri Mulyani memastikan pengenaan tarif pajak dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK operasi produksi telah sesuai amanat Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan memenuhi kestabilan pembayaran kewajiban penerimaan negara. "Komposisinya adalah PPh badan, royalti, bagi hasil keuntungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBB, dan PPN yang semuanya ada dalam `financial stability agreement` yang akan dituangkan pada saat kita menyelesaikan `attachment` IUPK ini," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Dalam perjanjian yang disepakati, BUMN Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham PTFI. Kesepakatan ini merupakan bagian dari tahapan divestasi saham PTFI sebanyak 51 persen kepada Pemerintah Indonesia.

Sesuai kesepakatan pula, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI akan berubah menjadi IUPK dan bukan lagi KK. Selain itu, PTFI juga diberikan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041, setelah perusahaan memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya telah memperoleh izin lingkungan dari pemerintah.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pembangunan | 11 Desember 2018 - 17:14 WIB

Dinas PUPR Depok: 85 persen anggaran 2018 terserap

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 17:08 WIB

Oknum Rutan Cipinang bantu pelarian napi diminta dihukum berat

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 16:54 WIB

Pemerintah apresiasi pemda siapkan data untuk kebijakan satu peta

Hukum | 11 Desember 2018 - 16:45 WIB

KPK panggil tiga saksi kasus DPRD Kalteng

Pembangunan | 11 Desember 2018 - 16:36 WIB

Presiden sebut proyek infrastruktur antre untuk diresmikan

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 16:25 WIB

Polisi telusuri pemegang KTP-el terakhir

Elshinta.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) akan memberikan penerimaan negara lebih besar dibandingkan skema kontrak karya (KK).

"Penerimaan negara secara total harus lebih besar daripada penerimaan melalui KK," kata Sri Mulyani dalam acara penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Jakarta.

Sri Mulyani memastikan pengenaan tarif pajak dan penerimaan negara dalam bentuk IUPK operasi produksi telah sesuai amanat Pasal 169 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan memenuhi kestabilan pembayaran kewajiban penerimaan negara. "Komposisinya adalah PPh badan, royalti, bagi hasil keuntungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PBB, dan PPN yang semuanya ada dalam `financial stability agreement` yang akan dituangkan pada saat kita menyelesaikan `attachment` IUPK ini," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Dalam perjanjian yang disepakati, BUMN Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi dari Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham PTFI. Kesepakatan ini merupakan bagian dari tahapan divestasi saham PTFI sebanyak 51 persen kepada Pemerintah Indonesia.

Sesuai kesepakatan pula, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI akan berubah menjadi IUPK dan bukan lagi KK. Selain itu, PTFI juga diberikan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041, setelah perusahaan memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya telah memperoleh izin lingkungan dari pemerintah.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com