Minggu, 23 September 2018 | 20:16 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

Dalam Negeri / Ekonomi

Pemerintah perlu menginisiasi revisi UU Zakat

Jumat, 13 Juli 2018 - 11:44 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Istimewa/Elshinta.
Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Pemerintah perlu menginisiasi revisi Undang-Undang tentang Zakat sebagai bagian penerimaan Negara disamping pajak. Langkah revisi ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran zakat bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia. Demikian kesimpulan gagasan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Muhammad Sulton Fatoni saat memaparkan materinya dalam seminar Nasional "Optimalisasi Peran Zakat Di era Ekonomi Disruptif" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia, di Jakarta. Kamis (12/6).

Sulton memaparkan, Undang-Undang tentang zakat saat ini sudah waktunya direvisi mengingat antusiasme masyarakat muslim yang tinggi sedangkan institusi pengelola zakat mempunyai  keterbatasan yang kompleks. Undang-undang tentang zakat pun harus mengarahkan institusi pengelola zakat bisa bekerja profesional.

"Potensi zakat sangat besar, pertumbuhan zakat terus meningkat sementara institusi zakat kalah jauh dengan Dirjen Pajak." Kata Sulton.

Sulton pun menyarankan agar Pemerintah segera menginisiasi penggabungan institusi zakat dengan pajak. Langgah merger ini untuk mendorong institusi zakat menjadi pengelola zakat yang mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pemberdayaan masyarakat.

"Urgensi penggabungan institusi zakat dan pajak itu untuk profesionalitas, efidiensi dan transparansi. Maka sudah saatnya zakat diback up teknologi canggih, aparatus yang kuat mulai dari aparat administrasi, pengawas, pemeriksa hingga penegak hukum." Timpal Sulton.

Menurut Sulton, saat zakat dan pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan maka penerimaan negara semakin varian, tidak lagi hanya pajak dan dan penerimaan bukan pajak. Negara pun semakin kokoh karena mampu menyelesaian dikotomi Islam dan sekuler.

"Asas keadilan pun semakin nyata dengan adanya formula penggabungan obyek zakat dan obyek pajak, tidak ada lagi double tax, bayar zakat dan bayar pajak. Keduanya saling melengkapi." Ujar Sulton.

Pemerintah, imbuh Sulton, akan mampu meningkatkan pendapatan dan masyarakat muslim semakin disiplin melaksanakan zakatnya.

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber dari Baznas, Dompet Dhuafa, Kementerian Agama dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 23 September 2018 - 20:15 WIB

Prabowo tegaskan pendukungnya tak langgar kampanye damai

Aktual Olahraga | 23 September 2018 - 19:49 WIB

NBA setujui perubahan aturan `shot clock`

Badminton | 23 September 2018 - 19:37 WIB

Rinov-Mentari sabet gelar juara Indonesia Masters 2018

Asia Pasific | 23 September 2018 - 18:48 WIB

Komnas HAM Malaysia tolak perkawinan sejenis

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Minggu, 23 September 2018 - 18:37 WIB

Menteri PPPA: Korban perdagangan orang Banten tinggi

Minggu, 23 September 2018 - 18:15 WIB

KRL kembali normal usai alami gangguan listrik

Minggu, 23 September 2018 - 16:51 WIB

Dua stasiun LRT Palembang siap beroperasi

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com