Senin, 19 November 2018 | 13:04 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

PBNU: Pemerintah perlu revisi UU Zakat

Jumat, 13 Juli 2018 - 17:57 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2zCrp6e
Sumber foto: https://bit.ly/2zCrp6e

Elshinta.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammad Sulton Fatoni mengatakan pemerintah perlu menginisiasi revisi Undang-Undang (UU) tentang zakat sebagai bagian penerimaan negara di samping pajak.

"Langkah revisi ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran zakat bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia," kata Sulton dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/7).

Menurut Sulton, UU Zakat sudah waktunya direvisi mengingat antusiasme masyarakat muslim yang tinggi, sementara institusi pengelola zakat mempunyai keterbatasan yang kompleks.

"Pertumbuhan zakat terus meningkat sementara institusi zakat kalah jauh dengan Ditjen Pajak," kata dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta itu.

Ia menyarankan agar pemerintah segera menginisiasi penggabungan institusi zakat dengan pajak untuk mendorong institusi zakat menjadi pengelola zakat yang mampu berkontribusi secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat, dikutip dari Antara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 12:55 WIB

DPRD dorong optimalisasi pelaksanaan regulasi Pilkades

Musibah | 19 November 2018 - 12:42 WIB

Regu penyelamat cari penumpang jatuh di laut

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 12:18 WIB

50 tandon air dibagikan DMI pada 50 masjid di Kota Malang

Aktual Dalam Negeri | 19 November 2018 - 11:51 WIB

Polda Metro gelar pra-rekonstruksi pembunuhan satu keluarga

Elshinta.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammad Sulton Fatoni mengatakan pemerintah perlu menginisiasi revisi Undang-Undang (UU) tentang zakat sebagai bagian penerimaan negara di samping pajak.

"Langkah revisi ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran zakat bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia," kata Sulton dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/7).

Menurut Sulton, UU Zakat sudah waktunya direvisi mengingat antusiasme masyarakat muslim yang tinggi, sementara institusi pengelola zakat mempunyai keterbatasan yang kompleks.

"Pertumbuhan zakat terus meningkat sementara institusi zakat kalah jauh dengan Ditjen Pajak," kata dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta itu.

Ia menyarankan agar pemerintah segera menginisiasi penggabungan institusi zakat dengan pajak untuk mendorong institusi zakat menjadi pengelola zakat yang mampu berkontribusi secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat, dikutip dari Antara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com