Selasa, 11 Desember 2018 | 17:11 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Kantor polisi bersama RI-RRT di Kalbar bahayakan kedaulatan Indonesia

Jumat, 13 Juli 2018 - 19:52 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Pengamat politik senior Rahman Sabon Nama. Foto: Efendi Murdiono/Elshinta.com
Pengamat politik senior Rahman Sabon Nama. Foto: Efendi Murdiono/Elshinta.com

Elshinta.com - Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat terkait adanya kantor polisi bersama akibat beredarnya plakat yang diterima oleh Kapolres Ketapang di media sosial dinilai dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.

Pengamat Politik Senior Rahman Sabon Nama menyebutkan bahwa munculnya kantor polisi bersama Polri dan Biro Keamanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah untuk pengamanan industri RRT di kawasan Ketapang Industrial Park (KIP), Kalbar.

"Apakah polisi kita sudah tidak bisa lagi mengamankan wilayah kedaulatan kita, sehingga perlu melibatkan polisi negara lain untuk pengamanan kedaulatan negeri ini?" tegas Rahman mempertanyakan, saat dihubungi Kontributor Elshinta Efendi Murdiono, Jumat (13/7).

Menurut Rahman, berdirinya kantor polisi bersama RI-RRT di wilayah perbatasan itu harus disikapi serius. "Ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama keamanan dan pengamanan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rahman meminta agar Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam Wiranto, mengklarifikasi ihwal Kantor Polisi Bersama RI-RRT di Kalbar itu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Sebab, ini menyangkut eksistensi, harkat, keamanan, bahkan ketahanan kedaulatan bangsa dan negara," pungkasnya.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 17:08 WIB

Oknum Rutan Cipinang bantu pelarian napi diminta dihukum berat

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 16:54 WIB

Pemerintah apresiasi pemda siapkan data untuk kebijakan satu peta

Hukum | 11 Desember 2018 - 16:45 WIB

KPK panggil tiga saksi kasus DPRD Kalteng

Pembangunan | 11 Desember 2018 - 16:36 WIB

Presiden sebut proyek infrastruktur antre untuk diresmikan

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 16:25 WIB

Polisi telusuri pemegang KTP-el terakhir

Startup | 11 Desember 2018 - 16:06 WIB

Manfaat kompetisi bagi perkembangan startup

Elshinta.com - Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat terkait adanya kantor polisi bersama akibat beredarnya plakat yang diterima oleh Kapolres Ketapang di media sosial dinilai dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.

Pengamat Politik Senior Rahman Sabon Nama menyebutkan bahwa munculnya kantor polisi bersama Polri dan Biro Keamanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah untuk pengamanan industri RRT di kawasan Ketapang Industrial Park (KIP), Kalbar.

"Apakah polisi kita sudah tidak bisa lagi mengamankan wilayah kedaulatan kita, sehingga perlu melibatkan polisi negara lain untuk pengamanan kedaulatan negeri ini?" tegas Rahman mempertanyakan, saat dihubungi Kontributor Elshinta Efendi Murdiono, Jumat (13/7).

Menurut Rahman, berdirinya kantor polisi bersama RI-RRT di wilayah perbatasan itu harus disikapi serius. "Ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama keamanan dan pengamanan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rahman meminta agar Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam Wiranto, mengklarifikasi ihwal Kantor Polisi Bersama RI-RRT di Kalbar itu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Sebab, ini menyangkut eksistensi, harkat, keamanan, bahkan ketahanan kedaulatan bangsa dan negara," pungkasnya.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Selasa, 11 Desember 2018 - 16:45 WIB

KPK panggil tiga saksi kasus DPRD Kalteng

Selasa, 11 Desember 2018 - 16:25 WIB

Polisi telusuri pemegang KTP-el terakhir

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com