Selasa, 23 Oktober 2018 | 19:50 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Luar Negeri / Eropa

Turki siapkan UU Antiteror baru setelah status darurat

Selasa, 17 Juli 2018 - 12:46 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Sigit Kurniawan
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2uBZqxP
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2uBZqxP

Elshinta.com - Partai berkuasa di Turki mengajukan sebuah rancangan undang-undang antiteror baru kepada parlemen yang akan menyokong kekuasaan otoritas dalam menahan tersangka dan menetapkan ketertiban umum, meskipun diajukan setelah status darurat saat ini yang berlaku dua tahun berakhir.

Status darurat tersebut, ditetapkan menyusul kudeta gagal pada Juli 2016 guna menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang sudah diperpanjang tujuh kali dan menyebabkan puluhan ribu orang ditangkap.

Dengan pemerintah mengindikasikan tidak akan ada perpanjangan lebih lanjut diajukan setelah Erdogan memenangkan mandat baru dalam pemilu presiden 24 Juni, status darurat itu akan berakhir pada Rabu malam sampai Kamis.

Namun, kantor berita Anadolu mengatakan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) telah mengajukan amendemen terhadap UU yang sudah ada ke parlemen guna menangani perlawanan terhadap teror setelah status darurat.

Turki menganggap mereka sendiri secara bersamaan memerangi sejumlah kelompok yang dianggap teroris oleh Ankara, termasuk ISIS, Partai Pekerja Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan/PKK) dan kelompok simpatisan ulama Fethullah Gulen yang dituduh mendalangi upaya pemberontakan 2016. Saat ini dia tinggal di Amerika Serikat.

Di bawah RUU tersebut, otoritas akan memiliki kemampuan melarang individu keluar dan masuk sebuah area tertentu selama 15 hari atas dasar keamanan, lapor Anadolu.

Mereka menyebutkan tersangka dapat ditahan tanpa tuntutan selama 48 jam atau hingga empat hari jika ada berbagai pelanggaran. Namun, periode itu bisa diperpanjang dua kali jika ada kesulitan mengumpulkan bukti atau jika kasus tersebut dianggap sangat besar. Demikian dilansir Antara dari AFP.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 19:46 WIB

Evaluasi empat tahun Jokowi-JK, PSI: Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 19:35 WIB

Menkes sebut angka kekerdilan turun jadi 30,8 persen

Aktual Pemilu | 23 Oktober 2018 - 19:12 WIB

Wapres: Tidak ada dasar hukum pemerintah biayai saksi parpol

Aktual Dalam Negeri | 23 Oktober 2018 - 18:56 WIB

Wiranto: Umat Islam tidak mungkin sengaja bakar Bendera Tauhid

Aktual Pemilu | 23 Oktober 2018 - 18:47 WIB

Kemenkumham: Dana kampanye harus masuk pembukuan khusus

Elshinta.com - Partai berkuasa di Turki mengajukan sebuah rancangan undang-undang antiteror baru kepada parlemen yang akan menyokong kekuasaan otoritas dalam menahan tersangka dan menetapkan ketertiban umum, meskipun diajukan setelah status darurat saat ini yang berlaku dua tahun berakhir.

Status darurat tersebut, ditetapkan menyusul kudeta gagal pada Juli 2016 guna menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang sudah diperpanjang tujuh kali dan menyebabkan puluhan ribu orang ditangkap.

Dengan pemerintah mengindikasikan tidak akan ada perpanjangan lebih lanjut diajukan setelah Erdogan memenangkan mandat baru dalam pemilu presiden 24 Juni, status darurat itu akan berakhir pada Rabu malam sampai Kamis.

Namun, kantor berita Anadolu mengatakan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) telah mengajukan amendemen terhadap UU yang sudah ada ke parlemen guna menangani perlawanan terhadap teror setelah status darurat.

Turki menganggap mereka sendiri secara bersamaan memerangi sejumlah kelompok yang dianggap teroris oleh Ankara, termasuk ISIS, Partai Pekerja Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan/PKK) dan kelompok simpatisan ulama Fethullah Gulen yang dituduh mendalangi upaya pemberontakan 2016. Saat ini dia tinggal di Amerika Serikat.

Di bawah RUU tersebut, otoritas akan memiliki kemampuan melarang individu keluar dan masuk sebuah area tertentu selama 15 hari atas dasar keamanan, lapor Anadolu.

Mereka menyebutkan tersangka dapat ditahan tanpa tuntutan selama 48 jam atau hingga empat hari jika ada berbagai pelanggaran. Namun, periode itu bisa diperpanjang dua kali jika ada kesulitan mengumpulkan bukti atau jika kasus tersebut dianggap sangat besar. Demikian dilansir Antara dari AFP.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com