Politik uang warnai sengketa Pilkada Serentak 2018
Elshinta
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:25 WIB |
Politik uang warnai sengketa Pilkada Serentak 2018
Gedung Mahkamah Konstitusi. Sumber foto: https://bit.ly/2LsddCo

Elshinta.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa sebagian besar pemohon perkara sengketa Pilkada Serentak 2018 memperkarakan dugaan politik uang selama tahapan dan pelaksanaan pilkada.

"Banyak dugaan kecurangan berkedok kegiatan, tetapi ada unsur politik uang. Namun banyak juga mobilisasi aparatur sipil negara dan pemilih yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif," kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (26/7).

Dihimpun dari Antara, Fajar menilai hal itu menunjukan bahwa permohonan sengketa Pilkada Serentak 2018 tidak semata-mata karena persoalan selisih hasil suara, namun banyak permasalahan yang diangkat terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh pihak lawan dan penyelenggara pilkada.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, meskipun MK membantu menyelesaikan sengketa hasil pilkada serentak, namun tidak berarti Majelis Hakim Konstitusi tidak memperhatikan proses dan pelaksanaan pilkada.

"Namun dalam hal tertentu terkait prinsip demokrasi itu, tidak menutup kemungkinan MK keluar dari Pasal 158 dan MK memeriksanya lebih lanjut. Yang terpenting harus ada bukti-bukti yang nyata dan kemudian diyakini oleh hakim MK sendiri memang perlu didalami," ungkapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemilih terinfeksi COVID-19, begini mekanisme pemungutan suaranya
Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik menyatakan, pemilih di Pilkada 2...
Bawaslu: Tak patuh protokol kesehatan, paslon ditegur hingga dipidana
Rabu, 14 Oktober 2020 - 15:17 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cianjur, Jawa Barat, menegaskan akan memberikan peringatan tertulis ...
Polres Keerom di Papua gelar simulasi Pilkada Serentak 2020
Senin, 12 Oktober 2020 - 17:45 WIB
Polres Keerom melaksanakan simulasi Sispamkota dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Kabu...
KPU: Penerapan protokol kesehatan jadi tantangan Pilkada 2020
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:50 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pelaksanaan pem...
Pilkada di tengah pandemi, Polri tegaskan siap tindak pelanggar protokol kesehatan
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:32 WIB
Polri sebagai pihak yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban terus memberikan kontribu...
Ikuti deklarasi Pilkada Damai, pasangan ZIYAP berikrar patuhi protokol kesehatan
Minggu, 27 September 2020 - 11:15 WIB
Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al Islami menyampaikan bahwa pelaksanaan kampany...
Gibran blusukan virtual: Pakar Komunikasi, bisa ditiru calon walikota lain
Minggu, 27 September 2020 - 09:28 WIB
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teg...
KPU larang konser pada Pilkada
Kamis, 24 September 2020 - 10:34 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan m...
Satgas COVID-19 tegaskan tidak tolerir aktivitas politik dalam Pilkada yang berpotensi tingkatkan penularan
Kamis, 24 September 2020 - 07:23 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan pro...
Mahfud: Parpol berperan arahkan kader patuhi protokol COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 07:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa partai politik be...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV