Politik uang warnai sengketa Pilkada Serentak 2018
Elshinta
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:25 WIB |
Politik uang warnai sengketa Pilkada Serentak 2018
Gedung Mahkamah Konstitusi. Sumber foto: https://bit.ly/2LsddCo

Elshinta.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa sebagian besar pemohon perkara sengketa Pilkada Serentak 2018 memperkarakan dugaan politik uang selama tahapan dan pelaksanaan pilkada.

"Banyak dugaan kecurangan berkedok kegiatan, tetapi ada unsur politik uang. Namun banyak juga mobilisasi aparatur sipil negara dan pemilih yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif," kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (26/7).

Dihimpun dari Antara, Fajar menilai hal itu menunjukan bahwa permohonan sengketa Pilkada Serentak 2018 tidak semata-mata karena persoalan selisih hasil suara, namun banyak permasalahan yang diangkat terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran oleh pihak lawan dan penyelenggara pilkada.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, meskipun MK membantu menyelesaikan sengketa hasil pilkada serentak, namun tidak berarti Majelis Hakim Konstitusi tidak memperhatikan proses dan pelaksanaan pilkada.

"Namun dalam hal tertentu terkait prinsip demokrasi itu, tidak menutup kemungkinan MK keluar dari Pasal 158 dan MK memeriksanya lebih lanjut. Yang terpenting harus ada bukti-bukti yang nyata dan kemudian diyakini oleh hakim MK sendiri memang perlu didalami," ungkapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemungutan suara ulang di Kota Cirebon 22 September
Senin, 17 September 2018 - 08:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Jawa Barat, menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang ...
Sampang gelar Pilkada ulang 27 Oktober
Senin, 17 September 2018 - 06:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, Jawa Timur, menetapkan Pilkada ulang bupati dan wakil bupati wi...
ASN Pemprov Sumut `nobar` pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
Rabu, 05 September 2018 - 15:12 WIB
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan nont...
Polres Sampang antisipasi kerusuhan atas putusan MK
Rabu, 05 September 2018 - 12:24 WIB
Polres Sampang, Polda Jawa Timur mengantisipasi kemungkinan terjadi kerusuhan di daerah ini dengan m...
MK segera putuskan perkara sengketa pilkada Sampang
Rabu, 05 September 2018 - 11:42 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutuskan perkara sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bu...
KPID Sumut evaluasi persoalan Pilkada 2018
Kamis, 30 Agustus 2018 - 21:33 WIB
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Parulian Tampubolon m...
Polisi minta warga Mimika hormati putusan MK
Senin, 13 Agustus 2018 - 12:25 WIB
Jajaran Kepolisian Resor Mimika, Papua meminta warga setempat menghormati apapun keputusan Mahkamah ...
Polisi Papua antisipasi konflik Pilkada pasca putusan MK
Senin, 06 Agustus 2018 - 12:55 WIB
Kepolisian Daerah Papua terus mengantisipasi potensi konflik sosial pascaputusan Mahkamah Konstitusi...
Presiden ajak masyarakat jaga persatuan pasca Pilkada
Minggu, 29 Juli 2018 - 11:23 WIB
Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia...
Politik uang warnai sengketa Pilkada Serentak 2018
Kamis, 26 Juli 2018 - 20:25 WIB
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa sebagian besar pemohon perkara s...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)