Selasa, 11 Desember 2018 | 08:30 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Aktual Dalam Negeri

Tak kantongi izin, ratusan nelayan di Sumut tak melaut

Selasa, 07 Agustus 2018 - 10:57 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2niOfXK
Sumber foto: https://bit.ly/2niOfXK

Elshinta.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menunda pelaksanaan peraturan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, karena membuat ratusan kapal nelayan di daerah itu tidak diperbolehkan melaut.

Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Selasa (7/8), mengatakan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik itu mengharuskan setiap kapal penangkapan ikan milik nelayan yang berada di atas 30 Gross Ton (GT) mengurus izin SIUP dan SIPI melalui Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Sedangkan kapal milik nelayan yang berada di bawah 30 GT, merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara," ujar Nazli.

Namun, ia mengatakan, sampai saat ini nelayan yang akan mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) melalui KKP tersebut mengalami kesulitan. Selain itu, dalam Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diberlakukan masih terdapat berbagai kelemahan dan proses pengurusan SIUP dan SIPI yang cukup lama.

"Akibatnya, kapal nelayan tidak berani pergi menangkap ikan ke laut, karena bisa saja mereka ditangkap petugas TNI AL, Polisi Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) karena tidak memiliki SIUP dan SIPI," ucap dia.

Nazli menyebutkan, jika kapal nelayan itu, memaksakan pergi melaut merupakan pelanggaran hukum, karena tidak memiliki izin pelayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan, kapal nelayan tersebut, sudah hampir dua bulan lebih tidak melaut dan mereka masih menganggur di rumah, serta banyak terlilit utang dengan para pengusaha perikanan.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 11 Desember 2018 - 08:27 WIB

Ada empat kasus terkait KTP-el yang tengah ditangani

Aktual Sepakbola | 11 Desember 2018 - 08:19 WIB

Phil Foden perpanjang kontrak sampai 2024 dengan Manchester City

Aktual Dalam Negeri | 11 Desember 2018 - 08:08 WIB

Kartu disabilitas seharusnya tidak dipahami sebagai kartu bansos

Aktual Luar Negeri | 11 Desember 2018 - 07:57 WIB

Harga minyak kembali jatuh

Bencana Alam | 11 Desember 2018 - 07:46 WIB

Bogor cairkan Rp1,5 M untuk pemulihan pascabencana puting beliung

Arestasi | 11 Desember 2018 - 07:35 WIB

Polrestabes Medan gagalkan pengiriman empat kilogram sabu

Elshinta.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menunda pelaksanaan peraturan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, karena membuat ratusan kapal nelayan di daerah itu tidak diperbolehkan melaut.

Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Selasa (7/8), mengatakan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik itu mengharuskan setiap kapal penangkapan ikan milik nelayan yang berada di atas 30 Gross Ton (GT) mengurus izin SIUP dan SIPI melalui Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Sedangkan kapal milik nelayan yang berada di bawah 30 GT, merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara," ujar Nazli.

Namun, ia mengatakan, sampai saat ini nelayan yang akan mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) melalui KKP tersebut mengalami kesulitan. Selain itu, dalam Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diberlakukan masih terdapat berbagai kelemahan dan proses pengurusan SIUP dan SIPI yang cukup lama.

"Akibatnya, kapal nelayan tidak berani pergi menangkap ikan ke laut, karena bisa saja mereka ditangkap petugas TNI AL, Polisi Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) karena tidak memiliki SIUP dan SIPI," ucap dia.

Nazli menyebutkan, jika kapal nelayan itu, memaksakan pergi melaut merupakan pelanggaran hukum, karena tidak memiliki izin pelayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan, kapal nelayan tersebut, sudah hampir dua bulan lebih tidak melaut dan mereka masih menganggur di rumah, serta banyak terlilit utang dengan para pengusaha perikanan.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com