Tak kantongi izin, ratusan nelayan di Sumut tak melaut
Selasa, 07 Agustus 2018 - 10:57 WIB | Penulis : Devi Novitasari | Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2niOfXK

Elshinta.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menunda pelaksanaan peraturan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, karena membuat ratusan kapal nelayan di daerah itu tidak diperbolehkan melaut.

Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Selasa (7/8), mengatakan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik itu mengharuskan setiap kapal penangkapan ikan milik nelayan yang berada di atas 30 Gross Ton (GT) mengurus izin SIUP dan SIPI melalui Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Sedangkan kapal milik nelayan yang berada di bawah 30 GT, merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara," ujar Nazli.

Namun, ia mengatakan, sampai saat ini nelayan yang akan mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) melalui KKP tersebut mengalami kesulitan. Selain itu, dalam Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yang telah diberlakukan masih terdapat berbagai kelemahan dan proses pengurusan SIUP dan SIPI yang cukup lama.

"Akibatnya, kapal nelayan tidak berani pergi menangkap ikan ke laut, karena bisa saja mereka ditangkap petugas TNI AL, Polisi Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) karena tidak memiliki SIUP dan SIPI," ucap dia.

Nazli menyebutkan, jika kapal nelayan itu, memaksakan pergi melaut merupakan pelanggaran hukum, karena tidak memiliki izin pelayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan, kapal nelayan tersebut, sudah hampir dua bulan lebih tidak melaut dan mereka masih menganggur di rumah, serta banyak terlilit utang dengan para pengusaha perikanan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sabtu, 23 Maret 2019 - 06:16 WIB
Elshinta.com - Warga Negara Indonesia (WNI) menempati urutan pertama dari jumlah terbanyak...
Jumat, 22 Maret 2019 - 21:18 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut Pasar Rakyat Badung di Kota Denpasa...
Jumat, 22 Maret 2019 - 20:59 WIB
Elshinta.com - Kuasa Usaha Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Roy Ferguson meng...
Jumat, 22 Maret 2019 - 19:28 WIB
Elshinta.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir mem...
Jumat, 22 Maret 2019 - 18:45 WIB
Elshinta.com - Bupati Kudus Muhammad Tamzil menyebutkan pengisian jabatan kepala organisas...
Jumat, 22 Maret 2019 - 17:13 WIB
Elshinta.com - Staf ahli Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Hendrasmo tida...
Jumat, 22 Maret 2019 - 17:03 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi didirikannya Jusuf Kalla Entrepren...
Jumat, 22 Maret 2019 - 16:58 WIB
Elshinta.com - Guru besar Universitas Indonesia (UI) Profesor Budyatna mendukung kepolisian yan...
Jumat, 22 Maret 2019 - 16:23 WIB
Elshinta.com - Romahurmuziy tidak permasalahkan sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) y...
Jumat, 22 Maret 2019 - 16:02 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Azmi Abu Bakar menyatakan, rumah...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)