Rabu, 17 Oktober 2018 | 07:01 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Pemilu / Pileg 2019

Mendagri tegaskan kepala daerah harus cuti jika jadi jurkam

Selasa, 07 Agustus 2018 - 17:15 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Sigit Kurniawan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2LVK5n8
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: https://bit.ly/2LVK5n8

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah yang menjadi juru kampanye dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 harus mengajukan cuti.

"Kalau kampanye ya cuti. Kalau tidak ya jangan gunakan fasilitas negara, fasilitas pemda untuk kepentingan pasangan calon tertentu," kata Tjahjo di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Tjahjo, mayoritas kepala daerah memang merupakan simpatisan, anggota partai atau didukung partai.

"Jadi saya kira pandai-pandailah menempatkan posisi. Pada saat kampanye ya mengajukan cuti. Sekarang saja kalau pilkada cuti kok, seorang gubernur yang mau mendukung calon partainya, dia cuti," tegas Tjahjo.

Namun Tjahjo membolehkan kepala daerah untuk masuk dalam tim sukses paslon calon presiden dan wakil presiden.

"Saya kira (menjadi timses) tidak ada masalah, tapi belum ada (yang mengajukan ke saya)," ungkap Tjahjo.

Dikutip dari laman Antara, berdasarkan Peraturan KPU No.4/2017 Pasal 63 seluruh pejabat Negara baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, DPRD kota serta provinsi atau pejabat daerah dibolehkan ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 17 Oktober 2018 - 06:29 WIB

Timnas Indonesia vs Hong Kong imbang, ini pengakuan Bima Sakti

Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 01:23 WIB

Gempa guncang Sumba Barat Daya dan Badung Bali

Bencana Alam | 16 Oktober 2018 - 21:57 WIB

BPBD: Dampak kekeringan Gunung Kidul meluas

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah yang menjadi juru kampanye dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 harus mengajukan cuti.

"Kalau kampanye ya cuti. Kalau tidak ya jangan gunakan fasilitas negara, fasilitas pemda untuk kepentingan pasangan calon tertentu," kata Tjahjo di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Tjahjo, mayoritas kepala daerah memang merupakan simpatisan, anggota partai atau didukung partai.

"Jadi saya kira pandai-pandailah menempatkan posisi. Pada saat kampanye ya mengajukan cuti. Sekarang saja kalau pilkada cuti kok, seorang gubernur yang mau mendukung calon partainya, dia cuti," tegas Tjahjo.

Namun Tjahjo membolehkan kepala daerah untuk masuk dalam tim sukses paslon calon presiden dan wakil presiden.

"Saya kira (menjadi timses) tidak ada masalah, tapi belum ada (yang mengajukan ke saya)," ungkap Tjahjo.

Dikutip dari laman Antara, berdasarkan Peraturan KPU No.4/2017 Pasal 63 seluruh pejabat Negara baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, DPRD kota serta provinsi atau pejabat daerah dibolehkan ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com