Kamis, 16 Agustus 2018 | 19:23 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

Dalam Negeri / Hukum

Yusril: Pemerintah langgar hukum bangun Bendungan Lau Simeme

Selasa, 07 Agustus 2018 - 19:11 WIB    |    Penulis : Fajar Nugraha    |    Editor : Administrator
Ketua Persatuan Arih Persada, Sembol Ginting saat menyerahkan bukti kepemilikian tanah masyarakat lima desa di kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang kepada tim Kuasa Hukum pada Selasa (7/8) siang. Foto: Prasetiyo/Elshinta
Ketua Persatuan Arih Persada, Sembol Ginting saat menyerahkan bukti kepemilikian tanah masyarakat lima desa di kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang kepada tim Kuasa Hukum pada Selasa (7/8) siang. Foto: Prasetiyo/Elshinta

Elshinta.com - Pengerjaan proyek Bendungan Lau Simeme yang menghabiskan anggaran senilai Rp1,4 triliun dinilai melanggar aturan dan berdampak buruk bagi perokomian dan soial masyarakat di lima desa, yakni Desa Kuala Dekah, Desa Sari Laba Jahe, Desa Rumah Gerat, Desa Mardinding Julu dan Desa Penen di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra melalui timnya Awaluddin Sibarani selaku tim kuasa hukum dari Perkumpulan Arih Ersada yang merupakan perkumpulan para korban terdampak bendungan Lau Simeme pada Selasa (7/8) siang di Balai Pertemuan Dusun II Kuala Uruk, Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.

"Harusnya pemerintah menjalankan beberapa tahapan seperti inventarisasi, pemetaan, pematokan, penetapan sebelum menetapkan lima desa ini menjadi hutan produksi. Dan ini tidak dijalankan pemerintah. Dan kapan waktu penetapan lima desa ini jadi hutan produksi pun patut dipertanyakan. Yang perlu ditekankan adalah, keberadaan masyarakat di lima desa tersebut telah ada sejak zaman penjajahan. Kakek nenek merek Merupakan pejuang dan tinggal di sini," ungkap Awaluddin mewakili Yusril Ihza Mahendra, dilaporkan Kontributor Elshinta Prasetiyo.

Meskipun masyarakat di lima desa terdampak Bendungan Lau Simeme dinyatakan tidak akan mendapat ganti rugi dari pemerintah, tim kuasa hukum berencana akan mengawali advokasi mereka dengan proses mediasi kepada stakeholder terkait. Jika tidak ada kejelasan, tim kuasa hukum akan menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Kesehatan | 16 Agustus 2018 - 19:10 WIB

Lima tips tidur nyenyak dan berkualitas

Aktual Dalam Negeri | 16 Agustus 2018 - 18:55 WIB

Peringati HUT ke-73 RI, Pertamina aksi donor darah

Ekonomi | 16 Agustus 2018 - 18:49 WIB

DPR: Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sangat konservatif

Ekonomi | 16 Agustus 2018 - 18:36 WIB

Rupiah Kamis sore melemah jadi Rp14.603

Politik | 16 Agustus 2018 - 18:28 WIB

Pemuda Indonesia harapkan pemimpin bersih dan berbobot

Aktual Dalam Negeri | 16 Agustus 2018 - 18:17 WIB

APMIJ: Ijtima ulama II diharapkan perjuangkan hasil ijtima ulama I

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com