Yusril: Pemerintah langgar hukum bangun Bendungan Lau Simeme
Selasa, 07 Agustus 2018 - 19:11 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
Ketua Persatuan Arih Persada, Sembol Ginting saat menyerahkan bukti kepemilikian tanah masyarakat lima desa di kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang kepada tim Kuasa Hukum pada Selasa (7/8) siang. Foto: Prasetiyo/Elshinta

Elshinta.com - Pengerjaan proyek Bendungan Lau Simeme yang menghabiskan anggaran senilai Rp1,4 triliun dinilai melanggar aturan dan berdampak buruk bagi perokomian dan soial masyarakat di lima desa, yakni Desa Kuala Dekah, Desa Sari Laba Jahe, Desa Rumah Gerat, Desa Mardinding Julu dan Desa Penen di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra melalui timnya Awaluddin Sibarani selaku tim kuasa hukum dari Perkumpulan Arih Ersada yang merupakan perkumpulan para korban terdampak bendungan Lau Simeme pada Selasa (7/8) siang di Balai Pertemuan Dusun II Kuala Uruk, Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.

"Harusnya pemerintah menjalankan beberapa tahapan seperti inventarisasi, pemetaan, pematokan, penetapan sebelum menetapkan lima desa ini menjadi hutan produksi. Dan ini tidak dijalankan pemerintah. Dan kapan waktu penetapan lima desa ini jadi hutan produksi pun patut dipertanyakan. Yang perlu ditekankan adalah, keberadaan masyarakat di lima desa tersebut telah ada sejak zaman penjajahan. Kakek nenek merek Merupakan pejuang dan tinggal di sini," ungkap Awaluddin mewakili Yusril Ihza Mahendra, dilaporkan Kontributor Elshinta Prasetiyo.

Meskipun masyarakat di lima desa terdampak Bendungan Lau Simeme dinyatakan tidak akan mendapat ganti rugi dari pemerintah, tim kuasa hukum berencana akan mengawali advokasi mereka dengan proses mediasi kepada stakeholder terkait. Jika tidak ada kejelasan, tim kuasa hukum akan menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kamis, 18 April 2019 - 11:24 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Rabu, 17 April 2019 - 07:51 WIB
Elshinta.com - Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengabulkan upaya banding tiga terpidana mati k...
Selasa, 16 April 2019 - 18:57 WIB
Elshinta.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Y...
Selasa, 16 April 2019 - 15:24 WIB
Elshinta.com - Hari ini, Selasa (16/5) terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham...
Selasa, 16 April 2019 - 14:24 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK memeriksa Direktur Produksi PT &nb...
Selasa, 16 April 2019 - 13:26 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memanggil General Manager Ro...
Selasa, 16 April 2019 - 12:57 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara KPK mengatakan, KPK memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR...
Selasa, 16 April 2019 - 12:35 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK memeriksa Kepala Biro (Karo)...
Senin, 15 April 2019 - 17:39 WIB
Elshinta.com - Tim Intel Gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Ke...
Senin, 15 April 2019 - 11:26 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)