Yusril: Pemerintah langgar hukum bangun Bendungan Lau Simeme
Elshinta
Selasa, 07 Agustus 2018 - 19:11 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Administrator
Yusril: Pemerintah langgar hukum bangun Bendungan Lau Simeme
Ketua Persatuan Arih Persada, Sembol Ginting saat menyerahkan bukti kepemilikian tanah masyarakat lima desa di kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang kepada tim Kuasa Hukum pada Selasa (7/8) siang. Foto: Prasetiyo/Elshinta

Elshinta.com - Pengerjaan proyek Bendungan Lau Simeme yang menghabiskan anggaran senilai Rp1,4 triliun dinilai melanggar aturan dan berdampak buruk bagi perokomian dan soial masyarakat di lima desa, yakni Desa Kuala Dekah, Desa Sari Laba Jahe, Desa Rumah Gerat, Desa Mardinding Julu dan Desa Penen di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra melalui timnya Awaluddin Sibarani selaku tim kuasa hukum dari Perkumpulan Arih Ersada yang merupakan perkumpulan para korban terdampak bendungan Lau Simeme pada Selasa (7/8) siang di Balai Pertemuan Dusun II Kuala Uruk, Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.

"Harusnya pemerintah menjalankan beberapa tahapan seperti inventarisasi, pemetaan, pematokan, penetapan sebelum menetapkan lima desa ini menjadi hutan produksi. Dan ini tidak dijalankan pemerintah. Dan kapan waktu penetapan lima desa ini jadi hutan produksi pun patut dipertanyakan. Yang perlu ditekankan adalah, keberadaan masyarakat di lima desa tersebut telah ada sejak zaman penjajahan. Kakek nenek merek Merupakan pejuang dan tinggal di sini," ungkap Awaluddin mewakili Yusril Ihza Mahendra, dilaporkan Kontributor Elshinta Prasetiyo.

Meskipun masyarakat di lima desa terdampak Bendungan Lau Simeme dinyatakan tidak akan mendapat ganti rugi dari pemerintah, tim kuasa hukum berencana akan mengawali advokasi mereka dengan proses mediasi kepada stakeholder terkait. Jika tidak ada kejelasan, tim kuasa hukum akan menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Perekam video `Penggal Jokowi` divonis bebas
Selasa, 15 Oktober 2019 - 06:45 WIB
Elshinta.com - Ina Yuniarti terdakwa kasus perekam video `Penggal Jokowi`, saat demonstras...
Kejati Sumut eksekusi Ramadhan Pohan ke Lapas Tanjung Gusta
Senin, 14 Oktober 2019 - 21:24 WIB
Elshinta.com - Mantan Calon Wali Kota Medan, Ramadhan Pohan akhirnya menjalani masa hukuma...
Usut dugaan korupsi TSS dan TRB, Bupati Madina diperiksa 4 jam
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:58 WIB
Elshinta.com - Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution diperiksa selama 4 jam ol...
MK nilai permohonan uji materi UU KPK terlalu cepat
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:26 WIB
Elshinta.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi belum bisa melakukan uji materi Undang-Undang (UU) ...
KPK panggil Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Senin, 14 Oktober 2019 - 11:51 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK panggil 4 saksi kasus suap proyek SPAM di KemenPUPR
Senin, 14 Oktober 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK panggil Kepala Sub Auditorat IV. A.1 BPK Sepriyadi
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:55 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Dianyah mengatakan, P...
KPK periksa dua saksi kasus suap kuota impor ikan
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:46 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK sita uang puluhan juta di rumah dinas Bupati nonaktif Lampung Utara
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:19 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Ma`ruf Amin minta penanganan radikalisasi tak dilakukan secara represif
Minggu, 13 Oktober 2019 - 21:30 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma`ruf Amin meminta penanganan ra...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)