Rabu, 17 Oktober 2018 | 07:01 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Dalam Negeri / Hukum

KPK panggil saksi kasus suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf

Rabu, 08 Agustus 2018 - 11:03 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Dewi Rusiana
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (kiri). Foto: Doddy Handoko/elshinta.com
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (kiri). Foto: Doddy Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indra Baskoro, dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.

"Sebagai saksi untuk IY (Irwandi Yusuf)," ujarnya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/8), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Dody Handoko.

Irwandi diduga menerima uang suap dari Ahmadi (Bupati Bener Meriah nonaktif) sebesar Rp500 juta. Uang itu merupakan bagian dari commitment fee Rp1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus atau otsus. 

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Sepakbola | 17 Oktober 2018 - 06:29 WIB

Timnas Indonesia vs Hong Kong imbang, ini pengakuan Bima Sakti

Aktual Dalam Negeri | 17 Oktober 2018 - 01:23 WIB

Gempa guncang Sumba Barat Daya dan Badung Bali

Bencana Alam | 16 Oktober 2018 - 21:57 WIB

BPBD: Dampak kekeringan Gunung Kidul meluas

Elshinta.com - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indra Baskoro, dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.

"Sebagai saksi untuk IY (Irwandi Yusuf)," ujarnya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/8), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Dody Handoko.

Irwandi diduga menerima uang suap dari Ahmadi (Bupati Bener Meriah nonaktif) sebesar Rp500 juta. Uang itu merupakan bagian dari commitment fee Rp1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus atau otsus. 

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 17 Oktober 2018 - 01:23 WIB

Gempa guncang Sumba Barat Daya dan Badung Bali

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:28 WIB

Upah minimum provinsi naik 8,03 persen tahun 2019

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Luhut: Meikarta tak pernah keluhkan masalah izin

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com