Kamis, 18 Oktober 2018 | 21:58 WIB

Daftar | Login

MacroAd

Gaya Hidup / Kesehatan

MUI: Butuh data yang jelas untuk nyatakan vaksin MR halal atau haram

Rabu, 08 Agustus 2018 - 12:51 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Dewi Rusiana
Sumber foto: https://bit.ly/2OPJbq5
Sumber foto: https://bit.ly/2OPJbq5

Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara mengenai fatwa terkait dengan Vaksin Measles Rubella (MR) yang digunakan sebagai imunisasi. Menurutnya, MUI membutuhkan data yang jelas untuk bisa menyatakan vaksin tersebut halal atau haram.

Hal tersebut dikatakan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Dr Lukmanul Hakim, Msi kepada Elshinta, Rabu (8/8).

"Fatwa MUI ini tidak bisa secepatnya. Keputusan halal haram harus jelas. Keputusan ini harus membutuhkan informasi yang jelas, data yang jelas, terang, terbuka, baru diberi fatwa," jelasnya.

Lukmanul menjelaskan, pihaknya dengan Kemenkes baru melakukan keterbukaan dokumen sekitar dua hari yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan waktu yang lebih banyak, karena informasi dan dokumen diberikan langsung oleh produsen dari India.

"Dokumen secara terbuka antara MUI dan Kemenkes dilakukan baru dua hari yg lalu. Karena informasi yang kita butuhkan langsung dari India/SII (Serum Institut of India), jika informasi telah lengkap langsung dibawa ke komisi fatwa," ujar dia.

elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Lingkungan | 18 Oktober 2018 - 21:48 WIB

TMMD, Warga beri lahan, TNI buat jalan

Aktual Dalam Negeri | 18 Oktober 2018 - 21:36 WIB

Naikan branding, Pemkab Kudus optimalkan Tim Jaring Pukat

Aktual Dalam Negeri | 18 Oktober 2018 - 20:55 WIB

Warga temukan ratusan peluru di tempat pembuangan sampah

Pemasaran | 18 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Pentingnya menggunakan email marketing bagi bisnis online

Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara mengenai fatwa terkait dengan Vaksin Measles Rubella (MR) yang digunakan sebagai imunisasi. Menurutnya, MUI membutuhkan data yang jelas untuk bisa menyatakan vaksin tersebut halal atau haram.

Hal tersebut dikatakan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Dr Lukmanul Hakim, Msi kepada Elshinta, Rabu (8/8).

"Fatwa MUI ini tidak bisa secepatnya. Keputusan halal haram harus jelas. Keputusan ini harus membutuhkan informasi yang jelas, data yang jelas, terang, terbuka, baru diberi fatwa," jelasnya.

Lukmanul menjelaskan, pihaknya dengan Kemenkes baru melakukan keterbukaan dokumen sekitar dua hari yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan waktu yang lebih banyak, karena informasi dan dokumen diberikan langsung oleh produsen dari India.

"Dokumen secara terbuka antara MUI dan Kemenkes dilakukan baru dua hari yg lalu. Karena informasi yang kita butuhkan langsung dari India/SII (Serum Institut of India), jika informasi telah lengkap langsung dibawa ke komisi fatwa," ujar dia.

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com